Perlunya Pembaruan Tata Kelola Migas di Indonesia

Produksi migas oleh PT Pertamina. PERTAMINA EP CEPU

Layaknya sebuah perusahaan, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) akhirnya dilikuidasi. Namun, penyebabnya bukanlah karena digugat pailit oleh pengadilan niaga, ataupun karena likuiditasnya kurang sehat, akan tetapi karena keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Judicial Review atas Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

BP Migas berdiri pada tahun 2002 dikarenakan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2002. Sebagai wakil pemerintah, BP Migas menangani masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama yang sebelumnya dikerjakan oleh Pertamina, mencakup pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemasaran migas Indonesia.

KKKS terdiri dari perusahaan luar dan dalam negeri, serta joint-venture antara perusahaan luar dan dalam negeri. Daftar ini selalu berkembang, mengikuti tender konsesi yang dilakukan oleh BP Migas setiap tahunnya.

Sebagai tindak lanjut dari UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, PT Pertamina (Persero) pada tahun 2005 membentuk PT Pertamina EP, merupakan anak perusahaannya yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas, untuk mengelola Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina, kecuali untuk Blok Cepu dan Blok Randu Gunting.

Pengamat perminyakan, Kurtubi, menilai, BP Migas merugikan negara. Menurut Kurtubi, UU tentang Minyak dan Gas Bumi menjadikan sistem perminyakan Indonesia sangat tidak efisien, karena menggiring terbukanya lubang inefisiensi yang sangat menganga.

Selain itu, juga membengkaknya cost recovery yang harus ditanggung pemerintah dari tahun ke tahun. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan, realisasi Cost Recovery tahun 2011 mencapai USD 11,3 miliar atau Rp108 triliun. Pada 2012, Cost Recovery naik menjadi USD 12,3 atau Rp118 triliun.

UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 dibuat ketika posisi Indonesia dalam tekanan International Monetary Fund (IMF) lewat Letter of Intent, yang mengharuskan Indonesia mengubah UU Migas-nya, sehingga kepentingan asing benar-benar ada dalam pembahasannya ketika itu, dengan menafikan UUD 1945 Pasal 33.

Kepentingan Asing dalam Kebijakan Migas Indonesia

Di dalam situsnya USAID, lembaga asing yang melaksanakan Program Reformasi Sektor Energi, di mana disebutkan bahwa USAID membiayai perbantuan teknis dan pelatihan (technical assistance and training) dalam mengimplementasikan UU Migas, Kelistrikan, dan Energi Geotermal.

Dalam dokumen itu juga tertulis, These laws were drafted with USAID assistance (Undang-Undang ini dirancang dengan bantuan USAID). Dana yang dialirkan USAID untuk pembahasan UU Migas dan turunannya, selama kurun waktu 2001-2004, adalah USD 21,1 juta atau sekitar Rp200 miliar.

Selain itu, juga adanya dokumen laporan Bank Dunia berjudul ‘Proyek Energi Indonesia’ yang disiapkan 17 November 2000. Dalam dokumen itu tertulis nilai proyek USD 730 juta. Sebanyak USD 310 juta merupakan dana pemerintah dan USD 420 juta di antaranya dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Dari fakta yang ada selama pembahasan undang-undang tersebut mengindikasikan adanya intervensi asing yang kuat, sehingga tidak heran kalau beberapa tokoh serta elemen masyarakat mengajukan Judicial Review terhadap undang-undang ini.

Di negeri ini, penguasaan cadangan migas oleh perusahaan asing masih sangat dominan. Perusahaan lokal hanya menguasai 30 persen dari sumur migas yang ada, berarti sekitar 70 persen digarap oleh perusahaan asing. Dari total 225 blok migas yang dikelola KKKS non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing. Hanya 28 blok yang dioperasikan perusahaan nasional, serta sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan gabungan asing dan lokal. Pemerintah hanya bisa berharap di tahun 2025 perusahaan migas lokal bisa menguasai 50 persennya.

Masyarakat tentunya berharap, pembubaran BP Migas bukan hanya semata-mata persoalan administratif pengelolaan migas, akan tetapi juga menyangkut substansi permasalahan tata kelola sumber daya alam di Indonesia, terutama minyak dan gas.

Indonesia yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah ruah, salah satunya berupa minyak dan gas bumi, haruslah dikelola dengan baik. Spirit nasionalisme dalam hal ini patut diutamakan.

Selama ini, minyak dan gas bumi yang ada di Tanah Air banyak dikelola oleh asing. Kita tahu, beberapa perusahaan asing seperti Chevron, Exxon Mobil, Conoco, Shell, Chevron, Total CNOOC, dan Petronas banyak melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Sementara pemerintah, melalui BP Migas, hanya sebagai pihak yang memberikan kontrak dan melakukan pengawasan.

Apabila pengelolaan ini ditangani oleh pemerintah saja, dalam hal ini Pertamina sebagai BUMN yang menangani perminyakan, tentunya akan meningkatkan pendapatan negara, dan dapat digunakan untuk semakmur-makmurnya kepentingan rakyat. Sudah saatnya pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset bangsa, seperti tambang minyak dan gas.

Ada baiknya kalau pengelolaan tambang minyak dan gas menjadi monopoli Pertamina sepanjang hal itu dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Selama ini, ada beberapa institusi yang menangani migas, di antaranya Kementerian ESDM, Pertamina, BP Migas, dan Perusahaan Gas Negara. Dan di samping itu, institusi ini hanya sebatas makelar, dan penanganannya diserahkan kepada asing.

