Fenomena Pemilu dan Partisipasi Pemilih Tahun 2014

PEMILU 2014. MURUNGRAYA.

Fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat sebagai pemilih merebak pada beberapa pemilu, baik nasional maupun kepala daerah. Sebuah apatisme politik warga negara terhadap proses politik yang ada. Banyak yang akhirnya memilih Golput sebagai sikap politik yang dinilai tepat oleh masyarakat. Lalu bagaimana dengan Pemilu tahun 2014?

Pada awalnya, fenomena Golput bukanlah diukur dari ketidakhadiran pemilih dalam TPS, melainkan sikap politik terkait pilihannya dalam TPS yang menyebabkan suaranya tidak sah, karena yang dicoblos bukanlah gambar peserta pemilu melainkan warna putih pada surat suara. Gerakan ini terjadi pada kurun waktu awal Orde Baru, dipelopori Arif Budiman yang kecewa terhadap proses demokrasi (baca: Pemilu) waktu itu yang penuh dengan rekayasa. Namun, pada saat ini, Golput lebih diartikan sebagai pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya. Bila dilihat, dari persentase jumlah pemilih yang ada maka bisa jadi golput menjadi pemenangnya.

Menurunnya partisipasi rakyat dalam menyuarakan aspirasinya yang paling mencolok tahun 2014 ketika itu pada pemilukada di beberapa provinsi, seperti Sumatera Utara dengan tingkat partisipasi hanya sebesar 49 persen, dan Jawa Tengah dengan partisipasi pemilih sebesar 51,01 persen. Sementara daerah lain seperti di DKI Jakarta sebesar 64 persen, Jabar sebesar 64 persen, Sulawesi Selatan sebesar 69 persen, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 70 persen. Untuk Provinsi Bali relatif lebih tinggi dengan rata-rata tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan sebesar 74 persen.

Semakin merosotnya tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah dikhawatirkan terjadi pada Pemilu 2014. Bahkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperkirakan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya pada pemilu legislatif akan terus menurun dan bisa sampai kurang dari 50 persen. Jika hal ini sampai terjadi maka kualitas pemilu akan diragukan.

Pada kenyataannya, dari pemilu ke pemilu, partisipasi masyarakat terus menurun. Pada Pemilu 2009 partisipasi pemilih sebesar 71 persen, menurun dibandingkan pemilu sebelumnya (baca: 2004) yang mencapai angka 84 persen. Sedangkan pada Pemilu 1999, di mana euforia reformasi sedang tinggi-tingginya, partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya mencapai 93 persen.

Perilaku Elite Jadi Penyebab

Apatisme politik warga negara tentu bukan tanpa sebab. Beberapa faktor menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu, di antaranya adalah perilaku elite politik hasil pemilu, baik pilkada maupun pemilu legislatif yang dirasa mengecewakan publik dengan rentetan kasus korupsi serta kiprahnya yang kurang memuaskan publik. Selain itu, rakyat merasa tidak terkena dampak dari hasil proses politik tersebut.

Bagaimana dengan Pemilu 2014? Pada dasarnya, mendatangi TPS dan kemudian menyalurkan hak pilihnya merupakan sebuah hak, bukan kewajiban. Oleh karena itu, ketidakhadiran pemilih juga merupakan hak individu yang harus dihormati. Namun alangkah lebih baiknya kita sebagai warga negara yang baik, ikut andil dan menyalurkan hak politiknya sesuai dengan mekanisme yang ada. Terlebih ini merupakan hajat negara.

Dibutuhkan kesadaran dari warga negara terhadap sikap politiknya dalam menentukan arah bangsa. Banyaknya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu akan menentukan kualitas dari hasil yang diharapkan. Di samping itu diperlukan keteladanan dari elite politik, terutama bagi mereka yang akan dipilih. Sosialisasi yang masif serta pendidikan politik harus terus dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, dan peserta pemilu.

Jumlah Pemilih Pemula Potensial

Perilaku pemilih (voting behavior) menjadi bahan analisis bagi partai politik, caleg, maupun calon presiden. Sebagai upaya kalkulasi meningkatkan elektabilitas menjelang pemilu. Tak terkecuali kalangan remaja yang baru pertama kali memilih.

