Melihat Kembali Partai Demokrat dan Kepemimpinan SBY

Partai Demokrat. LAMPUNGPROV

Membincang partai Demokrat beberapa tahun silam, rupanya banyak hal yang terjadi. Prahara di tubuh Partai Demokrat ternyata tidak ada habis-habisnya. Seperti di penghujung tahun 2012 lalu, salah satu kadernya yang bernama Ruhut Sitompul mendapat kado istimewa, yaitu diberhentikan dari kepengurusan DPP Partai Demokrat.

Rentetan kasus korupsi mendera elite partai. Kasus tersebut bahkan tidak lagi menjadi masalah besar, lebih tepatnya sudah membudaya, budaya korupsi yang masih massal terjadi bahkan di setiap tahunnya. Partai Demokrat juga termasuk dalam daftar tersebut.

Kader-kader yang menyalahgunakan wewenang, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu, ketika KPK menetapkan Sekretaris Dewan Pembina, ketika masih menjabat sebagai Menpora, Andi Mallarangeng menjadi tersangka karena terlibat Kasus Hambalang. Sementara di sisi lain, Angelina Sondakh juga ikut divonis 12 tahun penjara karena kasus korupsi. Nasib Ketua Umum Anas Urbaningrum juga di ujung tanduk, karena sering disebut-sebut terlibat Korupsi Hambalang.

Angin ribut yang tengah menimpa Partai Demokrat mulai bertiup kencang setelah Bendahara Umumnya yang bernama Muhammad Nazaruddin ketika itu tertangkap KPK dan kemudian bernyanyi sumbang. Nyanyiannya lantas menjadi bola liar dan akhirnya menyeret beberapa petinggi partai.

Kubu yang Tidak Saling Dukung

Kejadian yang dialami oleh Partai Demokrat sebenarnya merupakan dampak dari Kongres 2010 lalu di Bandung yang kemudian mengantarkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum. Anas mengungguli pesaingnya, Marzuki Ali dan Andi Mallarangeng yang didukung penuh oleh SBY. Cikeas sebenarnya menginginkan Andi Mallarangeng menjadi Ketua Umum, namun nyatanya masih gagal.

Di tahun 2012, kumandang nyanyian Nazaruddin semakin nyaring bunyinya. Berulang kali, dia menyebut keterlibatan Anas Urbaningrum sebagai pihak yang punya andil besar dalam pengumpulan rente dari sejumlah proyek besar. Namun rupanya, keberuntungan masih menyelimuti sang Ketua Umum. KPK lebih memilih Andi Mallarangeng sebagai tersangka.

Kemelut yang terjadi di Partai Demokrat mengindikasikan beberapa hal, pertama, tentang soliditas partai yang kurang mantap, sehingga mudah retak. Ditambah lagi faksi yang terjadi pada saat kongres ikut terbawa dan masih berintrik dalam tubuh partai.

Kedua, adanya dua kutub kekuatan yang berjalan tidak selaras, yakni antara Dewan Pembina dan Dewan Pengurus. Kedua poros tersebut menjadikan partai terpolarisasi oleh kepentingan yang berbeda dan menjadikan partai jalan di tempat.

Kemudian yang ketiga, Public Relation (PR) yang kurang tertata dengan baik. Hal ini membuat manajemen isu yang berantakan. Hal-hal yang semestinya bukan konsumsi publik dan merupakan konsumsi internal atau bahkan aib partai justru terekspos keluar dan menjadi bulan-bulanan media. Posisi Partai Demokrat sebagai partai penguasa (pemerintah) justru menjadi bumerang. Padahal seharusnya, hal itu menjadi keuntungan tersendiri.

Pengurus yang Kredibel dan Kapabel

Untuk memperbaiki citra Partai Demokrat ke depan, diperlukan adanya langkah-langkah konkret dan radikal dari DPP, utamanya Ketua Umum. Hal ini bisa dimulai dengan penataan kembali jajaran pengurus yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas.

Selain itu juga mengoptimalkan kinerja organisasi dari tingkat pusat sampai ke daerah dengan manajemen kepartaian yang modern. Fungsionaris partai harus bersama-sama memoles citra partai dengan mengelola manajemen isu dan memperbaiki PR dari Partai Demokrat. Butuh kecerdasan politik bagi elite Partai Demokrat untuk bisa terlepas dari prahara dan kemudian bisa menyanyikan lagu ‘Badai Pasti Berlalu.’

