Senyatanya seorang pengusaha juga layaknya profesi lain, seperti akademisi, militer, birokrat, dan lainnya mempunyai hak politik sama. Hanya saja, diperlukan sikap ‘kenegarawanan,’ jika pengusaha terjun ke dunia politik. Kepentingan bisnisnya harus ditinggalkan guna kepentingan yang lebih besar yakni demi membangun bangsa.
Dalam ranah politik, kedudukan perempuan mengalami peningkatan. Kiprahnya tidak hanya menjadi objek tapi juga menjadi subyek. Hal ini dibuktikan dari jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Banyak jabatan politik kini juga diemban oleh kaum perempuan, dari kepala daerah, anggota DPR RI, DPRD, serta pimpinan partai politik.
Untuk lebih mengoptimalkan dampak positif dari otonomi daerah, diperlukan upaya sistematis dari pemerintah pusat agar tujuan awal diterapkannya otonomi daerah tepat sasaran
Pendidikan memiliki hubungan dekat dengan humanisasi atau memanusiakan manusia. Poin penting dalam proses pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merdeka belajar baik secara lahir maupun batin.
Kiprah politisi sebelum kemerdekaan patut kita apresiasi dan menjadi contoh serta pembelajaran bagi politisi saat ini yang notabene banyak terjebak pragmatisme. Memperingati kemerdekaan bukan sebatas seremonial saja.
Sistem proporsional yang dipakai selama ini dipandang sebagai sistem yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan bisa mewakili masyarakat kita yang plural dan heterogen.
Dikotomi sipil militer maupun tua muda ternyata tidak memengaruhi opini masyarakat.
Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Dalam masa globalisasi ini, konstelasi politik cenderung berubah-ubah penuh dinamika.
Akurasi serta validitas data menjadi hal yang patut dikedepankan dengan senantiasa bersikap hati-hati dan teliti untuk menghasilkan data yang sesuai.
Parpol di parlemen yang tadinya sudah percaya diri dan secara otomatis bisa ikut pemilu, kini harus terbebani dengan ikut verifikasi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa semua partai politik, baik partai di parlemen maupun nonparlemen (partai baru), untuk ikut verifikasi.
