Melihat Kembali Ekonomi Indonesia dan Redenominasi Kedigdayaan Rupiah

Indonesia’s Economy. WRI-INDONESIA

Tahun 2012 lalu ada beberapa keadaan yang penting untuk dilihat kembali keadaannya. Waktu itu BI maupun Kementerian Keuangan sedang berupaya melakukan penataan moneter. Ekonomi Indonesia ketika itu masih belum stabil, pun sampai saat ini. Hal yang sudah diwacanakan bahkan mulai diagendakan seperti penyederhanaan nilai mata uang rupiah, yaitu redenominasi. Redenominasi merupakan penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya atau dengan kata lain menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut.

Hal yang sama dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. Pelaksanaan redenominasi dipandang perlu mengingat bahwa nilai mata uang rupiah semakin menurun sementara nominalnya besar. Pecahan Rp 1.000,00 misalnya, saat ini nilainya kurang berharga, padahal di negara lain nominal 1.000 masih cukup berharga. Jika semisal di masa depan akan dilakukan redenominasi, maka tiga angka nol akan dikurangi, Rp 1.000 menjadi Rp 1 saja.

Langkah pemerintah tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra, tanpa menelaah lebih jauh berkaitan dengan kebijakan redenominasi. Keadaan yang patut disayangkan ketika ada tokoh politik yang tidak sepakat bahkan cenderung mencemooh terkait rencana tersebut, dengan tanpa usaha memahami persoalan yang senyatanya terjadi.

Sanering

Kebijakan moneter terhadap rupiah di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru. Pada tahun 1950 pemerintah pernah melaksanakan hal serupa. Hanya bedanya metode yang dipakai adalah sanering. Sanering merupakan pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.

Kebijakan tersebut dilaksanakan secara radikal karena untuk meredam inflasi yang tinggi, dan kebijakan itu akan dikenal dengan istilah Gunting Syafrudin (mengingat waktu itu Menteri Keuangannya Syafrudin Prawiranegara ). Kemudian pemerintah juga melakukan sanering pada tahun 1959 dan yang ketiga pada tahun 1965.

Belajar dari masa itu, yakni dalam menerapkan kebijakan redenominasi, maka pemerintah nantinya harus berhati-hati. Sebab, bisa memunculkan kepanikan di masyarakat, dan dapat juga berdampak buruk bagi perekonomian bangsa. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang hampir padat, menjadi penyebab kompleksitas ekonomi yang tinggi.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari penerapan redenominasi, perlu adanya tahapan yang sifatnya berjenjang, dan sosialisasi yang simultan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas barangkali hal demikian bukan masalah urgen, tapi bagi masyarakat menengah ke bawah semisal juga masyarakat pedesaan butuh upaya serius untuk memberikan pemahaman tentang redenominasi.

Penerapan redenominasi akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, karena akan lebih simpel. Bagi bursa efek atau pasar modal akan membuat kinerja transaksi maupun pencatatan menjadi lebih efisien. Industri keuangan yang transaksinya milyaran tiap hari bisa dihemat tiga digit sehingga pengolahan datanya lebih efisien. Secara umum dengan diterapkannya redenominasi, mata uang rupiah akan lebih bernilai dibandingkan dengan selama ini yang terkesan kurang berharga.

Harga Bawang Merah

Akibat dari keadaan ekonomi yang kurang baik, publik dihentakkan dengan melonjaknya harga bawang. Bawang merah dan bawang putih di pasaran. Tidak seperti biasanya, komoditas ini harganya melambung tinggi. Hingga menjadi buah bibir tak hanya ibu-ibu rumah tangga, tapi juga menyedot para elite negeri ini.

Bawang merah dan bawang putih selama ini menjadi bumbu dapur yang selalu dikonsumsi setiap harinya oleh masyarakat, dan masuk dalam daftar belanja wajib ibu-ibu rumah tangga. Begitu populernya komoditas tersebut, hingga muncul cerita rakyat yang mengisahkan bawang merah dan bawang putih. Bahkan, ada stasiun televisi swasta yang menayangkannya sebagai sinetron berepisode.

Tidak hanya sebagai kebutuhan pangan, pada beberapa tradisi di nusantara. Bawang, terutama bawang merah pula dipakai sebagai sarana tolak bala dan terapi kesehatan. Bawang merupakan tanaman khas di kawasan Asia. Tanaman tersebut sangat penting karena menjadi komoditas utama manusia tak terkecuali di Indonesia. Hampir semua makanan olahan dapur menggunakan bumbu Bawang. atau dengan kata lain, bawang sudah menjadi bumbu dasar yang wajib ada di dapur.

Untuk bawang putih, barangkali kita memang harus impor karena tidak bisa tumbuh subur di negeri ini. Namun, tidak untuk bawang merah. Beberapa daerah di Indonesia menjadi pusat penghasil produk pertanian bawang merah. Brebes misalnya, merupakan daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia.

Namun melambungnya harga bawang, sontak membuat heboh masyarakat dan merusak perekonomian keluarga. Tidak hanya itu, pemerintah juga dibuat bingung mengatasi problem ini.

Program Tanam Gagal

Suatu hal yang membingungkan ketika melonjaknya harga bawang, adalah jargon dan program pemerintah soal ketahanan pangan. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa program ketahanan pangan ternyata gagal. Ketersediaan bahan pangan lebih pada pemanfaatan impor dan bukan peningkatan hasil pertanian dalam negeri. Hal yang terjadi ternyata munculnya kartel dalam proses distribusinya.

Untuk menghindari adanya kartel dalam distribusi pertanian (baca: bahan pangan), semestinya pemerintah tidak tergantung pada impor. Kecuali untuk produk pertanian yang memang tidak dapat tumbuh di Indonesia. Sebagai negara agraris, tentu bangsa ini bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa harus bergantung kepada negara lain.

Posisi Indonesia yang berada pada bentangan khatulistiwa dan beriklim tropis merupakan modal alam yang memungkinkan bagi negara dalam berswasembada terutama di bidang pertanian. Untuk mewujudkan itu perlu menghindari terjadinya kekacauan harga pangan di pasaran atau kekurangan komoditas pertanian di pasaran dalam negeri.

Ketahanan pangan yang belum berhasil harusnya perlu melakukan langkah mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk itu bisa diawali dari swasembada pertanian bagi para petani Indonesia.

Respons Elite Negara

Peran lembaga legislatif (baca: DPR) terkait hal itu terasa masih minim. Di panggung politik senayan, perihal bahan pangan utamanya komoditas pertanian seperti bawang kurang menjadi isu seksi. Padahal, merupakan kebutuhan masyarakat setiap hari. Komisi di DPR yang membidangi pertanian kurang terdengar gaungnya menyarankan aspirasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah terkait persoalan bawang.

Sementara kinerja pemerintah utamanya kementerian pertanian juga belum berhasil dan dapat dianggap gagal. Ini terlihat dari muncul masalah ketidak sediaannya bahan pangan serta melambungnya harga bahan pangan seperti yang terjadi saat ini (baca: harga bawang). Sementara sebelumnya terkait kedelai, daging sapi, dan juga problem lainnya.