Membaca Ulang Pemilu dan Kualifikasi Caleg Masa Depan

Bawaslu Rumuskan Persiapan Pemilu 2024. BAWASLU

Rutinitas pesta demokrasi yang dilaksanakan secara periodik, yakni lima tahun sekali, di satu sisi memberikan legitimasi konstitusional bagi penyelenggara negara, namun di sisi lain, menguras energi yang begitu besar, baik itu tenaga, pikiran, maupun biaya (baca: anggaran).

Ditambah lagi adanya pemilu lokal (Pilkada), baik di tingkat provinsi atau pun kabupaten atau kota di seluruh wilayah Indonesia di mana waktu pelaksanaannya berbeda-beda, menjadikan negara ini penuh dengan hiruk pikuk pemilu setiap harinya; menghiasi pemberitaan di media massa. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya Indonesia merupakan negara yang besar. Secara geografis dan demografis, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai Talaud. Secara administratif, terdiri dari 34 provinsi dan 410 kabupaten serta 98 kota.

Semua provinsi dan kabupaten atau kota itu melaksanakan Pilkada setiap lima tahunnya. Hanya Provinsi DIY saja yang tidak melaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, karena dilakukan mekanisme penetapan. Berarti, ada 541 pilkada yang itu merupakan pemilu lokal, dan ada dua pemilu nasional yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden. Belum lagi kalau terjadi dua putaran, baik itu pilpres maupun pilkada.

Borosnya Pemilu Indonesia

Dari kacamata anggaran tentunya cukup menguras APBN dan APBD kita. Untuk membiayai penyelenggara pemilu saja, sudah terakumulasi jumlah begitu besar. Karena, terhitung untuk KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Di tingkat kecamatan, ada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa ada Panitia Pemungutan Suara (PPS), sedangkan di tingkat TPS, ada KPPS. Di samping itu, juga ada Bawaslu dan Panwaslu. Faktor kali menjadikan jumlahnya menjadi sangat besar. Belum lagi untuk pengadaan logistik, biaya operasional, sosialisasi, dan keamanan.

Beberapa pos biaya yang sama, baik secara fungsi maupun teknis, pelaksanaan diulang untuk pemilu yang berbeda dan menyebabkan pemborosan anggaran. Anggaran biaya pemilu jika diakumulasikan secara nasional, baik itu pemilu nasional serta ditambah dengan Pilkada seluruh Indonesia, dapat diketahui nominal jumlah yang luar biasa membuat kita tercengang, berapa borosnya biaya pemilu ini. Slogan ‘hemat anggaran dan tepat sasaran’ kiranya perlu diterapkan pada konteks ini. Efektivitas dan efisiensi harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemilu tanpa mengurangi esensinya.

Untuk menuju pemilu yang efektif dan efisien, langkah awal yang harus diperbaiki menyangkut mindset kita tentang pemilu. Selama ini, pemilu dipandang (baca: disebut) dengan istilah pesta demokrasi. Hal tersebut perlu diubah, mengingat kata ‘pesta’ berkonotasi pada hedonisme dan menghambur uang (baca: foya-foya). Oleh karena itu, perlu dicarikan istilah pengganti, misalnya ‘ritual demokrasi’ atau ‘ritual konstitusi’.

Jika seandainya kata ‘Pesta Demokrasi’ diganti, maka pemilu bisa jauh dari kesan hura-hura, baik itu penyelenggaraannya maupun peserta pemilu itu sendiri. Pemakaian kata-kata yang pas sangat diperlukan.

Penyederhanaan Pelaksanaan Pemilu

Salah satu hal penting dalam pemilu, terkait penyederhanaan dari pelaksanaan pemilu, dengan menggabungkan waktu pelaksanaan pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada baik itu provinsi atau kabupaten atau kota. Seluruh pemilu dilaksanakan pada satu hari yang sama atau pun beberapa hari berselang masih dalam satu bulan. Hal tersebut bisa dilakukan, mengingat teknis operasional dan pelaksanaan dari beberapa pemilu relatif sama.

