Menyoal Kinerja dan Kreativitas Partai di Indonesia

Partai-partai Peserta Pemilu Indonesia. SETKAB

Beberapa waktu lalu, seperti ada yang aneh atau hal yang berbeda dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terakhir, baik itu dari hasil maupun dampaknya. Hasil survei disampaikan kepada publik pada hari Minggu yakni pada tanggal 3 Februari 2013 lalu. Survei tersebut dilaksanakan pada tanggal 06-20 Desember 2012, dengan melibatkan 120 responden secara acak di seluruh Indonesia dengan usia di atas 17 tahun. Metode yang digunakan salah satunya yaitu metode tatap muka, adapun tingkat toleransi kesalahannya mencapai tiga persen.

Hasil survey ketika itu menempatkan Partai Golkar di urutan pertama dengan perolehan 21 persen, PDIP 18 persen, Demokrat delapan persen, Gerindra tujuh persen, PKB lima persen, Nasdem lima persen, PPP empat persen, PKS dua persen, PAN satu persen, dan Hanura satu persen. Partai politik yang paling serius merespons yaitu Partai Demokrat, mengingat hasil survei menunjukkan hasil paling rendah dibanding hasil perolehan sebelumnya. Elektabilitas Demokrat tampak semakin menurun hingga mencapai delapan persen.

Para elite Demokrat seperti kebakaran jenggot dengan keadaan yang demikian, mereka dengan beramai-ramai bersuara mencari penyebab menurunnya elektabilitas partai. Kemudian dikaitkan dengan posisi Ketua Umumnya, Anas Urbaningrum, sebagai biang keladi dari semua itu. Keterlibatannya pada kasus korupsi Hambalang, sering disebut-sebut oleh mantan Bendahara umumnya, M. Nazarudin yang sedang ditangani oleh KPK dan menjadi pemberitaan di media, merupakan akar permasalahan dari menurunnya elektabilitas Partai Demokrat.

Menanggapi hal demikian, beberapa kader dan fungsionaris menginginkan posisi Ketua Umum ditinjau ulang, bisa dimundurkan atau pun dicopot. Namun, pihak Anas bersikeras, kalau hal itu tidak perlu, karena tidak ada alasan yang kuat untuk melengserkannya. Sementara dalam keterlibatan pihak Anas secara hukum, kasus Hambalang yang waktu itu dinyatakan belum jelas prosesnya dan belum menemukan tersangka.

Hasil survei yang dilaksanakan oleh SMRC waktu itu, menyatakan bahwa elektabilitas Demokrat menurun hingga delapan persen dan dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Survei dilaksanakan pada saat tertentu dan cenderung berubah, tergantung pada kondisi masyarakat dan iklim politik ketika itu.

Penyebab Menurunnya Elektabilitas Partai Demokrat

Menurunnya elektabilitas Demokrat dalam survei yang dilakukan tersebut, bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, menyangkut kinerja Pemerintahan SBY. Antara SBY dan Demokrat dalam kacamata masyarakat umum merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kinerja pemerintahan juga dipandang sebagai barometer citra Demokrat. Kinerja pemerintah dianggap menurun, dan masih banyak permasalahan bangsa yang belum terselesaikan.

Kasus skandal Century, terlepas benar atau tidaknya ternyata sangat mempengaruhi citra pemerintah. Selain itu, grasi terpidana Narkoba, persoalan TKW di luar negeri, konflik sosial di beberapa daerah, serta kinerja beberapa kementerian yang dinilai tidak memuaskan publik.

SBY dipandang kurang bisa menyelesaikan persoalan itu ketika ia masih menjabat, bahkan dianggap bagian dari masalah. Hal itu berimbas pada penilaian minor terhadap kinerja pemerintah, sementara partai penguasa adalah Demokrat.

Kemudian yang kedua adalah soal persepsi publik terhadap kiprah politik kader Demokrat, yang selama ini cenderung diopinikan negatif oleh media. Belum lagi soal kasus korupsi menyangkut mantan Bendahara Umum, M. Nazarudin, yang dalam beberapa bulan selalu menjadi bulan-bulanan media, dan dianggap melibatkan elite Demokrat, tanpa terkecuali ketua umumnya.

Bahkan beberapa kader sudah menjadi tersangka terkait itu. Walaupun sampai saat ini ketua umum Demokrat belum menjadi tersangka, namun stigma yang masih menyala di lingkungan masyarakat tetap melekat, ditambah pula sering disebut dalam nyanyian Nazarudin.

