Membaca Pilgub Jawa Barat, Pentingnya Politik Bersih dan Nilai Ketokohan

Identity Politics. KYOTOREVIEW

Perhelatan politik baik dalam rangka memilih Presiden, DPR, Gubernur, dan Wakilnya di berbagai wilayah, termasuk juga di wilayah Jawa Barat beberapa waktu lalu telah selesai. Walaupun hasil resmi KPU telah keluar ketika itu, pernah suatu ketika di wilayah Provinsi Jawa Barat hasil masih belum final hingga akhirnya beberapa waktu kemudian hasil keluar dengan tidak terduga. Seperti biasa, banyak pengikut yang merasa kecewa dan tidak.

Daerah Jawa Barat jika dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Barat merupakan provinsi dengan pemilih terbesar, dan sebagian wilayahnya mengelilingi Jakarta. Sehingga sangat strategis dalam kalkulasi politik nasional dan dianggap barometer perpolitikan nasional.

Pengaruh Isu Nasional

Dalam pelaksanaan pilkada Jawa Barat ketika itu, isu-isu nasional ikut membayangi, seperti kasus suap daging sapi yang melibatkan elite PKS yang kebetulan kandidat incumbent seperti kader PKS. Selain itu juga ada kasus yang menimpa Partai Demokrat, merebak ketika Dede Yusuf diusung oleh Demokrat. Juga fenomena kotak-kotak ala Jokowi yang tidak juga ketinggalan, yang itu dimainkan Rieke-Teten. Bahkan dalam kampanyenya, Jokowi dihadirkan untuk menarik simpati massa.

Mengingat beberapa hal yang terjadi pada waktu itu, kita ketahui bahwa dari lima pasangan kandidat yang ada, rupanya hanya tiga pasang kandidat yang bersaing ketat, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki dan Dede Yusuf-Lex Laksamana. Sementara dua pasang yang lain, yakni Irianto MS Syafiuddin (Yance)-Tatang Farhanul Hakim dan Dikdik M. Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib berada di peringkat bawah dengan perolehan yang tidak signifikan.

Keterpurukan Dede Yusuf yang hanya menempati peringkat ketiga bisa jadi merupakan dampak dari kemelut di Partai Demokrat secara nasional yang sedang bermasalah. Padahal sebelumnya, pasangan tersebut diunggulkan dan supaya memenangi Pilkada di Jawa Barat. Di samping itu, langkah politik Dede Yusuf yang berpindah partai dari sebelumnya kader PAN kemudian pindah ke Demokrat memberikan image negatif di mata publik, walau ketika itu Partai Demokrat dan PAN berkoalisi mengusungnya sebagai calon gubernur. Namun terkesan jika Dede Yusuf sebagai batu loncat dan oportunis. Apalagi yang bersangkutan telah berkiprah di PAN sudah cukup lama.

Kemenangan Ahmad Heryawan ketika itu, bisa jadi karena yang bersangkutan adalah incumbent. Selama menjabat sebagai gubernur, yang bersangkutan tidak memiliki kasus serta kesalahan fatal yang berdampak pada citra negatif. Di samping itu, karena faktor Deddy Mizwar yang berpasangan dengannya mampu mendongkrak elektabilitas, beliau merupakan aktor senior yang sangat populis di masyarakat. Kalangan artis kebanyakan mendukungnya selama kampanye. Kombinasi keduanya menjadikan pasangan tersebut bisa meraup simpati publik. Pemilih dari kelompok Islam serta pemilih mengambang lebih mengarahkan pilihannya ke pasangan ini. Selain itu, mesin partai, terutama PKS, berjalan optimal, sehingga elektabilitasnya pada saat itu tinggi.

