Refleksi Kemerdekaan, Melihat Kembali Perjuangan Kemandirian Pemerintah

Upacara Kemerdekaan RI. KOMINFO.

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia secara rutin dilaksanakan pada bulan Agustus. Bulan Agustus merupakan momen berharga mengingatkan kita akan kiprah para pejuang kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan merupakan simbol berdirinya suatu negara-bangsa yang terbebas dari segala penjajahan. Proses kemerdekaan negara ini juga tidak lepas dari perjuangan yang digelorakan oleh para politisi pribumi kala itu.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan, seperti bergerak dalam ranah politik untuk sebuah tujuan mulia, yakni kemerdekaan bangsanya. Perbedaan antara politisi zaman dahulu dengan politisi saat ini, kiprah politisi kita pada masa lampau sangat berbeda, baik pribadi, kapasitas intelektual, kehidupan, maupun kontribusinya bagi rakyat, bangsa, dan negara.

Kualifikasi Politisi Tempo Dulu

Dari sisi kapasitas intelektual, politisi tempo dulu tentu sangat mumpuni. Apalagi seukuran zamannya, yang notabene mereka adalah orang-orang terdidik dan sudah menempuh jenjang pendidikan bahkan hingga perguruan tinggi. Ada yang lulusan perguruan tinggi dalam negeri, seperti Soekarno (lulusan Technische Hoogeschool te Bandoeng atau yang sekarang menjadi ITB), Mohammad Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan masih banyak lagi lulusan perguruan tinggi luar negeri (baca: Belanda).

Selain menguasai disiplin ilmu yang dipelajari, kemampuan dalam bidang sosial-kemasyarakatan serta ideologi dan politik patut diacungi jempol. Rata-rata mereka kutu buku yang menyibukkan diri dan mengisi waktu-waktunya dengan membaca berbagai literatur. Kemampuan bahasa asing mereka juga sangat mahir. Bahasa Belanda dan Inggris sudah menjadi bahasa yang dikuasai, selain menguasai dua bahasa asing tersebut, mereka juga mahir bahasa Arab, Jerman, Rusia, Perancis, dan Jepang.

Kemampuan intelektual serta dedikasi yang tinggi diaplikasikan dalam bentuk pendidikan politik bagi rakyat pribumi dengan berbagai cara, baik dalam bentuk tulisan di media massa, agitasi, konsolidasi, maupun pendidikan formal di lembaga pendidikan yang ada waktu itu. Langkah yang ditempuh oleh tokoh-tokoh dalam penjelasan tersebut, cukup berhasil dan bisa membuka mata rakyat akan hak-hak terhadap bangsanya sendiri.

Pada zaman mereka, terdapat beberapa organisasi massa mulai bermunculan, baik yang berideologi agama (baca: Islam), nasionalis, sosialis, ataupun komunis. Organisasi ini pun berkembang melebar dalam berbagai cabang di daerah-daerah yang diikuti oleh bertambahnya jumlah anggota.

Di dalam politik praktis, para pejuang kemerdekaan membentuk partai politik dan melakukan serangkaian manuver politik. Langkah politik yang dilancarkan, ada yang bersifat kooperatif dan nonkooperatif.

Langkah politik yang bersifat kooperatif masuk dalam parlemen pemerintah Hindia Belanda (baca: volksraad). Mereka menjalin hubungan dengan kaum kolonial dan terus mengupayakan hak-hak kaum pribumi. Sementara yang berhaluan nonkooperatif tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, dan sering menolak tawaran ataupun kerja sama dari Pemerintah Hindia Belanda.

Pengaderan Simultan

Kemunculan partai politik yang secara terang-terangan menuntut Indonesia merdeka membuat gerah pemerintah Hindia Belanda. Namun, bagi rakyat pribumi, terutama elite politik tanah air semakin menambah semangat dalam upaya memerdekakan bangsanya.

Partai politik, baik yang berideologi nasionalis, agama, maupun komunis semakin bergeliat dalam menguatkan jaringannya serta membangun basis massa. Proses pengaderan juga dilakukan secara simultan oleh mereka.

Kondisi partai politik atau organisasi massa yang cenderung dinamis juga membuat terjadinya konflik internal, sehingga menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai politik. Sarekat Islam (SI) sempat terpecah menjadi dua kubu, yakni SI putih dan SI merah. Keadaan ini terjadi ketika menjadi partai politik. PSI juga sempat mengalami perpecahan. Ada PSI penyadar seperti kelompok Haji Agus Salim dan PSI Hijrah kelompok Kartosuwiryo.

Di samping itu terjadi pasang surut kehidupan partai politik yang ada. Ada yang bubar kemudian hidup lagi, dan ada juga yang berganti nama. Hal ini disebabkan para tokoh dipenjara atau diasingkan oleh pihak pemerintah kolonial, seperti yang terjadi pada Partai Nasional Indonesia (PNI).

Kiprah politisi sebelum kemerdekaan patut kita apresiasi dan menjadi contoh serta pembelajaran bagi politisi saat ini yang notabene banyak terjebak pragmatisme. Memperingati kemerdekaan bukan sebatas seremonial saja, tetapi perlu senantiasa belajar dari para pejuang kemerdekaan yang notabene para politisi dalam melakukan kerja politik untuk memerdekakan bangsanya.

Kemandirian Pemerintah Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat

Setelah Era Reformasi, struktur pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan, dari sentralisasi menjadi cenderung desentralisasi. Era sebelumnya yang sentralistis sebagai sebuah pengejawantahan dari konsep negara kesatuan dianggap tidak sesuai dengan kondisi geografis serta cakupan wilayah yang sangat luas.

Wacana otonomi daerah seluas-luasnya menjadi jargon yang dipandang bisa menyelesaikan hambatan pembangunan dan berbagai ketimpangan yang terjadi antara pusat dan daerah ataupun antara daerah yang satu dengan lainnya. Otonomi daerah sekarang ini menjadi suatu keniscayaan dan diterapkan di seluruh daerah di negeri ini, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Bahkan beberapa daerah mendapatkan status sebagai otonomi khusus.

Penerapan otonomi yang lebih luas terjadi di Aceh, di mana provinsi ini mempunyai keistimewaan berlebih dalam sistem pemerintahannya, sehingga cenderung menjadi ‘negara tersendiri’.

Otonomi Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat

Desentralisasi sebenarnya merupakan upaya dan solusi memajukan daerah dan kegagalan sentralisasi yang dianut sebelumnya. Namun dalam praktiknya, otonomi menjadi rancu mengingat di satu sisi pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat sedang di sisi lain juga merasa ‘merdeka’.

Kewenangan kepala daerah yang berlebih saat ini dibanding dahulu menjadikan pemerintah pusat tumpul di daerah. Ini yang menjadi penyebab semakin maraknya kasus korupsi dan kolusi serta nepotisme di daerah serta terjadi tumpang-tindih kewenangan pusat dan daerah.

Pada dasarnya, penerapan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah masing-masing dan mengefisiensikan kinerja pemerintahan. Terlebih, luas wilayah Indonesia yang tidak memungkinkan pemerintah pusat selalu ‘hadir’ dan menyertai setiap roda pemerintahan di daerah. Apalagi di awal berdirinya republik ini sudah disepakati bahwa negara berbentuk kesatuan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada awal terbentuknya negara sebenarnya sudah terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh penting negeri ini terkait bentuk negara apakah kesatuan atau federal. Sedang di dalam sejarahnya kita sempat menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Otonomi semakin menjadi-jadi setelah diadakannya pilkada langsung di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, baik di tingkat provinsi (gubernur) maupun di kabupaten/kota (bupati/walikota). Dengan begitu, legitimasi kepala daerah semakin kuat dan tidak mempunyai ketergantungan politis dengan jabatan politik di atasnya.

Kemandirian Pemerintah Daerah

Untuk lebih mengoptimalkan dampak positif dari otonomi daerah diperlukan upaya sistematis dari pemerintah pusat agar tujuan awal diterapkannya otonomi daerah ini tepat sasaran. Selain itu, dari pihak pemerintah daerah semestinya semakin mandiri dalam mengelola daerahnya, baik dari sisi keuangan dan penjabaran pembangunan.

Pemerintah daerah yang lebih bersifat lokal harus lebih serius dan terarah dalam memakmurkan wilayah serta menyejahterakan rakyatnya. Cakupan wilayah yang lebih kecil dan spesifik tentu akan memudahkan menata dan mengelola pemerintahan. Dengan begitu akan berdampak positif bagi implementasi pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat.

Bagi daerah yang mempunyai sumber daya alam melimpah, baik itu tambang, hasil bumi, atau lainnya akan bisa dinikmati warga daerah tersebut. Hal itu dapat menyelamatkan kita dari kemiskinan di daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Otonomi daerah bisa dibilang sebagai jalan tengah antara bentuk NKRI dan RIS yang pada awal kemerdekaan menjadi perdebatan para tokoh bangsa. hal yang terpenting lagi adalah dampak langsung dari penerapan otonomi daerah bagi kesejahteraan rakyat.

Add Comment