Survei yang dilakukan oleh lembaga tertentu mempunyai metodologi ilmiah, dan bisa mengukur elektabilitas partai politik pada saat tertentu. Namun tidak serta-merta merupakan indikator utama dalam menentukan posisi partai politik. Hasil survei semestinya menjadi bahan introspeksi bagi partai politik serta bisa dijadikan acuan oleh partai politik untuk lebih meningkatkan kinerja politiknya.

Partai PKS dan Kreativitas Berburu Rente

Beberapa waktu lalu, publik pernah dikejutkan oleh berita penangkapan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, menurut KPK terkait kasus suap impor daging sapi. PKS yang selama ini mencitrakan diri sebagai partai yang bersih dan peduli harus menerima kenyatan pahit. PKS mendapat masalah sebagai kebalikan dari platform partainya. Ternyata tidak tanggung-tanggung, masalah tersebut berasal dari pucuk pimpinannya langsung.

Selama ini, PKS sebagai partai politik relatif bersih dari kasus suap dan korupsi serta kasus asusila dibandingkan partai politik lain. Dan publik sebenarnya sangat berharap kiprah politik dari kader-kader PKS yang senantiasa menjunjung tinggi norma-norma agama. Kasus yang menimpa PKS tersebut bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu kondisi partai politik secara umum di Indonesia, dan kondisi PKS akhir akhir ini.

Berburu Rente

Secara umum, partai politik membutuhkan amunisi (baca: Uang) untuk menghidupi jalannya roda organisasi. Pada tataran ideal yang tertuang juga dalam Undang-undang, bahwa sumber pendanaan berasal dari iuran anggota dan sumber lain atau sumbangan yang tidak mengikat.

Realitanya, hal demikian sulit diwujudkan, karena pada praktiknya, mungkinkah anggota partai bersedia iuran setiap bulan? Sumbangan dari pihak lain yang tanpa konsesi tertentu pun jarang terjadi. Jika pun jumlahnya ada, kemungkinannya hanya sedikit. Jadi selama ini iuran paling besar bersumber dari kader yang duduk sebagai anggota DPR/DPRD. Itu pun kalau diakumulasikan, jumlahnya masih kurang memadai untuk biaya operasional.

Oleh karena itu, partai politik akhirnya mengembangkan kreativitasnya dalam menggalang dana, dan kemungkinan praduga yang terjadi menjurus pada sesuatu yang abu-abu. Partai politik yang sudah mapan kemungkinan besar memiliki jumlah anggota DPR yang signifikan, ditambah lagi mempunyai Menteri di kabinet, tentu akan memanfaatkan peluang itu. Kewenangan di legislatif akan bisa digunakan untuk mencari celah mengumpulkan rente, ditambah lagi jika dikawinkan dengan kewenangan otoritasnya sebagai eksekutif, misalnya mempunyai Menteri.

Parlemen yang saat ini memiliki posisi yang relatif kuat dan memiliki berbagai kewenangan, terutama mengolah anggaran dan legislasi, bisa memberi peluang terjadinya kongkalikong yang bersifat kolutif, koruptif, bahkan manipulatif.

Di samping itu, kementerian yang mempunyai otoritas tertentu dalam pemerintahan memberi lahan subur bagi partai politik, dan menempatkan kadernya di situ. Sebenarnya, ketika SBY membuka pintu koalisi dengan memberi jatah Menteri kepada mitra koalisi, sama saja dengan memberikan lahan garap bagi partai politik untuk dipanen oleh partai politik yang bersangkutan.

Citra PKS Memudar

Kemudian perspektif yang kedua, tentang kiprah politik PKS. PKS yang merupakan partai kader dan dakwah belakangan ini rupanya mulai memudar, dan citranya yang bersih dan peduli juga semakin terkikis. ‘Sikap kreatif’ yang dilakukan partai politik pada umumnya sebagaimana diulas diawal tadi juga dinikmati oleh PKS.

Hal itulah yang kemudian menimbulkan ungkapan dalam masyarakat yang mengatakan telah terjadi friksi di dalam PKS, yaitu adanya faksi keadilan dan faksi sejahtera. Di mana faksi keadilan masih mempertahankan nilai-nilai lama ketika awal partai ini didirikan, sementara faksi sejahtera adalah kader yang berusaha mencari kesejahteraan dengan berburu rente.

Kondisi yang menimpa PKS belakangan ini, jika tidak disikapi dan dikelola secara serius dapat berdampak pada citra serta elektabilitasnya pada pemilu selanjutnya. Pengunduran serta pergantian elite yang menjadi tersangka nyatanya belum cukup untuk mengobati kekecewaan publik. Bagi partai politik lain tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga, karena tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan terjadi pada mereka.