Nuansa Politik Kemerdekaan, Era Bung Karno hingga Reformasi

Politik Kemerdekaan. JPICOFMINDINDONESIA

Rekam historis memiliki banyak cerita menarik untuk ditelaah, diulang, dan dibaca kembali. Di dalamnya ada serangkaian nilai-nilai positif untuk dapat diambil pelajaran bagi generasi selanjutnya. Sejarah Indonesia, tentang kemerdekaan dan pasca kemerdekaan menyimpan banyak cerita yang penting dimunculkan kembali.

Secara kebetulan atau tidak, bulan Juni senyatanya merupakan bulan yang istimewa untuk Bung Karno. Di bulan tersebut ia dilahirkan, serta dibulan yang sama pula ia menggali Pancasila, selain itu pada bulan tersebut ia meninggal dunia. Tidak heran bila bulan tersebut aroma Soekarno dan Soekarnoisme seolah bangkit kembali.

Galibnya pemimpin dunia yang lain, meski telah lewat seratus tahun, hari kelahirannya tersimpan dalam ingatan publik. Tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901, lahir bayi laki-laki yang diberi nama Kusno. Saat fajar menyingsing di ufuk Timur bertepatan dengan meletusnya Gunung Kelud, dari rahim Ida Ayu Nyoman Rai hasil buah cintanya dengan Sukemi. Karena tanda–tanda alam tesebut ibunya sempat berujar “Kau akan menjadi orang besar”. Kondisi bayi Kusno yang pernah sakit sakitan membuat namanya diganti menjadi ‘Soekarno.’

Firasat Ida Ayu Nyoman Rai ibunya, jadi nyata. Putra sang fajar benar-benar jadi orang besar. Tidak hanya jabatannya sebagai Presiden, lebih dari itu. Perjuangannya terhadap service of freedom berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia bahkan dunia internasional.

Dalam dunia Pergerakkan Nasional, Soekarno akhirnya lebih akrab dipanggil Bung Karno. Kata “Bung” sebetulnya bernuansa egaliter. Kedudukannya sejajar dan persamaan hak lebih diutamakan. Sebagaimana sosialisme yang sering didengungkannya.

Perjuangan kemerdekaan senyatanya perjuangan memerdekakan bangsa dari belenggu penjajahan serta mengangkat derajat bangsa merupakan kiprah politik Bung Karno yang sama sekali tidak bisa dilupakan. Menghapus kolonialisme dan imperialisme dari bumi Nusantara serta dunia pada umumnya. Semua itu diimplementasikan secara massif. Baik pada masa sebelum, maupun sebagai Presiden. Dan sebutan pemimpin besar revolusi disandangnya. Dalam pidatonya beliau sering berkata bahwa revolusi kita bukanlah sekedar mengusir penjajah dari negeri ini, revolusi kita lebih daripada itu, revolusi kita menuju suatu dunia baru tanpa exploitation de l’ homme par l’homme dan exploitation de nation par nation.

Sebagai seorang intelektual yang kenyang akan pendidikan akademis dan penuh dengan khasanah pustaka, Bung Karno dapat membumikan pikiran-pikirannya. Beberapa aliran politik serta ideologi diramu menjadi sebuah konsep yang luhur dalam rangka membentuk karakter bangsa dan membangun masyarakat. Paham marhaenisme yang diciptakannya merupakan pembelaan terhadap orang kecil .

Waktu menjabat Presiden, beliau juga pemimpin besar revolusi. Presiden Soekarno mengeluarkan pedoman revolusi Indonesia yang terkenal: Panca Azimat Revolusi, Nasakom; Pancasila, Manipol Usdek; Trisakti; dan Berdikari. Gagasan ini sering digelorakan di pelbagai kesempatan, terutama dalam pidato-pidatonya.

Ajaran Bung Karno sesungguhnya masih relevan diterapkan saat ini. ‘Berdikari’ misalnya, merupakan singkatan “berdiri di atas kaki sendiri” bisa mewujudkan kemandirian bangsa. Ketergantungan terhadap asing (baca: negara lain) dapat dikikis, sehingga kedaulatan bangsa dan negara benar-benar ada. Itulah yang menjadi semangat trisakti ‘berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.’

Perjuangan yang tidak mengenal lelah patut diteladani generasi saat ini. Pergulatan pemikiran serta keinginan untuk terus belajar dan menyerap aspirasi dari rakyat sekaligus menerapkannya, menjadikan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.

