Kemandirian Pemerintah Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan Sosial. KEMENKOPMK

Setelah Era Reformasi, struktur pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan, dari sebelumnya yang sentralistis menjadi cenderung desentralisasi. Era sebelumnya, sentralistis sebagai pengejawantahan dari konsep Negara Kesatuan, dianggap tidak sesuai dengan kondisi geografis serta cakupan wilayah yang sangat luas.

Wacana otonomi daerah seluas-luasnya menjadi jargon yang dipandang bisa menyelesaikan hambatan pembangunan dan berbagai ketimpangan yang terjadi antara pusat dan daerah atau pun antara daerah yang satu dengan lainnya.

Otonomi daerah sekarang ini menjadi sebuah keniscayaan dan diterapkan di seluruh daerah di negeri ini, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Bahkan beberapa daerah mendapatkan status sebagai otonomi khusus.

Penerapan otonomi yang lebih luas terjadi di Aceh, di mana provinsi tersebut mempunyai keistimewaan berlebih tersendiri dalam sistem pemerintahannya, sehingga cenderung menjadi ‘Negara Tersendiri’.

Otonomi Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat

Desentralisasi sebenarnya sebagai upaya untuk memajukan daerah, sebagai solusi atas kegagalan sentralisasi yang dianut sebelumnya. Namun dalam praktik, akhirnya otonomi menjadi rancu, mengingat di satu sisi pemerintah daerah masih bergantung pada pusat. Sedang di sisi lain memberi kenyamanan ruang gerak atau merasa ‘Merdeka’, sehingga bisa semaunya sendiri.

Kewenangan yang berlebih pada kepala daerah saat ini bila dibandingkan di masa sebelumnya, menjadikan pemerintah pusat tumpul di daerah. Selain itu, semakin maraknya kasus korupsi dan kolusi serta nepotisme di daerah menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah.

Pada dasarnya, penerapan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing daerah, serta untuk mengefisiensikan kinerja pemerintahan. Luasnya wilayah Indonesia juga tidak memungkinkan pemerintah pusat selalu ‘hadir’ dan menyertai setiap roda pemerintahan di daerah. Apalagi di awal berdirinya republik ini telah melalui kesepakatan membentuk negara kesatuan, kita kenal saat ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dampak positif lainnya dari adanya otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi mudah dikontrol, mudahnya mendeteksi terjadinya kriminalitas di lingkungan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan efisien dan efektif. Pengaruh lainnya juga bisa berdampak langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Pada awal terbentuknya negara senyatanya sudah terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh penting negeri ini, terkait pilihan bentuk negara kesatuan atau federal. Berdasar rekam historis negara Indonesia awal mulanya sempat menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Tujuan pembentukan RIS untuk mempersiapkan Indonesia sebagai negara federal (negara bagian). Kekuasaan tertinggi dalam pembentukan negara bagian ini, dipegang oleh kerajaan Belanda. Hal itu, merupakan upaya Belanda supaya tetap memiliki pengaruh di negara Indonesia.

Dalam perjalanan sistem pemerintahan Indonesia, otonomi semakin menjadi-jadi setelah diadakannya Pilkada langsung di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, baik di tingkat provinsi (Gubernur) maupun di kabupaten atau kota (bupati atau walikota). Dengan begitu, legitimasi kepala daerah semakin kuat dan tidak mempunyai ketergantungan politis dengan jabatan politik di atasnya.

Kemandirian Pemerintah Daerah

Untuk lebih mengoptimalkan dampak positif dari otonomi daerah, diperlukan upaya sistematis dari pemerintah pusat agar tujuan awal diterapkannya otonomi daerah tepat sasaran. Selain itu, dari pihak pemerintah daerah semestinya semakin mandiri dalam mengelola daerahnya, baik dari sisi keuangan dan penjabaran pembangunan.

Pemerintah daerah yang lebih bersifat lokal harus lebih serius dan terarah dalam memakmurkan wilayahnya serta mampu mensejahterakan rakyatnya. Cakupan wilayah yang lebih kecil dan spesifik tentu dapat memudahkan proses penataan dan mengelola pemerintahan. Hal itu dapat berdampak positif bagi implementasi pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat.

Bagi daerah yang mempunyai sumber daya alam melimpah, baik itu tambang, hasil bumi, atau lainnya dapat dinikmati oleh warga daerah tersebut, sehingga tidak akan terjadi kemiskinan di daerah yang kaya sumber daya alam.

Otonomi daerah bisa dibilang sebagai jalan tengah antara bentuk NKRI dan RIS yang pada awal kemerdekaan menjadi perdebatan para tokoh bangsa. Dan yang terpenting lagi adalah dampak langsung dari penerapan otonomi daerah bagi kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah kenyataannya merupakan ruang pemerintah daerah menjalankan sistem pemerintahannya, mengelola sumber daya alam dan manusia di daerahnya dengan kebijakan mereka sendiri. Meski dari dampak positif itu dapat mengakibatkan kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah, namun menimbang manfaat baiknya otonomi daerah merupakan kesempatan pemerintah daerah mengelola lingkungannya sendiri.

Otoritas tersebut bukan semata-mata melegalkan terhadap otoritas penuh pemerintah daerah tanpa pantauan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga ikut melakukan kontrol daerah-daerah di bawahnya. Seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi suatu sistem pemerintahan itu berjalan di suatu daerah. Artinya tetap ada evaluasi rutin mengukur ketercapaian program-program pemerintah daerah. Dampak negatif dari otonomi daerah kemungkinan besar terjadi atau bisa saja diminimalisir dengan inovasi yang diusahakan pemerintahan daerah.

Add Comment