Kita patut mencontoh negara lain seperti Malaysia yang memiliki perusahaan minyak Petronas yang sudah maju dan profesional, bahkan saat ini menempati peringkat 68 dari 500 perusahaan terbaik di dunia versi majalah Fortune. Padahal, dulu di awal berdirinya, Petronas berguru kepada Pertamina.

Pemerintah seharusnya menjadikan Pertamina sebagai holding company di bidang minyak dan gas bumi, sehingga tidak ada lagi institusi lain yang ikut menanganinya. Hal ini demi efisiensi dan efektivitas pengelolaan migas.

Terhadap pengelolaan tambang-tambang migas, sudah saatnya Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi, seperti yang sudah dilakukan oleh Iran, Mesir, Arab Saudi, Chili, Venezuela, Bolivia, Norwegia, Ekuador, dan Argentina. Dengan melakukan nasionalisasi tersebut, negara-negara itu mengalami lonjakan pendapatan yang begitu besar.

Saat ini saja, pemasukan negara dari sektor migas mencapai sekitar 300 triliun, apalagi nanti seandainya pemerintah berani melakukan nasionalisasi terhadap pengelolaan migas kita, tentunya bertambah tinggi pemasukan negara dari sektor migas.

Untuk menindaklanjuti keputusan MK terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001, Pemerintah dan DPR mestinya segera membuat UU Migas baru yang lebih prorakyat, serta mengutamakan nasionalisme terkait pengelolaan migas kita, merujuk pada UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Jerat Risiko Pencitraan Subsidi BBM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 disahkan DPR RI melalui Sidang Paripurna, 23 Oktober 2012 lalu, dengan nominal Rp1.683 triliun. Subsidi BBM layak dikritisi kembali. Salah mengolah isu ini, bisa jadi dapat menghancurkan kekuatan politik yang mengusungnya.

Salah satu yang menarik dari APBN 2013 adalah membengkaknya biaya subsidi yang mencapai Rp317 triliun, meningkat 18 persen dari sebelumnya, dengan rincian subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp42,5 triliun. Dari subsidi energi tersebut, untuk subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun. Angka yang sangat fantastis.

Dari tahun ke tahun, subsidi BBM selalu menjadi beban APBN, dan pemerintah maupun DPR tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Subsidi BBM ibarat buah simalakama, kalau dihilangkan maka harga BBM akan naik tinggi dan akan diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, ditambah lagi protes oleh rakyat, sementara kalau tetap disubsidi, akan menjadi beban biaya yang membebani pengeluaran negara. Sementara itu, alokasi anggaran untuk sektor lain dipandang masih kurang, misalnya untuk infrastruktur.

Pemerintah tidak berani menghilangkan ataupun mengurangi biaya subsidi. Sebab, jika subsidi dihilangkan atau dikurangi maka secara otomatis harga BBM akan naik. Hal ini akan berdampak politis. Partai politik, terutama partai nonpemerintah serta masyarakat, jelas akan serta-merta menolak kenaikan BBM. Jadi yang dipakai adalah hitung-hitungan politik, bukan perhitungan ekonomis.

Kenaikan harga BBM menjadi isu seksi dan sensitif dalam ranah politik di tanah air. Berapa pun kenaikan BBM, pasti akan diprotes tanpa argumen yang matang, diikuti aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat. Elite politik pun akan bermanuver dengan mendukung aksi tersebut tanpa memberikan solusi konkret.

Kalau dibandingkan dengan negara lain, harga BBM di Indonesia sebenarnya tergolong yang paling murah. Seperti misalnya negara tetangga, Malaysia, harga BBM mencapai Rp5.753, Singapura Rp15.695, Thailand Rp12.453, dan Filipina Rp12.147.

Perbedaan harga BBM dengan negara tetangga ini menimbulkan kreativitas bisnis seseorang, sehingga terjadilah penyelundupan BBM.

Seandainya subsidi bisa dicabut, sebenarnya anggaran sebanyak itu bisa digunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat dan menyejahterakan rakyat, seperti anggaran pendidikan, kesehatan, ataupun pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bandara, pelabuhan).

Kita patut mengapresiasi langkah Jusuf Kalla ketika masih menjabat Wakil Presiden dengan program konversi minyak tanah ke gas. Walaupun langkah itu awalnya dicemooh, namun akhirnya juga menguntungkan masyarakat dan bisa menghemat APBN.

Pada tahun 2008 saja, konversi ini bisa memangkas subsidi minyak tanah dari Rp35 triliun menjadi Rp17,5 triliun. Dan bagi pelaku usaha mikro dapat menghemat pengeluaran, karena LPG merupakan bahan bakar yang lebih murah.

Untuk saat ini, sebenarnya sudah saatnya APBN tidak lagi terbebani subsidi BBM. Namun, hal ini tentu perlu adanya kearifan dari para pemimpin bangsa maupun kesadaran masyarakat. Kalau kita lihat pemandangan di sekitar kita tiap hari, berapa ribu liter saja BBM yang dihambur-hamburkan oleh pengguna motor dan mobil? Dan itu berasal dari subsidi yang sebenarnya adalah pemborosan uang rakyat. Hal ini tentunya mengindikasikan kalau subsidi yang dialokasikan selama ini tidak tepat sasaran.

Add Comment