Pada waktu itu, Lembaga Survei Nasional (LSN) melakukan survei terkait perilaku pemilih pemula berusia 16-20 tahun atau yang akan melakukan pemilihan pertama pada 2014. Suatu survei yang telah dilakukan pada 1-7 April 2013 lalu di 33 provinsi seluruh Indonesia. Survei berdasarkan suara 1.230 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dan memberikan kuesioner dengan margin of error 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei LSN ketika itu menyimpulkan, perilaku pemilih pemula cenderung rasional dan otonom. Mayoritas mutlak atau sebanyak 94,6 persen responden mengaku akan memilih capres atau partai sesuai dengan hati nurani dan pikirannya sendiri. Hanya 3,6 persen mengaku akan meminta pendapat dan saran orang lain. Sedangkan yang mengaku mengikuti pilihan orang yang disegani hanya 1,8 persen.

Pada pemilih pemula, faktor-faktor primordial (suku, agama, dan ras) kurang dipertimbangkan. Kecenderungan voting behavior masyarakat Indonesia secara umum yang mayoritas masih menghendaki Presiden RI mendatang berasal dari suku Jawa ternyata tidak berlaku. Responden (41,3 persen) tidak mempermasalahkan latar belakang suku capres.

Pertimbangan Pemilih

Suatu hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih calon presiden (capres) adalah kemampuan capres dalam memecahkan masalah (46,4 persen). Selain itu track-record dan program kerja juga dipertimbangkan.

Aburizal Bakrie dan Wiranto merupakan Capres yang paling banyak dipilih, 18,6 persen responden memilih Aburizal Bakrie dan 16,4 persen memilih Wiranto. Sementara Prabowo Subianto yang elektabilitasnya selalu teratas dalam berbagai survei, hanya didukung 12,5 persen responden.

Terhadap partai politik, pemilih pemula pada pemilu mendatang cenderung memilih dua partai besar, PDI Perjuangan dan Partai Golongan Karya. 19,5 persen pemilih pemula memilih PDIP, unggul tipis atas Golkar (19,3 persen). Setelah itu, disusul dengan elektabilitas Hanura yang menduduki posisi ketiga dengan 12,8 persen, diikuti Gerindra: 12,8 persen, Nasdem: 10,8 persen, Demokrat: 4,6 persen, PAN: 3,6 persen, PKS: 1,8 persen, PKB: 1,6 persen, PPP: 1,1 persen dan PBB: 0,4 persen. Sementara 11,7 responden tidak memberikan jawaban.

Elektabilitas PDIP menduduki peringkat teratas. Disebabkan sosialisasi yang dinilai lebih efektif, dan mengena. Para bakal calon anggota Legislatif dan simpatisan dengan sendirinya berinisiatif memperkenalkan partai kepada pemilih pemula dan masyarakat tanpa komando dari pimpinan partai. Selain itu, infrastruktur partai yang mapan sampai ke tingkat bawah serta kiprah anggota legislatifnya juga mempengaruhi citra partai.

Golkar juga melakukan hal yang relatif sama dengan PDIP. Bahkan memiliki program internal partai untuk bersosialisasi ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan berupaya menjaring suara dari pemilih pemula. Di samping itu, iklan Ketua Umum partai Golkar di media yang menampilkan kedekatan dengan pemilih pemula juga berdampak positif. Pemilih pemula merupakan lumbung suara apabila dikelola dengan baik. Jumlahnya yang sangat besar dan usianya yang masih muda adalah potensi bagi raihan suara partai politik, caleg, dan capres pada pemilu.

Potensial

Berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebesar 150 juta, data pemilih berumur 10-20 tahun sebanyak 46 juta. Sementara, data pemilih berumur 20-30 tahun adalah 14 juta. Sisanya, pemilih berumur di atas 30 tahun ke atas. Jadi, jumlah pemilih pemula diperkirakan sekitar 50 juta.

Dengan jumlah pemilih pemula sebesar 50 juta, atau sepertiga dari jumlah DP4, tentu merupakan lahan garap potensial bila partai politik, caleg, dan capres ingin meningkatkan elektabilitasnya. Prioritas mendapat dukungan dari pemilih pemula sangat penting untuk dikaji dan dirumuskan, terlebih dahulu merupakan upaya menelurkan formula kampanye untuk pemenangan Pemilu 2014. Bahkan semestinya partai politik sudah saatnya concern melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula.