Sistem Pemilu Indonesia, dari Waktu ke Waktu

Infografis pemilu dari masa ke masa. BAWASLU

Sesuatu yang cukup mendasar dari teknis pelaksanaan pemilu adalah sistem pemilu itu sendiri. Dalam teorinya, sistem pemilu terkait dengan sistem penghitungan pemilu yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem proporsional dan distrik. Di Indonesia selama ini dalam beberapa kali melaksanakan pemilu selalu menggunakan sistem proporsional, walau dengan format yang berbeda.

Sebagai sebuah negara dengan cakupan wilayah yang begitu luas ditambah penduduk yang banyak dengan sebaran yang berbeda-beda, memberikan efek pada sistem politik di negeri ini. Terlebih dengan bentuk negara kesatuan yang dianut selama ini. Untuk menghasilkan pemerintahan yang kuat serta merepresentasi dari seluruh rakyat tentu bukan perkara mudah. Di samping itu, aspirasi rakyat harus diakomodasi dalam bentuk keterwakilannya di parlemen.

Sistem dan Kualitas Pemilu

Partisipasi serta aspirasi rakyat dalam politik terwujud dalam bentuk pemungutan suara di pemilu yang menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, juga diharapkan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang mempunyai legitimasi kuat serta suatu bentuk kedaulatan rakyat, pemilu mempunyai peran yang strategis. Kualitas pemilu menentukan eksistensi sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Sistem proporsional yang dipakai selama ini dipandang sebagai sistem yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan bisa mewakili masyarakat kita yang plural dan heterogen. Selain karena dalam sistem kepartaian, kita menggunakan sistem multipartai yang memungkinan jumlah partai sebanyak-banyaknya sesuai kehendak rakyat sepanjang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan dan lolos verifikasi.

Tentunya partai politik ini akan menempatkan kadernya di parlemen dengan mewakili daerah pemilihannya dengan peruntungan yang sama baik antar-partai politik maupun antara caleg yang satu dengan lainnya.

Dalam sistem proporsional (multi member constituency), wilayah negara atau wilayah pemilihan dibagi-bagi dalam daerah-daerah pemilihan di mana tiap-tiap daerah pemilihan jumlah wakil yang akan duduk dalam perwakilan lebih dari satu orang wakil. Kursi-kursi di parlemen dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentase atau pertimbangan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.

Sementara kalau dalam sistem distrik, wilayah pemilihan ditentukan atas kesatuan geografis atau wilayah dan hanya memilih seorang wakil, jumlah wilayah yang dibagi sama dengan jumlah anggota parlemen yang ada. Untuk pemilu dalam rangka memilih anggota DPD digunakan sistem distrik. Itu pun distrik berwakil banyak.

Sejak Pemilu 2004, kita menggunakan sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sehingga pemilih diberikan kewenangan untuk memilih caleg yang dikehendaki sesuai daftar caleg yang ada di masing-masing partai politik.

Pada Pemilu 2009 serta pemilu yang akan datang, penentuan kursi berdasarkan suara terbanyak. Itu artinya, ketika suatu partai politik mendapatkan perolehan kursi di suatu daerah pemilihan maka yang memperolehnya adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak.

Sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam pemilu di Indonesia sebenarnya telah memberikan keleluasaan, baik bagi caleg maupun pemilih. Caleg mempunyai peluang yang sama dan bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meraih suara tertinggi. Sementara pemilih dapat menentukan wakilnya di parlemen secara langsung, sepanjang tercantum dalam daftar caleg yang diajukan oleh partai politik.

Daerah Pemilihan dan Peran Partai Politik

Sebagai bentuk penerapan sistem proporsional dalam pemilu di Indonesia, wilayah negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan. Cakupan geografis yang begitu luasnya tersebut terkotak-kotak (dipetakan) dalam zona pertempuran politik yang lebih kecil, baik untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pemilu 2004, 2009, dan 2014, pembagian (pemetaan) daerah pemilihan relatif sama. Hanya ada beberapa yang berubah dikarenakan pemekaran wilayah, maupun perubahan jumlah penduduk, mengingat jumlah penduduk menjadi acuan dalam penyusunan daerah pemilihan.

Ketika awal dilakukan pemetaan daerah pemilihan beberapa hal menjadi pertimbangan, seperti integralitas wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan, selain juga faktor geografis, ketersediaan jaringan transportasi dan komunikasi, maupun kesamaan latar belakang sosial budaya.

Sejak Pemilu 2004 daerah pemilihan dipetakan berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu terdahulu, daerah pemilihan DPR atau DPRD merupakan satu wilayah administratif yang utuh. Untuk pemilihan anggota DPR, daerah pemilihannya adalah daerah tingkat I (provinsi).

Sementara untuk pemilihan anggota DPRD provinsi, daerah tingkat I (provinsi) merupakan satu daerah pemilihan. Kemudian untuk pemilihan anggota DPRD II (kabupaten/kota), daerah tingkat II (satu kabupaten/kota tersebut) merupakan satu daerah pemilihan.

560 Kursi DPR RI dari 77 Daerah Pemilihan

Ketika menengok Pemilu 2014 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 telah menetapkan bahwa jumlah kursi anggota DPR RI sebanyak 560 (lima ratus enam puluh). Kursi sebanyak itu akan diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu dengan daftar caleg paling banyak sejumlah kursi yang diperebutkan tersebut, dan disebar ke masing-masing daerah pemilihan (77 daerah pemilihan) yang merupakan provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota dengan alokasi 3 sampai 10 kursi.

Sementara untuk DPRD provinsi jumlah kursi paling sedikit 35 dan paling banyak 100. Sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota jumlah kursi berkisar antara 20 sampai 50, tergantung perbandingan komposisi jumlah penduduknya. Untuk DPRD provinsi daerah pemilihan dibagi atas kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota, dan untuk DPRD kabupaten/kota daerah pemilihannya kecamatan atau gabungan kecamatan. Di beberapa daerah pembagian daerah pemilihan untuk DPR RI sama dengan DPRD provinsi.

Wilayah negara yang sudah dibagi menjadi daerah pemilihan membuat partai politik untuk lebih jeli melihat potensi yang dimilikinya di masing-masing daerah pemilihan. Ajang perebutan kursi yang berlangsung dengan cakupan yang lebih sempit tersebut tentu akan lebih sengit pertarungannya.

Dari jumlah partai politik yang ada, mereka mempunyai basis dukungan yang berbeda-beda. Ada yang kuat di daerah pemilihan tertentu namun lemah di lainnya. Demikian pula sebaliknya. Menjadi kerja keras elite politik untuk mengkondisikan hal itu. Di samping peran para Caleg untuk memperoleh suara pribadi sebesar-besarnya.

Pemilu pada konteks pemilihan anggota DPR dan DPRD, menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Ini berarti bahwa alokasi kursi juga berdasarkan perolehan suara partai politik. Sehingga nantinya untuk menghitung pembagian kursi dengan membagi suara yang sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Inilah yang akan menghasilkan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP).

Partai politik tentunya akan berusaha meraih BPP di setiap daerah pemilihan, bahkan Caleg pun berharap bisa mencapai itu, walaupun terbilang sulit. Namun, kalau kita mengacu pada pemilu lalu (2004 dan 2009), ada beberapa Caleg yang bisa meraih BPP.

Add Comment