Dinamika Caleg dan Pemilu Indonesia

Pemilu Indonesia. RUMAH PEMILU

Penyerahan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) dari partai politik ke KPU sudah berlangsung dan berakhir pada tanggal 22 April beberapa tahun lalu. Dari 77 daerah pemilihan untuk DPR RI, partai politik peserta pemilu berhak mengajukan paling banyak 560 Caleg yang terbagi-bagi di setiap daerah pemilihannya. Jumlah keseluruhan bakal Caleg DPR RI dari 12 partai politik sebanyak 6.576 orang yang terdiri dari caleg perempuan sebanyak 2.434 orang dan laki-laki berjumlah 4.142 orang.

Wajah Lama

Wajah-wajah lama masih mendominasi dengan komposisi mencapai 85 persen. Banyaknya wajah lama tentu tidak mengherankan. Mengingat, sebagian besar partai politik yang tercakup di dalamnya merupakan partai yang sudah duduk di parlemen. Hanya tiga yang bukan partai parlemen. Sudah pasti mereka dicalonkan atau mencalonkan kembali, kecuali bagi mereka yang karena suatu hal sudah tidak memungkinkan menjadi Caleg. Misal tersangkut kasus hukum perseteruan politik dengan elite partai, atau memang tidak lagi berkeinginan menjadi anggota DPR.

Partai politik tentunya tetap mencalonkan kembali anggota DPR yang sudah berkiprah di Senayan karena dianggap berpengalaman. Di samping itu, mereka sudah mempunyai basis massa di daerahnya sehingga dianggap memiliki elektabilitas yang tinggi, serta mempunyai pundi-pundi keuangan yang kuat pula.

Namun, tidak berarti calon DPR incumbent akan mulus ke parlemen. Persaingan yang ketat antarpartai politik dan sesama caleg di internal partai memberikan peluang relatif sama bagi semua caleg. Apalagi, sistem suara terbanyak dalam penentuan kursi semakin menambah gesekan yang kuat antarcaleg. Selain itu, munculnya figur baru yang dianggap populis bisa merongrong raihan suara caleg yang sudah mapan.

Dinamika Internal

Pertarungan di internal daerah pemilihan menjadi sangat seru karena alokasi kursi yang diperebutkan antara tiga sampai sepuluh. Kenyataannya, sebagian besar berkisar enam hingga sepuluh kursi. Jatah itu akan diperebutkan oleh 12 partai dengan jumlah caleg sebanyak kursi yang diperebutkan.

Dengan begitu, partai politik rata-rata hanya bisa mendapat satu kursi. Hanya saja, siapa caleg yang beruntung dengan suara terbanyak. Tapi, untuk beberapa daerah pemilihan memang ada partai politik yang memang menjadi basisnya. Sehingga, bisa memperoleh tiga kursi di sebuah daerah pemilihan.

Hal lain yang mendukung elektabilitas caleg adalah soal pendanaan. Untuk level DPR RI yang jumlahnya cukup besar. Karena, lahan garapnya pun juga luas. Satu Dapil paling tidak terdiri dari beberapa kabupaten/kota, tergantung jumlah penduduknya.

Anggaran untuk menggalang dukungan memunculkan biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan oleh caleg. Meliputi biaya operasional, kampanye, tim kampanye, alat peraga, konsumsi, transportasi, dan akomodasi. Belum lagi bila sampai menggunakan money politic. Kisaran biaya yang dihabiskan bisa mencapai sekitar dua miliar bahkan ada yang sampai habis di atas lima miliar. Bila mengacu pada pemilu lalu, menjadi wajar.

Dalam rangka meraup perolehan suara yang besar dalam pemilu, partai politik juga menempatkan publik figur seperti artis. Kalangan artis diharapkan bisa menjadi vote getter, karena terkenal dan memiliki penggemar.

Susunan daftar caleg yang sudah diserahkan ke KPU belum final. Setelah diverifikasi selama 14 hari oleh KPU, hasilnya disampaikan kepada partai politik untuk tujuan perbaikan. Pada masa perbaikan, dimungkinkan partai politik untuk mengubah, mengganti atau menambah bakal caleg. Sepanjang tidak melebihi kuota.

Mengukur Sepuluh Parpol Peserta Pemilu 2014

Setelah melakukan proses verifikasi, KPU akhirnya menetapkan partai politik peserta Pemilu 2014 sebanyak sepuluh parpol, terdiri dari sembilan parpol lama yang sudah duduk di parlemen, ditambah satu parpol baru, Nasional Demokrat. Peserta Pemilu 2014 ini lebih sedikit dibanding pemilu sebelumnya, setelah reformasi. Pada Pemilu 1999, 48 parpol berpartisipasi. Selanjutnya, pada Pemilu 2004, ada 24 parpol, dan Pemilu 2009 mencatat keikutsertaan 34 Parpol.

