Membangun Indonesia dengan Fondasi yang Kuat

Indonesia Surveillance. PRIVACYINTERNATIONAL

Indonesia di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, menerima penghargaan dari World Satetemen Award, Organsisasi nirlaba ‘Appeal of Conscience Fondation (ACF) ketika menghadiri acara di New York, Amerika Serikat.’ Hal yang melatarbelakangi penghargaan tersebut, karena ketika itu ia berhasil menciptakan perdamaian dan toleransi, serta mampu menegakkan HAM dan melindungi kaum minoritas di Indonesia. Sedangkan di era Jokowi, periode kedua ini apa saja keberhasilannya? Istana mengakui pencapaian Jokowiadalah kesimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional serta pengawalan keadilan, hukum, dan HAM.

Dua pencapaian yang berbeda, terlepas dari pro-kontra yang terjadi. Untuk melihat kembali latar belakang penghargaan yang diberikan lembaga asing kepada SBY ketika itu, merupakan pujian buat bangsa Indonesia terhadap pandangan hidup bangsanya. Tepat pada tanggal 01 juni 1945 pernah dicetuskan juga oleh Presiden Soekarno. Sebagai sebuah ideologi bangsa yang secara de facto sudah mengakar di bumi Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Pancasila dipandang sebagai alat menciptakan perdamaian dan toleransi di Indonesia. Kutipan dari Kakawin Sutasoma yang digubah oleh Mpu Tantular pada abad ke 14, Bhinneka Tunggal Ika menjadi tagline atau semboyan negeri ini.

Dalam pidato di PBB, Presiden Soekarno pernah menawarkan alternatif perdamaian dunia. Pidato to build the world a new itu menjadikan pancasila sebagai konsepsi mewujudkan dunia baru tanpa eksploitasi manusia atas manusia, dan eksploitasi bangsa atas bangsa lain.

Menyadari Indonesia sebagai negara majemuk dan multikultur, Soekarno menggali kembali Pancasila yang selaras dengan konteks keragaman masyarakat Indonesia. Indonesia memerlukan bangunan dasar yang kokoh agar tidak mudah tercerai. Dasar tersebut disajikan dengan kata Pancasila: Panca dan sila, yakni lima asas dalam bahasa Sansekerta.

Dalam sejarahnya, kemerdekaan dan dasar negara mempunyai keterkaitan yang erat. Founding fathers kita menganalogikan ‘merdeka’ dengan sebuah jembatan, dan diharapkan di seberang jembatan itu akan didapatkan kesejahteraan dengan menyempurnakan masyarakat, yang hasilnya bisa dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia. Untuk membangun Indonesia merdeka yang kokoh, diperlukan pondasi (baca: dasar) kuat yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa.

Ketika Pancasila diterapkan sebagai dasar negara serta ideologi bangsa, diharapkan bisa mengatasi persoalan kemajemukan. Semestinya, segenap elemen bangsa memiliki komitmen menerapkan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Tidak hanya lip service yang maknanya tereduksi oleh kepentingan tertentu.

Sosialisasi Empat Pilar

Sosialisasi empat pilar (baca: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI) yang didengung-dengungkan MPR beberapa waktu lalu sebetulnya merupakan upaya elite negara untuk kembali meneguhkan kembali jati diri bangsa yang sempat terkoyak.

Untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu mengembalikan makna aslinya seperti yang disampaikan Bung Karno dalam pidato 1 juni 1945. Penyampaian sejarah secara utuh mengenai pancasila, serta makna filosofisnya mesti ditanamkan kepada generasi bangsa terutama pelajar dan mahasiswa.

Kita tahu, lima dasar yang merupakan prinsip ‘Indonesia Merdeka’ sesungguhnya bersifat abadi. Prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, hanya bisa diaktualisasi dengan perjuangan dan kebersamaan. Saripati dari perasan kelima prinsip dasar itu adalah gotong-royong yang merupakan paham dinamis sudah ada sejak dahulu. Menggambarkan suatu usaha bersama untuk kepentingan bersama.

Nilai sosio-nasionalisme; sosio-demokrasi dan ketuhanan yang terkandung dalam pancasila perlu diimplementasikan untuk mengatasi problem intoleransi yang meresahkan. Perlu adanya upaya serius para elite negara lebih sensitif menyelesaikan persoalan bangsa.

Aktualisasi dari Pancasila di tengah kompleksitas Era Globalisasi tersebut membutuhkan semangat baru. Elite Negara, para politisi maupun pejabat pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan amanah tersebut. Melakukan pendidikan politik yang elegan secara massif di akar rumput merupakan suatu bentuk menyempurnakan masyarakat seperti yang diharapkan founding fathers kita.