Pembangunan Infrastruktur Pemerintah SBY

Pembangunan infrastruktur menjadi kendala dengan minimnya anggaran yang tersedia dalam APBN kita, bahkan anggaran untuk infrastruktur lebih kecil dari alokasi untuk subsidi. Dalam APBN 2013 pemerintah mengalokasikan Rp 216,1 triliun, untuk infrastruktur sementara untuk subsidi Rp 317 triliun.

Ulasan perbandingan pembangunan infrastruktur di zaman penjajahan Belanda dan zaman Pemerintahan SBY. Perang Jawa yang berkecamuk pada tahun 1825-1830, dengan perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, menguras banyak energi pemerintah Hindia Belanda. Keuangan pemerintah di Batavia mengalami defisit. Dalam waktu yang hampir bersamaan, terjadi pula perang Paderi di Sumatera.

Untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami pemerintah di Batavia, Belanda menerapkan Cultuur Stelsel atau yang oleh sejarawan Indonesia dinamakan ‘Tanam Paksa’. Peraturan tersebut dikeluarkan langsung oleh Gubernur Jenderal van den Bosch pada tahun 1830, dengan mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20 persen) untuk ditanami komoditas ekspor, seperti kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasilnya dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan diserahkan kepada pemerintah kolonial.

Penerapan Tanam Paksa cukup berhasil dan dapat mengatasi krisis dan defisit anggaran pemerintah kolonial, bahkan terjadi surplus anggaran. Aset Tanam Paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940.

Akibat surplus anggaran tersebut, pemerintah kolonial kemudian membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, rel kereta api, gedung sekolah, gedung perkantoran di tanah jajahannya. Selain itu, juga memberikan pemasukan yang cukup besar ke negeri Belanda.

Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda tersebut, Van den Bosch, selaku penggagas bahkan dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda, pada 25 Desember 1839.

Terlepas dari sisi kolonialisme dan imperialisme, solusi yang ditempuh oleh Van den Bosch untuk mengatasi krisis anggaran patut diacungi jempol. Bahkan hasilnya (setelah surplus anggaran) digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau kepentingan umum, walaupun nyatanya sebagian besar pembangunan infrastruktur di Nusantara untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Padahal Van den Bosch hanya memanfaatkan sektor perkebunan untuk mendapatkan keuntungan, ketika pemerintah Hindia Belanda mencari dana dalam rangka mengisi kas pemerintah serta membiayai anggaran pemerintah.

Pembangunan Infrastruktur

Jika dikorelasikan dengan pemerintah sekarang, sebenarnya langkah itu bisa diambil sisi positifnya, dan pemerintah bisa melakukan lebih dari itu. Mengingat saat ini kita sudah merdeka dan berdaulat.

Pembangunan serta perawatan infrastruktur mutlak diperlukan, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk itu. Salah satu langkahnya dengan menambah alokasi anggarannya. Alokasi untuk subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur. Atau bisa juga dengan mencari tambahan anggaran dengan mengoptimalkan hasil tambang serta menggenjot penambahan target penerimaan pajak dan bea cukai.

Hasil tambang yang melimpah, baik itu minyak, gas bumi, emas, batu bara, serta batu-batuan, jika dikelola dengan baik akan menghasilkan dana dalam jumlah yang besar.

Selain itu, juga dengan memanfaatkan kekayaan laut yang begitu besar. Potensi kekayaan laut yang hilang sekitar Rp 300 triliun tiap tahun sungguh disayangkan. Seandainya uang sebesar itu dapat diselamatkan dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tentu dapat meningkatkan perekonomian negeri ini.

Zaman penjajahan saja pemerintah Hindia Belanda bisa mendapatkan alokasi anggaran yang besar dan salah satunya digunakan untuk infrastruktur, hanya dari sektor perkebunan (kopi, tebu, teh, nila, dan karet), Lalu mengapa bila adanya tambang, pajak, cukai, serta hasil laut, kita tidak bisa?