Membaca Masa Depan Politik Indonesia, Posisi Pemilih dan Potensi Perempuan

Partisipasi Politik Perempuan Indonesia. KEMENKOPMK

Politik identik dengan kekuasaan atau taktik, dan strategi berkuasa. Maka tidak jarang sering muncul isu-isu tentang pemimpin. Pemimpin memiliki otoritas penuh sebagai penentu kebijakan. Maka pantas saja posisi ini sering diperebutkan oleh kebanyakan orang.

Dalam sejarah perjalanan Kepemimpinan Indonesia sejak berdiri hingga saat ini, masih satu perempuan yang memiliki kepercayaan diri sebagai pemimpin. Selanjutnya masih diraih oleh para lelaki. Pantas saja banyak yang mempertanyakan kiprah pemimpin perempuan. Megawati mewakili perempuan Indonesia, bahwa kesempatan sebagai presiden di negeri ini terbuka lebar bagi seluruh perempuan lainnya. Dunia politik memang jarang dilirik kebanyakan perempuan, namun bukan berarti tidak ramah kepada perempuan.

Membaca politik Indonesia tak luput dari peran pemilih sebagai penentu pemimpin selanjutnya. Oleh karenanya, sudah saatnya memanfaatkan peluang untuk memiliki banyak para pemilih.

Menggarap Pemilih Pemula dengan Efektif

Dalam pemilu tak jarang kita temukan istilah pemilih, ia memiliki posisi penting dalam penentuan posisi atau kursi kekuasaan. Posisi pemilih dalam pemilu merupakan salah satu faktor penentu. One man one vote one value merupakan sistem pemilu yang berpotensi besar menjadi penentu kemenangan pemimpin. Pemilih yang terdaftar memiliki hak dalam menentukan pilihannya terhadap kandidat pemimpin. Dari jumlah keseluruhan pemilih yang ada, pemilih pemula bisa menjadi faktor penentu kemenangan dalam pemilu.

Bagi peserta pemilu, pemilih pemula sebenarnya merupakan potensi besar yang patut dipertimbangkan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Dengan jumlah yang banyak, paling tidak sekitar 50 juta pemilih pemula yang menyalurkan suaranya dalam pemilu. Sikap politik mereka relatif rasional serta mengesampingkan faktor primordialis, seperti suku, agama, dan ras.

Salah satu faktor pendukung posisi pemilih, karena tingkat pendidikan yang tinggi, serta mudah mengakses informasi. Mayoritas para pemilih berlatar belakang sebagai pelajar atau mahasiswa. Latar belakang pendidikan biasanya memiliki pola pikir lebih kritis dan objektif dalam melihat permasalahan yang ada. Di samping itu, pemilih pemula harus bersikap netral dalam menyalurkan attitude politik. Meski demikian, usia muda juga dipandang berpotensi besar mempengaruhi sikap pemilih yang cenderung dinilai labil.

Jumlah yang besar merupakan ladang garap potensial, baik bagi partai politik, caleg, dan capres untuk meningkatkan elektabilitas. Jika partai politik mampu menguasai segala potensi-potensi tersebut bahkan hingga mencapai separuhnya, maka pemilu sudah bisa dimenangkan.

Bagi partai politik, keberadaan pemilih pemula merupakan faktor penting sebagai pendukung jumlah suara atau sebagai basis massa. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi yang menyenangkan. Perlu juga menumbuhkan kesan “Politik itu fun dan gaul,” serta tidak menyebalkan. Partai politik yang bisa mendapat simpati dari pemilih pemula nantinya akan memenangi pemilu.

Sementara itu, bagi penyelenggara pemilu, keberadaan pemilih pemula bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas pemilu. Jika dapat dikelola dengan baik, maka keberadaan mereka berpotensi meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, jika tidak hati-hati, bisa jadi pemilih pemula menjadi apatis terhadap politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilih Pemula Adalah Pemimpin Masa Depan

Selain sebagai pihak yang menyalurkan pilihannya dalam pemilu, pemilih pemula juga merupakan calon-calon pemimpin masa depan yang akan mengisi jabatan-jabatan politik. Bagi yang berorientasi politik, nantinya mereka juga akan menjadi peserta pemilu dan berpolitik praktis. Hal ini perlu dipersiapkan sejak dini untuk mendapatkan hasil yang bagus.