Jumlah yang sedikit dikarenakan persyaratan menjadi parpol peserta pemilu yang dirasa berat. Itu pun KPU sudah melakukan toleransi (baca: fleksibel) dalam melakukan verifikasi. Sebab, kalau tidak, bisa jadi, tidak ada parpol yang lolos.

Menilik Parliamentary Threshold

Lolosnya Parpol dalam proses verifikasi merupakan langkah awal untuk dapat bertarung pada Pemilu 2014 lalu. Tiap-tiap Parpol benar-benar mempersiapkan diri jika tidak ingin tereliminasi. Parliamentary threshold sebesar 3,5 persen juga merupakan batu sandungan, mengingat pemilu yang lalu saja dengan PT 2,5 persen hanya sembilan parpol yang lolos. Apalagi beberapa hasil survei menyatakan bahwa elektabilitas parpol cenderung menurun.

Dari komposisi peserta pemilu yang lolos verifikasi tersebut, kemungkinan besar, seluruhnya lolos PT, dan bisa memenuhi perolehan di atas 3,5 persen. Namun, dengan sebaran perolehan suara yang relatif sama dengan angka yang tidak terlalu besar. Hasilnya, tidak akan ada lagi partai mayoritas.

Parpol lama yang sudah mempunyai anggota dewan di parlemen atau pun anggota dewan yang menjadi caleg lagi (incumbent) tentunya akan mempertahankan suaranya mati-matian. Basis dukungan mereka di daerah pemilihannya akan menjadi lahan perolehan suara dan akan tetap dipelihara. Caleg incumbent di daerah pemilihan tersebut punya peluang yang besar untuk terpilih lagi, mengingat mereka sudah mapan, baik itu secara jaringan maupun logistik.

Sementara untuk partai baru (Nasdem) juga mempunyai peluang yang besar untuk meraih suara. Sebagai partai baru satu-satunya, membuat Nasdem lebih leluasa untuk bermanuver dan memainkan isu serta meraih simpati dari pemilih. Ditambah lagi dukungan media milik tokoh elitnya membuat partai tersebut bisa melakukan kampanye dengan serangan udara tanpa henti, serta pencitraan partai. Selain itu, bergabungnya beberapa tokoh serta dukungan amunisi yang memadai, menjadikan Nasdem relatif mapan, meskipun partai baru.

Parpol sebagai Representasi Pemilih

Sepuluh parpol peserta pemilu sudah cukup mewakili kepentingan masyarakat. Jika berdasar pada politik aliran, jumlahnya tidak terwakili. Partai yang lolos dipandang sudah memenuhi ketentuan dan kemampuan untuk mengikuti pemilu dan meraup suara. Sebab, misalnya seluruh partai diloloskan, paling banter hanya sepuluh partai yang dapat memperoleh suara signifikan (baca: lolos PT).

Sebaran perolehan suara dari partai diperkirakan tidak terpaut jauh antara parpol satu dengan lainnya. Hanya saja kemungkinannya akan terbagi menjadi tiga kasta atau bahkan dua kasta. Kasta pertama akan diduduki oleh tiga partai, yakni Golkar, PDIP, Demokrat dengan perolehan suara yang juga seimbang. Kemudian kasta kedua perolehan juga relatif merata, yakni partai Gerindra, PKS, PPP, PAN, Hanura, PKB, dan Nasdem.

Pertarungan di Dapil

Untuk bisa menaikkan elektabilitas, partai politik mesti tidak hanya mengandalkan kekuatan parpol secara umum, namun juga harus mengoptimalkan kinerja dari caleg di masing-masing dapil. Sehingga penyusunan daftar caleg juga merupakan agenda penting dari parpol. Elektabilitas parpol sangat ditentukan oleh elektabilitas dari caleg di masing-masing dapil.

Pertarungan yang lebih riil dalam pemilu sebenarnya di masing-masing dapil. Parpol harus berusaha ekstra keras untuk bisa mendapatkan kursi di setiap dapil. Suatu hal yang menjadi koreksi, untuk berhati-hati dalam memilih supaya tidak menyesal dikemudian hari, karena kalau tidak bisa memperoleh suara di dapil yang bersangkutan maka secara otomatis suaranya akan hangus dan tidak bisa digabungkan.

Oleh karena itu, strategi serta kinerja parpol dan caleg di masing-masing dapil sangat penting, jika setiap parpol berharap memperoleh suara besar dan menempatkan wakilnya di parlemen.