Mengenang Bung Karno, tidak hanya mengagumi sosoknya, tapi juga mencoba mempelajari pikiran-pikirannya, konsepsi-konsepsinya, serta ajarannya. Serta berupaya membumikan seluruh nilai-nilainya dalam kehidupan meski di tengah kegalauan politik yang tidak kunjung menemukan titik terang.

Nostalgia Era Reformasi

Sebuah kata mendadak populer beberapa tahun terakhir dan memuncak. Tepatnya, lima belas tahun lalu. Reformasi. Kata ini kemudian menjadi jargon politik di tingkat elite maupun di jalanan dengan meluasnya berbagai aksi unjuk rasa. Istilah reformasi populer dan muncul kali pertama pada masa Martin Luther di Eropa Barat, pada abad ke XV merupakan gerakan pembaharuan di kalangan Gereja Kristen.

Reformasi secara umum diartikan sebagai perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa tertentu. Semangat perubahan terhadap suatu era yang sudah dirasa jenuh disuarakan oleh rakyat terutama mahasiswa dengan berbagai aksi unjuk rasa. Maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) menjadi pemicu aksi massa, sehingga slogan hapus KKN merebak sampai pada tuntutan turunkan Suharto yang kala itu menjabat presiden enam periode.

Aksi demonstrasi serta eskalasi politik yang memanas, berhasil menggiring Soeharto turun dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Pagi menjelang siang (baca: jam 9.00). Turunnya Soeharto sebagai presiden menjadi tonggak reformasi, dan menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia dengan mengusung agenda reformasi.

Agenda Reformasi

Agenda reformasi dirumuskan dalam beberapa hal diantaranya adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 1945, otonomi daerah seluas-luasnya, hapuskan dwifungsi ABRI, hapuskan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), tegakkan supremasi hukum. Dan tujuan utama reformasi adalah Memperbarui tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 terutama dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi.

Dalam bidang politik, reformasi telah mengubah warna bangsa. Hak politik warga negara sebagai zoon politicon dibuka seluas-luasnya. Reformasi dalam bidang politik mencakup. Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi; pemberdayaan MPR dan DPR; reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet; pembaharuan kehidupan politik; memberdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat dengan dikembangkannya sistem multipartai yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu, birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral dan profesional, sistem pemerintah daerah dengan sasaran memberdayakan otonomi daerah berdasarkan Asas Desentralisasi.

Pada tataran implementatif, reformasi dalam bidang politik sudah terlaksana. Namun, secara substantif belum berdampak sistemik bagi kemajuan bangsa dan negara. Reformasi di bidang konstitusi sudah dijalankan dengan melakukan amandemen UUD 1945.

Sementara, pemberdayaan lembaga MPR dan DPR juga telah mengalami peningkatan fungsi dan perannya sebagai lembaga legislatif. Bahkan, kewenangan DPR begitu kuat. Hal itu juga berjalan beriringan dengan diterapkannya sistem multipartai yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat.

Lembaga kepresidenanan yang dahulunya terkesan angker dan tertutup dari kritik kini lebih terbuka. Masa jabatan presiden juga dibatasi, hanya dua periode. Untuk komposisi kabinet, menteri berasal dari ragam latar belakang. Namun, dari sisi kinerja masih kurang dan terkesan bagi-bagi kekuasaan dengan mengabaikan profesionalisme kementeriannya.

Penyelenggaraan pemilu yang dahulu (baca: Orba) sarat kecurangan dan kooptasi dari penguasa, kini berlangsung lebih fair dan diselenggarakan oleh lembaga yang independen dengan mengutamakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Birokrasi sipil tidak lagi terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu tapi merupakan institusi yang netral. Walaupun dari sisi profesionalisme masih kurang dari tuntutan reformasi birokrasi.

Sistem pemerintahan yang sentralistik telah beralih kepada penerapan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas bagi daerahnya. Ditambah, pelaksanaan pilkada langsung. Di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota semakin menguatkan posisi kepala daerah.

Di suatu sisi, hal itu memunculkan raja-raja kecil serta merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme. Perubahan yang fundamental di bidang politik akan berjalan baik serta menghasilkan output yang bagus bila dibarengi dengan perubahan mentalitas serta kualitas politisi.