Oleh karena itu, pemilih pemula tidak sebatas objek dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih maupun meningkatkan perolehan suara, tapi perlu dibina dan diarahkan bagaimana berpolitik yang benar. Partai politik dan pemerintah hendaknya melakukan pendidikan politik bagi generasi muda.

Generasi muda adalah harapan bangsa, harus dikelola dan dididik dengan baik, salah satunya melalui pendidikan politik. Pendidikan formal, baik di sekolah maupun kampus tidak cukup untuk menjadikan generasi kita menjadi matang dalam intelektual dan emosional. Terlebih dalam hal politik, pada kenyataannya politik bukan hanya tentang urusan memilih dan dipilih dalam pemilu, namun lebih dari pada itu. Bahkan teori klasik Aristoteles menyebut bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Untuk mewujudkan bangsa yang maju diperlukan generasi yang kuat baik secara fisik maupun mental dengan menumbuhkan karakter yang baik. Membangun karakter juga merupakan agenda politik. Masa depan bangsa dan negara ada pada mereka yang saat ini masih menjadi pemilih pemula.

Emansipasi Politik Tanah Air

Kartini menjadi ikon perjuangan gender dan kesetaraan perempuan di tanah air. Tanggal 21 April dimaknai sebagai hari emansipasi wanita. Emansipasi dipahami sebagai upaya memperoleh hak yang sama. Upaya ini telah dilakukan RA Kartini di masa hidupnya. Oleh karena itu, saat ini kiprah wanita relatif sama dengan pria, dalam dunia pendidikan, sosial, dan politik.

Dalam ranah politik, kedudukan perempuan mengalami peningkatan. Kiprahnya tidak hanya menjadi objek tapi juga menjadi subyek. Hal ini dibuktikan dari jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Banyak jabatan politik kini juga diemban oleh kaum perempuan, dari kepala daerah, anggota DPR RI, DPRD, serta pimpinan partai politik.

Tahapan pemilu 2014 lalu sempat memasuki tahap pencalonan anggota legislatif. Partisipasi perempuan pada level legislatif menjadi cermin emansipasi politik kaum perempuan, dalam upaya menindaklanjuti perjuangan Kartini.

Sejak pemilu 2004, Undang-Undang politik sudah mengakomodir keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen di setiap daerah pemilihan. Hal itu menjadi persyaratan yang diwajibkan pada partai politik. Selain itu, komposisi kepengurusan partai politik peserta pemilu juga diharuskan memasukkan keterwakilan perempuan.

Penyerahan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) yang telah dilakukan oleh partai politik ke KPU memenuhi persyaratan 30 persen perempuan diharapkan tidak sebatas formalitas. Namun juga memiliki kapasitas sebagai politisi yang mumpuni dan elektabilitas yang tinggi.

Melihat komposisi kursi di parlemen saat ini (baca: DPR RI), jumlah anggota DPR perempuan sebanyak 101 dari 560 orang. Artinya belum tercapai 30 persen dari jumlah anggota DPR RI. Oleh karena itu diharapkan hasil pemilu 2014 jumlah kursi perempuan minimal 168 orang.

Perempuan dalam parlemen memiliki andil terhadap keberlangsungan emansipasi. Fungsinya sebagai legislator memberi peluang untuk lebih mengakomodir kepentingan kaum perempuan dalam menghasilkan peraturan undang-undangan sekaligus fungsi pengawasan. Dengan begitu, akan menjadi partner pemerintah dalam hal pemberdayaan wanita dan perlindungan hak-hak nya. Kemudian, sebagai fungsi budgeting, akan memprioritaskan keberpihakan anggaran pada perempuan.

Untuk meningkatkan kapasitas anggota legislatif perempuan, partai politik berperan sangat besar. Hal yang perlu diupayakan, salah satunya memperkuat filter pada saat proses penjaringan. Figur yang diajukan merupakan kader yang telah memenuhi kualifikasi, tidak hanya lolos administratif. Di samping itu, calon yang bersangkutan seharusnya mempersiapkan diri menjadi politisi dan negarawan.

Dengan bertambahnya jumlah anggota DPR dari kaum perempuan, diharapkan bisa menjaga keseimbangan (baca: harmoni) di tubuh parlemen. Aroma maskulinitas yang selama ini menonjol akan terimbangi aroma feminis. Pertanyaan yang muncul kemudian, mampukah caleg perempuan bersaing memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihannya pada pemilu selanjutnya?

Add Comment