Verifikasi Parpol, Filter Demokrasi Abal-abal

Ilustrasi ‘Logo Pemilu 2014’. WIKIMEDIA

Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2012, KPU akhirnya mengumumkan partai politik (Parpol) yang lolos verifikasi administratif. Dari 34 partai politik yang mendaftarkan diri dan menyerahkan berkasnya hanya 16 parpol yang lolos verifikasi administratif.

Partai-partai tersebut antara lain Partai Nasdem, PDIP, PKB, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, PAN, Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan Partai Persatuan Nasional (PPN).

Bagi partai politik ini sebenarnya baru merupakan langkah awal untuk bisa ikut pemilu maupun untuk bisa sampai duduk di parlemen, karena masih ada beberapa tahapan lagi untuk bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2014.

Setelah melaksanakan verifikasi administratif KPU, mereka akan menjalani verifikasi faktual terhadap partai politik. Kemudian rencananya, pada Januari 2013, KPU akan menetapkan partai politik peserta Pemilu 2014.

Parpol di parlemen yang tadinya sudah percaya diri dan secara otomatis bisa ikut pemilu, kini harus terbebani dengan ikut verifikasi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa semua partai politik, baik partai di parlemen maupun nonparlemen (partai baru), untuk ikut verifikasi.

Hal ini tentunya menambah beban bagi partai parlemen, mengingat syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif dirasa cukup berat. Situasi ini merupakan strategi partai parlemen untuk meminimalisasi kemunculan partai baru. Dengan keputusan MK tersebut, justru menjadi bumerang bagi partai di parlemen, yang notabene menyusun undang-undang tersebut.

Untuk bisa lolos verifikasi administratif saja, partai politik sudah mengalami kesulitan, apalagi menghadapi verifikasi faktual. Dalam melakukan verifikasi administratif, KPU sendiri sudah melakukan diskon dengan menganulir salah satu persyaratan, yaitu tanpa memperhitungkan jumlah anggota. Karena, menurut Hadar N. Gumay, salah seorang anggota KPU, apabila persyaratan itu diterapkan maka kemungkinannya, tidak ada partai politik yang lolos verifikasi administratif.

Memfilter Demokrasi

Partai politik lama maupun baru mempunyai peluang yang sama untuk bisa ikut pemilu. Hanya saja untuk partai parlemen mereka lebih mapan dari segi infrastruktur organisasinya.

Untuk menuju ke Senayan, tampaknya memang merupakan jalan yang panjang bagi partai politik saat ini. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, partai tersebut harus lolos sebagai peserta pemilu dengan persyaratan yang cukup berat. Kedua, pada Pemilu 2014, Parpol harus memperoleh suara yang signifikan; paling tidak lolos parliamentary threshold yakni 3,5 persen.

Untuk menjadi peserta pemilu saja persyaratannya dipandang cukup berat, sehingga kemungkinannya hanya sedikit partai yang bisa lolos. Angkanya mungkin di bawah 12 Parpol.

Ada beberapa hal yang menyebabkan partai politik kesulitan untuk bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2014. Pertama, mendesaknya waktu pendaftaran dan penyerahan dokumen serta verifikasi Parpol sehingga pihak mereka sepertinya kurang siap.

Undang-Undang Pemilu baru disahkan oleh DPR pada 12 April 2012, sementara pendaftaran dan penyerahan dokumen Parpol ke KPU paling lambat tanggal 7 September 2012, ditambah lagi keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2012 atas uji materi terhadap Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD yang mengharuskan semua Parpol harus ikut verifikasi, baik itu yang di parlemen maupun nonparlemen.

Kedua, minimnya pendanaan dari Parpol yang bersangkutan. Luasnya wilayah Indonesia serta banyaknya penduduk mengharuskan Parpol memiliki biaya yang besar untuk bisa mendirikan dan menghidupi partainya.

Ketiga, dibutuhkan figur yang kuat dan populis untuk mendongkrak elektabilitas partai. Pengalaman pemilu sebelumnya menunjukan hanya partai yang mempunyai figur kuat yang bisa meraup perolehan suara signifikan.

Keempat, beratnya persyaratan untuk menjadi peserta pemilu, di antaranya memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan. Untuk partai lama yang mempunyai kursi di parlemen barangkali hal ini tidak menjadi masalah, tapi bagi partai baru akan kesulitan.

Kemudian juga keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Parpol tingkat kabupaten atau kota. Pada tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi, ada empat hal yang harus diserahkan oleh partai terkait bukti keanggotaan partai, yakni nama pemegang kartu anggota, nomor keanggotaan, kopi kartu, serta alamat lengkap pemegang kartu. Belum lagi nanti ketika dilaksanakan verifikasi faktual, di mana dokumen itu akan dicek kebenarannya.

Bagi partai lama maupun baru, hal ini sulit dihadapi. Karena kenyataannya, hanya sedikit orang yang secara resmi terdaftar sebagai anggota partai politik. Barangkali hanya anggota dewan serta pengurus partai yang mempunyai kartu anggota. Pemilih pada pemilu sebagian besar adalah swing voters.

Kemudian setelah Parpol bisa ikut pemilu, untuk mendudukkan wakilnya di kursi dewan pun bukan perkara mudah. Partai harus memperoleh sekurang-kurangnya 3,5 persen perolehan suara secara nasional (parliamentary threshold). Jika tidak maka akan hangus dan perolehannya akan sia-sia. Pemilu 2009 dengan parliamentary threshold 2,5 persen saja hanya 9 partai yang lolos ke senayan, apalagi sekarang yang mencapai 3,5 persen–tentunya akan lebih berat.

Dengan ketentuan parliamentary threshold yang cukup tinggi (3,5 persen) ini, siapa pun calon anggota DPR RI akan menghitung peluangnya ketika menggunakan kendaraan politik tertentu. Mereka akan memilih partai politik yang punya kans besar lolos parliamentary threshold. Karena, apabila yang bersangkutan perolehannya besar, taruhlah mencapai BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan) di daerah pemilihannya, sementara partainya tidak lolos parliamentary threshold maka ia akan gagal menjadi anggota dewan, dan perjuangannya akan mubazir.

Beratnya peluang Parpol untuk bisa lolos ke senayan sebenarnya ada segi positifnya, terkait dengan penyederhanaan Parpol. Parpol akan berkurang secara alamiah tergantung resistensinya. Misalnya ketika Parpol yang bersangkutan berdiri kemudian memenuhi syarat sebagai peserta pemilu maupun ketika bisa meraih perolehan suara yang signifikan dengan lolos parliamentary threshold sehingga bisa masuk parlemen.

KPU Kredibel untuk Pemilu Kredibel

Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan Pemilu adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut amandemen ke-4 UUD 1945, di dalam pasal 22E, bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Nasional berarti bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, di tingkat provinsi ada KPU provinsi, begitu juga di tingkat kabupaten atau kota.

Tetap, menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan, meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

Tahapan Pemilu 2014 yang sudah berjalan, seperti pendaftaran dan verifikasi Parpol, membuat mata publik tertuju pada kinerja KPU. Terlepas baik-tidaknya persepsi publik terhadap kinerja KPU, tentu menjadi amanat sekaligus tanggung jawab bagi KPU untuk mewujudkan pemilu yang kredibel.

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi (baca: pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), paling tidak ada dua hal pokok yang harus dikedepankan oleh penyelenggara pemilu—independensi dan kehati-hatian.

Pertama, sikap independensi, yang itu bisa dibagi menjadi independensi organisatoris—secara kelembagaan—dan independensi etis.

Independensi organisatoris bisa diartikan kalau KPU, secara institusional tidak mendukung atau condong kepada salah satu peserta pemilu. Benar, itu sudah dimiliki, baik tingkat pusat, hingga daerah. Pengalaman pada pemilu masa Orde Baru menunjukkan bahwa penyelenggaranya waktu itu tidak netral, karena mendukung salah satu kontestan, jangan sampai terulang.

Sedangkan independensi etis mengharuskan KPU, dalam hal ini orang-orangnya (baca: perangkat di dalamnya), tidak terikat dan terpengaruh pada kepentingan tertentu. Hal ini terkadang bias, karena batasan yang tipis. Namun diperlukan kekakuan dari komisioner KPU maupun perangkat di dalamnya, untuk tidak tergelincir pada sifat pragmatis.

Kemudian sikap kedua adalah kehati-hatian, yang bercakupan luas. Kalau dalam dunia perbankan ada istilah kehati-hatian perbankan (prudential banking), supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya kredit macet, maka dalam dunia politik juga diperlukan adanya kehati-hatian penyelenggara pemilu, supaya nantinya tidak terjadi kekacauan dan permasalahan hukum.

Sikap kehati-hatian menimbulkan adanya perilaku yang cermat, teliti, dan senantiasa patuh dan tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi dalam dunia politik banyak kepentingan yang bermain, meskipun saat ini sudah ada lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang melakukan kontrol dan memberikan sanksi, apabila terjadi pelanggaran kode etik.

Beberapa kasus yang terjadi pada KPU sebelumnya mengindikasikan kurang berhati-hatinya mereka pada peraturan yang ada, maupun pada jalur yang ditempuh saat menjalankan itu semua. Kemajuan teknologi serta era transparansi saat ini mengharuskan segala sesuatunya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Percaturan politik Tanah Air yang penuh dengan kompleksitas permasalahan bisa juga terbawa ke dalam tubuh penyelenggara pemilu, kalau tidak berhati-hati.

Add Comment