Figur Bersih

Fenomena lain di luar dugaan adalah melambungnya suara dari Rieke-Teten yang bisa menempati peringkat kedua dan membayang-bayangi perolehan Ahmad Heryawan. Hal ini dikarenakan Rieke-Teten merupakan figur pembaharu yang dianggap paling bersih dibanding lainnya dan menawarkan konsep-konsep perubahan. Selain itu, mesin partai, dalam hal ini PDIP, cukup solid dalam mendukung Rieke-Teten.

Dari hal-hal yang terjadi waktu itu dalam Pilkada Jawa Barat, ada beberapa hal yang bisa kita petik; pertama, pentingnya mesin partai politik dalam memenangi Pilkada. Kedua, faktor popularitas, dalam hal ini figur populis yang berkarakter. Ketiga, kampanye yang efektif serta simpatik untuk menarik massa pemilih.

Problem PKPI di Bawaslu

Penting juga melihat beberapa hal yang terjadi di masa lalu seperti membaca keinginan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk ikut berlaga pada Pemilu 2014 lalu. Hal itu rupanya mendapat hambatan, setelah KPU menolak putusan Bawaslu yang memenangkan gugatan sidang ajudikasi terhadap partai pimpinan Sutiyoso ketika itu.

Sebelumnya, elite PKPI sempat bernapas lega ketika dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu dengan keputusan Bawaslu RI Nomor 012/sp-2/Sep.Bawaslu/I/2013 tentang lolosnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014 lalu.

Dalam sidangnya, Bawaslu menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia. Menurut Bawaslu, keputusan ini bersifat final, dan KPU harus menjalankannya. PKPI, pada verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu, oleh KPU dinyatakan tidak lolos dan kemudian melakukan gugatan ke Bawaslu dengan membawa bukti-bukti.

Keteledoran KPU-Bawaslu

Kasus yang menimpa PKPI ini sebenarnya merupakan keteledoran dari dua lembaga yang menangani pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Keduanya kurang cermat dalam menaati peraturan perundang-undangan yang ada.

Bawaslu, dalam mengeluarkan putusannya berdasarkan keputusan KPU Nomor 05/kpts/KPU/tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2014 di mana dalam konsiderannya menyatakan, “Perubahan keputusan ini dapat dilakukan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu atau putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 269 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012.”

Jika kita mengomparasikan dengan Undang-undang, konsideran tersebut sebenarnya bertentangan, mengingat Bawaslu tidak mempunyai hak untuk menganulir hasil verifikasi partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu pasal 259 ayat (1) disebutkan, “Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

Pada konteks tersebut, KPU melakukan kesalahan dalam mengeluarkan surat keputusannya, dan Bawaslu juga melakukan kesalahan yang sama dalam menindaklanjuti keputusan KPU yang salah, dan tidak mengacu kepada undang-undang ketika melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa.

Semestinya sengketa tersebut diselesaikan lebih dahulu oleh Bawaslu dengan cara menerima dan mengkaji laporan atau temuan dan kemudian mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Jika kemudian setelah tidak dapat diselesaikan, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Sanksi

Baik KPU maupun Bawaslu melakukan kesalahan dan melanggar kode etik dimana dalam kode etik yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelenggara pemilu wajib mematuhi dan senantiasa berpedoman kepada aturan peraturan perundang-undangan, asas-asas penyelenggara Pemilu.

Permasalahan yang muncul terkait PKPI mengindikasikan lemahnya sikap kehati-hatian pada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Namun pada akhirnya PKPI sebagai calon peserta pemilu merasa dirugikan dan dipermalukan.

Namun, jika kita merujuk pada Undang-undang, masih ada celah bagi PKPI untuk membawa kasus tersebut ke PTUN. Atas keteledorannya itu, baik KPU maupun Bawaslu bisa diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendapatkan sanksi. Dari problem-problem baik pilkada dan pemilu yang muncul, kita mempelajari banyak hal penting tentang nilai-nilai berpolitik secara sehat dan tidak mengulangi kesalahan seperti yang terjadi pada beberapa tahun lalu.