Mencermati Daftar Pemilih untuk Pemenangan Pemilu

Ilustrasi Daftar Pemilih Tetap. KOTA PONTIANAK

Dalam pemilu, daftar pemilih terkadang menjadi sumber permasalahan yang dipolitisasi, terutama oleh peserta pemilu yang kalah, baik itu dalam pemilu kepala daerah maupun pemilu nasional. Menjelang Pemilu 2014 penyusunan daftar pemilih sudah memasuki tahap penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian setelah itu diumumkan ke publik pada 11-24 Juli 2013 untuk mendapat tanggapan dari masyarakat, terutama bagi mereka yang belum terdaftar.

Kualitas daftar pemilih menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung kualitas penyelenggaraan pemilu, sehingga DPS yang kemudian nantinya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan elemen penting. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemilih terdaftar dalam DPS.

Pantarlih dan Sidalih

Dibandingkan pemilu terdahulu, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih kali ini lebih riil dan relatif sempurna, karena ada verifikasi faktual dari petugas dengan menerjunkan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang berjumlah 550.483 orang se-Indonesia.

Petugas Pantarlih mendatangi rumah warga selama satu bulan, dengan memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih (mencocokkan dan meneliti), yaitu data hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan DPT Pemilu terakhir.

Proses penyusunan daftar pemilih yang lebih tertata dan spesifik tentu berimplikasi pada hasil yang dicapai nantinya. Kedua lembaga yang kompeten, yaitu KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengklaim data pemilih kali ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Proses penetapan DPS diawali dengan data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri, baru kemudian KPU, melalui panitia pemutakhiran data, melakukan pencocokkan dan penelitian untuk menyesuaikan data.

Kemendagri menjamin Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan ke KPU sudah bersih dari data ganda, karena memperolehnya dari hasil pemetaan daftar agregat kependudukan per kecamatan yang sudah dikonfirmasikan sebanyak tiga kali ke tingkat kabupaten atau kota.

Sementara itu, dalam masa penyusunan dan perbaikan DPS, KPU menyiapkan Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan diharapkan dapat membantu proses penentuan DPS yang datanya tidak sedikit untuk seluruh Indonesia.

Sidalih diklaim memiliki fitur yang secara otomatis dapat mengeliminasi kasus kegandaan 100 persen. Kegandaan 100 persen yang dimaksud adalah kesamaan data pemilih, seperti nama, tanggal lahir, dan alamat. Dalam masa perbaikan DPS, Sidalih diharapkan sangat berperan.

DPS Penting untuk Pemenangan Pemilu

Sebelum DPT ditetapkan, seharusnya para peserta pemilu, baik itu partai politik maupun Caleg, untuk lebih kooperatif dan aktif mencermati DPS, selain tentunya dari para calon pemilih itu sendiri. Karena bisa jadi ada pendukungnya yang belum terdaftar, terlebih kalau jumlahnya besar tentu akan berdampak pada perolehan suara pada pemilu.

Bagi Caleg, daftar pemilih bisa dijadikan acuan untuk melakukan pemetaan lahan garap, terlebih untuk caleg kabupaten atau kota yang cakupan daerah pemilihannya lebih kecil. Persaingan yang ketat dalam pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka di mana penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, memberikan penekanan bahwa satu suara sangatlah berharga.

Daftar pemilih bisa dijadikan acuan untuk memperkirakan jumlah Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) untuk menentukan alokasi kursi, mengingat untuk menentukan BPP diperoleh dengan membagi jumlah suara yang sah di setiap daerah pemilihan dibagi jumlah kursi yang ada di daerah pemilihan tersebut. ‘Harga kursi’ bagi partai politik dan Caleg sudah bisa diprediksikan dengan daftar pemilih yang ada. Karena merekalah yang akan memberikan hak suaranya.

DPT, Indikator Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

DPT sering kali menjadi persoalan serius dan sensitif dalam pemilu. Akurasi serta validitas data menjadi hal yang patut dikedepankan dengan senantiasa bersikap hati-hati dan teliti untuk menghasilkan data yang sesuai. Jika merujuk pada tahapan pemilu yang disusun oleh KPU, penetapan DPT di tingkat KPU Kabupaten/Kota seharusnya berlangsung pada tanggal 7 sampai 13 September 2013.

Namun, baru-baru ini KPU bersama Komisi II DPR RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperpanjang sampai selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 13 september. Hal ini dikarenakan proses pemutakhiran data pemilih sampai daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dinilai belum akurat.

Dari sejumlah kabupaten atau kota yang ada, beberapa di antaranya sudah menyelesaikan DPT dan sudah dipublikasikan sesuai jadwal yakni 13 September 2013. Namun, beberapa di antaranya juga masih ada yang belum beres, dan diberi kelonggaran waktu paling lambat 30 hari.

Penundaan penetapan serta pengumuman DPT di satu sisi akan lebih mengoptimalkan validitas DPT sebagai instrumen penting dalam pemilu. Namun, di sisi yang lain akan memberikan kesan bahwa pelaksanaan Pemilu 2014 kurang berjalan dengan baik dan publik akan menyoroti kalau KPU sebagai penyelenggara pemilu dinilai kurang profesional.

Persoalan Akumulatif

DPT dalam realitasnya selalu menjadi persoalan yang tidak ada habis-habisnya dari setiap pelaksanaan pemilu, baik nasional maupun Pemilu Kepala Daerah. Pengelolaan data serta teknis operasional pelaksanaannya cenderung kurang tertata, terlebih untuk persoalan rumit semacam ini. Dua lembaga yang menangani hal ini, yakni KPU dan Kementerian Dalam Negeri selalu berdalih dan saling menyalahkan satu sama lain.

KPU menuding kalau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan oleh Kemendagri sangat amburadul sehingga menyulitkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam tugasnya untuk memverifikasi di lapangan.

Sementara Kemendagri mengklaim DP4 yang diberikan ke KPU sangat akurat. Saling melempar kesalahan tentu tidak elegan, karena yang terpenting bagaimana DPT tersebut bisa dihasilkan secara valid dan bisa menjadi acuan baik bagi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu.

Pada pemilu kali ini sebenarnya persoalan daftar pemilih sudah diperbaiki sistemnya dibandingkan pemilu yang terdahulu, dan di tingkat bawah juga dibentuk Pantarlih. Untuk teknis pelaksanaannya, KPU Kabupaten atau Kota mempunyai peranan yang sangat penting, karena yang menetapkan DPT berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih ini disusun berdasarkan TPS. Data ini kemudian diserahkan ke KPU Provinsi dan KPU dan kemudian menjadi acuan jumlah DPT secara nasional.

Di samping itu, KPU Kabupaten atau Kota wajib memberikan salinan DPT kepada partai politik peserta Pemilu di tingkat kabupaten atau kota dan perwakilan partai politik peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan. Salinan softcopy atau cakram padat tersebut dilarang diubah. Hal ini mengharuskan akurasi serta validitas DPT ketika ditetapkan.

Kalau nantinya sudah ditetapkan, DPT akan menjadi dokumen publik yang bisa diakses siapa saja, terutama pihak-pihak yang sangat berkepentingan, yakni partai politik dan calon anggota legislatif. Para Caleg sangat berkepentingan terhadap DPT yang merupakan basis massa di daerah pemilihannya.

Sementara bagi penyelenggara pemilu—dalam hal ini KPU—DPT menjadi bahan acuan untuk logistik pemilu. Penundaan penetapan dan pengumuman DPT oleh KPU diharapkan lebih meningkatkan kualitas dan validitas, sehingga pelaksanaan pemilu berjalan lebih baik.

Add Comment