Refleksi Urgensi UU Pilpres dan UU Pilkada

UU Pemilukada, Pengawas Pemilu Tak Perlu Khawatir. BAWASLU

Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan amanat UUD 1945, telah membawa warna baru bagi perpolitikan nasional. Presiden dan wakil presiden yang notabene jabatan politik dan kepala negara sekaligus pemerintahan adalah representasi rakyat Indonesia. Dalam konstitusi negara, menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Beberapa tahun lalu, pembahasan UU Pilpres mulai gencar disinggung, bahkan DPR pada waktu itu menggodok RUU Pilpres sebagai persiapan, karena beberapa kalangan menginginkan adanya revisi terkait UU Pilpres. Semisal Undang-Undang No. 42 tahun 2008 dianggap sudah tidak relevan. Diharapkan nantinya undang-undang yang baru lebih akomodatif dan lebih memberi peluang kepada kader terbaik bangsa untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden selama tidak bertentangan dengan konstitusi.

Ambang Batas Parpol

Mengaca pada beberapa hal yang terjadi waktu lalu, perdebatan yang muncul seputar RUU Pilpres terkait ambang batas partai politik dapat mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Dalam undang-undang yang lama, syarat partai politik untuk bisa mencalonkan diri adalah 20 persen perolehan suara pada pemilu legislatif. Syarat ini dirasa berat, dan menutup kemungkinan adanya alternatif lain.

Dalam dunia politik yang sarat kepentingan, maka undang-undang pilpres nantinya akan diuji materikan (judicial review) oleh pihak yang tidak puas atau pun yang menganggap bertentangan dengan UUD 1945. Pada tahun 2009 lalu, tepatnya menjelang pilpres, UU No. 42 tahun 2008 pernah di-judicial review oleh Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, terkait ambang batas perolehan suara 20 persen bagi partai politik untuk bisa mencalonkan. Namun, gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi.

Sebenarnya, jika merujuk pada UUD 1945 pasal 6 A, di mana disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum, pelaksanaan pilpres yang dilakukan setelah pemilu legislatif bisa dipertentangkan. Oleh karena itu, ada celah untuk diajukan judicial review terkait pelaksanaan pilpres.

Peluang Judicial Review

Calon presiden dan wakil presiden diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum bisa ditafsirkan kalau pelaksanaan pilpres tidaklah merujuk pada hasil pemilu legislatif sebagaimana yang kita alami pada pilpres yang lalu. Namun, bisa jadi pelaksanaan pilpres dibarengkan dengan pelaksanaan pemilu legislatif. Kemudian partai politik yang berpeluang mencalonkan diri bisa jadi merupakan partai politik hasil pemilu legislatif pada periode sebelumnya, atau juga bisa jadi tanpa memperhatikan perolehan suara pada pemilu legislatif.

Kalau pelaksanaan pemilu legislatif dilaksanakan bersamaan dengan pilpres maka tentunya akan lebih menyederhanakan pemilu kita. Misal pada hari yang sama, pemilih akan memilih presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, yang diajukan oleh partai politik, serta anggota DPD. Penyelenggaraan pemilu akan lebih efektif dan efisien. Sementara hiruk-pikuk politik akan sekaligus menjadi satu, antara pemilu legislatif dan pilpres.

Untuk mencari sosok Presiden dan Wakil Presiden yang dikehendaki rakyat, alternatif terbaik diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Oleh karena itu, ambang batas suara partai politik supaya bisa mencalonkan kemungkinannya tidak ada. Poin pentingnya, selama pencalonan tergabung dalam partai politik atau gabungan partai politik yang sudah lolos verifikasi dan bisa menjadi peserta pemilu, seseorang bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Rekam Pengalaman Sebelum Pengesahan RUU Pilkada: Efisiensi Praktik Demokrasi

Pemerintah dan DPR RI beberapa waktu lalu pernah membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sebelum disahkan. Targetnya, April 2013 lalu harus selesai, sebab akan digunakan sebagai payung hukum percepatan pilkada pada 2013 lalu, mengingat tahun berukutnya dan selanjutnya akan pasti diselenggarakan pemilu. Namun sebenarnya, urgensi dari Undang-Undang Pilkada, lebih daripada itu.

Banyak kalangan yang menghendaki bahwa Undang-Undang Pilkada seharusnya sudah diresmikan jauh-jauh hari, karena kita sudah melaksanakan ratusan pilkada, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Selama ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pilkada.

Pelaksanaan pilkada langsung yang dimulai sejak tahun 2005 merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan teknis pelaksanaannya tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Oleh karena itu, di awal pelaksanaan pilkada beberapa waktu lalu, meski menggunakan asas-asas pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) namun belum masuk kategori rezim pemilu, tapi rezim pemerintahan. Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilu, pilkada masuk dalam rezim pemilu.

Tata Pemerintahan Lebih Baik

Beberapa waktu lalu terdapat beberapa hal krusial dalam pembahasan RUU, di antaranya pilkada di tingkat provinsi, akankah gubernur dipilih langsung atau dipilih oleh DPRD, atau cukup ditunjuk oleh pemerintah pusat, mengingat gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Selain itu, terkait dengan jabatan wakil kepala daerah yang selama ini satu paket dengan kepala daerah. Antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, terkadang di beberapa daerah terjadi pecah kongsi yang menimbulkan disharmoni, hal tersebut berpengaruh pada memburuknya kinerja pemerintah daerah. Akibatnya jabatan wakil kepala daerah kemungkinannya akan tetap satu paket dengan kepala daerah atau ditunjuk (oleh kepala daerah terpilih, pemerintah pusat), atau juga pejabat karier.

Ketika itu, pembahasan RUU pilkada dapat menjadi regulasi pokok tentang pilkada, diharapkan mampu melahirkan peraturan yang lebih efektif dan efisien, terkait dengan teknis penyelenggaraan serta output tata pemerintahan yang lebih baik. Dampak politis dari pilkada, hendaknya tidak berimbas pada jabatan struktural di pemerintahan daerah, mengingat perangkat daerah (baca: pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah adalah PNS karier). Di samping itu, pengelolaan anggaran, terutama anggaran proyek, bukanlah untuk pelunasan biaya kampanye saat pencalonan.

Tepat tahun 2020 lalu, Undang-Undang Perppu pilkada disahkan, pada saat itu dihadiri pula oleh Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly sebagai wakil pemerintah dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Harapan besar pemilu dan pilkada yang akan diagendakan kedepan dapat dimaksimalkan sesuai dengan undang-undang yang telah disahkan tersebut.

Pendidikan dan Partisipasi Politik

Sebagai mekanisme demokrasi, pilkada langsung bisa memberikan pendidikan politik bagi rakyat serta partisipasi politik yang seluas-luasnya. Namun, di sisi lain juga membutuhkan biaya yang besar, baik itu pelaksanaannya maupun biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah yang bersangkutan. Selain itu, terkadang bisa menimbulkan konflik sosial.

Kepala daerah terpilih mempunyai legitimasi yang kuat, karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, bukan berarti boleh seenaknya sendiri dalam memimpin serta membuat kebijakan. Tanggung jawab dan beban moral terhadap rakyat yang sudah memberikan amanat untuk memberikan pelayanan yang optimal harus senantiasa dikedepankan.

Bagaimanapun juga, daerah, entah itu provinsi maupun kabupaten kota, merupakan bagian dari pemerintah pusat yang terhimpun dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, atau walikota, harus senantiasa patuh dan tunduk pada konstitusi negara. Seorang Kepala Daerah merupakan negarawan yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, demi memakmurkan rakyat yang dipimpinnya.