Problem Kepemimpinan, Kudeta

Kita ketahui, setiap lengsernya kursi kepemimpinan dan beralihnya kepada pemimpin baru. Di masa tersebut kudeta pemerintahan kerap terjadi di setiap periode. Kudeta, kata tersebut agaknya terdengar sensitif, terutama di saat bergulirnya suatu pemerintahan. Kata enam huruf itu tiba-tiba menyeruak menjadi diskursus publik belakangan. Isu ini menjadi santer. Padahal, yang menggelindingkan isu itu juga pihak Istana sendiri. Suatu kesempatan, Pada masa SBY menjabat, ia mengungkapkan perihal adanya kelompok yang berniat menjatuhkannya.

Konon, pada tanggal 25 Maret beberapa tahun lalu, dipilih sebagai tanggal tepat melancarkan aksi kudeta. Namun, kenyataannya tidak. Di tanggal itu memang ada aksi massa, tapi tidak seberapa. Hanya beberapa elemen, itu pun bukan aksi-demo besar-besaran seperti dikhawatirkan pemerintah, karena yang terjadi justru bagi-bagi sembako pada sekitar 3000 orang.

Begitu pula di masa pemerintahan Jokowi seperti saat ini, banyak oknum yang berusaha menggeserkan kursi kepemimpinannya dan menggantinya untuk memimpin negara ini. Presiden merupakan posisi strategis dalam suatu negara, Ia dihormati sebagai pemimpin dan mendapat perlindungan hukum yang kuat.

Melihat rekam di masa lalu, pemerintahan SBY, bulan Maret selalu diasosiasikan dengan isu penggulingan kekuasaan. Tampaknya asosiasi ini berkaitan dengan sejarah Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar). Tegasnya, bulan Maret digunakan sebagai momentum mengingat kembali peristiwa itu.

Ada beberapa pihak yang diduga melaksanakan aksi kudeta, yakni Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia atau yang sering disingkat MKRI, dipelopori beberapa tokoh, sebut saja Ratna Sarumpaet dan Adi Masardi ketika itu. Isu akan ada kudeta ternyata hanya isapan jempol, tak seperti kita bayangkan (baca: kudeta). Jangankan kudeta, demonstrasi besar-besaran pun tidak ada. Padahal, aparat keamanan telah siap berjaga dengan jumlah besar. Hal yang terjadi tanggal 25 Maret lalu, merupakan demonstrasi yang berisi kritikan pada pemerintah. Aksi bagi-bagi sembako merupakan bentuk sindiran kepada pemerintah yang belum bisa menyejahterakan rakyatnya.

Lazimnya sebuah kudeta dilakukan oleh militer, mengerahkan pasukan dan berbekal senapan. Ini pernah terjadi di beberapa Negara dan saat pelaku kudeta tidak berhasil, atau lebih baik dari kekuasaan yang dikudeta, justru menjadi bumerang.

Sejarah yang terjadi pada Pemimpin Libya, Muammar Khadafi misalnya, yang diturunkan lebih pada aksi people power. Dahulu saat menjadi Presiden, Khadafi melakukan kudeta terhadap pemimpin sebelumnya. Aksi people power juga bisa menurunkan kekuasaan seperti terjadi di negeri ini di masa Soeharto misalnya (baca: reformasi 1998). People power bisa terjadi karena adanya isu besar dan musuh bersama (common enemy) jalan satu-satunya, menurunkan Presiden. Krisis ekonomi selalu menjadi faktor utama melakukan aksi ini.

Pemerintahan yang dipimpin oleh presiden sebagai jabatan politik, sudah tentu sarat kritik dan sikap oposan. Bahkan terkadang, ancaman pelbagai pihak yang berambisi menggulingkannya menjadi bayang-bayang yang selalu menyertai. Pergantian kekuasaan yang prosedural dengan melalui mekanisme konstitusi dan dilakukan secara periodik adalah impian kebanyakan penguasa.

Terjadinya pergantian kepala negara dan pemerintahan di tengah jalan, kecuali peristiwa genting yang mengharuskan seorang Presiden turun dari jabatannya. Ketakutan berlebihan terhadap kudeta yang terjadi belum lama ini, sebetulnya bentuk lain dari cara menarik simpati publik atau dapat kita sebut ‘kegalauan yang tak beralas’, sekaligus menunjukkan lemahnya mental seorang pemimpin.