Kalau pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, bisa dipastikan adanya penghematan triliunan anggaran yang bisa dialokasikan pada hal lain yang lebih bermanfaat.

Dibandingkan dengan negara lain, pelaksanaan pemilu di Indonesia terbilang yang paling semarak dan heboh, dan bisa juga yang paling boros. Oleh karena itu, perlu adanya reinterpretasi dan format ulang dari pelaksanaan pemilu. Hal terpenting bukanlah gebyar dari pelaksanaan pemilunya, tapi kualitasnya serta hasil dari diselenggarakannya pemilu.

Caleg dan Fungsi Parlemen

Lembaga parlemen (DPR) merupakan lembaga strategis dan berperan bagi berjalannya pemerintahan. DPR mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting. Dalam fungsinya sebagai legislator, parlemen akan membuat undang-undang yang mengikat seluruh elemen bangsa. Kualitas undang-undang serta keberpihakannya pada kepentingan rakyat sangat ditentukan oleh kualitas anggota DPR yang notabene dari partai politik.

Selain itu, DPR juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sebagai mitra kerja pemerintah, tentunya diharapkan legislatif juga sangat memahami birokrasi serta program pemerintah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah fungsi budgeting (anggaran), di mana APBN akan dibahas dan disetujui oleh DPR. Uang triliunan milik negara akan diolah di parlemen, dan ini membutuhkan integritas yang tinggi. Sebab, Jika tidak, bisa menimbulkan rawan penyelewengan.

Mengingat akan strategisnya fungsi parlemen, maka diharapkan partai politik dapat menempatkan kader-kadernya yang mempunyai potensi dalam daftar caleg pada pemilu mendatang. Kader baru atau tokoh di luar Parpol yang akan dicalonkan sebagai caleg haruslah orang yang mempunyai nilai lebih, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara, apabila nantinya terpilih sebagai anggota DPR.

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, bisa diwujudkan tanpa mengesampingkan integritas. Dalam suasana pemilu, partai politik disibukkan dengan proses penyusunan dan penetapan calon anggota legislatif. Proses pencalegan ini sangat krusial karena menyangkut eksistensi partai di masa depan, baik itu dalam pemilu untuk meraup suara maupun di parlemen setelah terpilih menjadi anggota DPR.

Secara umum, pelaksanaan Pemilu 2014 tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2009, yaitu menggunakan sistem proporsional terbuka. Elektabilitas, selain karena faktor partai politik secara umum, juga sangat ditentukan oleh nama caleg yang dicalonkan. Oleh karena itu, figur caleg juga sangat menentukan jumlah perolehan suara partai politik. Dengan dibaginya zona pertempuran pemilu menjadi daerah pemilihan (untuk pusat ada 77 daerah pemilihan), tentunya membuat partai politik berusaha sebisa mungkin memperoleh kursi di setiap daerah pemilihan.

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD menyebutkan bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit tiga kursi dan paling banyak 10 kursi. Partai politik dapat mengajukan daftar bakal calon legislatif sebanyak 100 persen dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan.

Penyusunan caleg mempunyai pengaruh yang sangat penting, baik itu bagi partai politik yang bersangkutan, maupun bagi bangsa dan negara. Bagi partai politik, hal ini dapat mempengaruhi elektabilitasnya, mengingat pemilih akan melihat figur-figur yang ditawarkan oleh partai politik untuk dipilih; apakah populis, kapabel, punya integritas serta reputasi yang baik. Apalagi pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sehingga partai politik ramai-ramai menjaring caleg dari luar partai yang dianggap bisa meningkatkan elektabilitas seperti artis dan tokoh masyarakat.

Sebagai lembaga politik yang akan menempatkan wakil-wakilnya di parlemen yang juga merupakan wakil dari rakyat, semestinya partai politik harus hati-hati ketika menyusun daftar caleg. Faktor kapasitas dan integritas menjadi prioritas utama. Jangan sampai hanya mengandalkan faktor popularitas semata.

Add Comment