Pemkab Banyumas Mulai Terapkan New Normal

Jajaran Pemkab Banyumas secara bertahap mulai melakukan pelayanan langusng di kantor dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta menyongsong tatanan normal baru yang produktif dan aman dari Covid-19, Rabu (10/6). (Foto: Pemkab Banyumas)

Banyumas – Jajaran Pemkab Banyumas secara bertahap mulai melakukan pelayanan langusng di kantor dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta menyongsong tatanan normal baru yang produktif dan aman dari Covid-19, Rabu (10/6).

Aparatur Sipil Negera (ASN) pun sudah mulai melakukan absen elektronik. Selama ini ASN secara bergantian ada yang melakukan Work From Home (WFH) dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara online untuk menghindari kontak langsung.

Rintawati selaku Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa ASN mulai melakukan mekanisme kerja tatanan normal baru atau new normal dengan berkerja menggunakan standrt covid-19. Seperti dalam ruangan tetap menjaga jarak, masuk ruangan dengan cuci tangan dulu atau menggunakan hand sanitizer, kemudian dilakukan cek tubuh, saat absen tetap jaga jarak dan menggunakan masker.

“Bagi yang Work From Home masih memungkinkan, dengan syarat surat tugas dan surat keterangan dokter bagi yang mempunyai penyakit yang berisiko seperti darah tinggi diabetis militus maupun kanker,” katanya.

ASN diharapkan dengan tetap menggunakan standart covid-19, agar bekerja dan melayanai masyarakat dengan aman. ASN diharapkan menghindari penggunaan kendaraan umum untuk mengurangi kerumunan.

Joko Wikanto Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas mengatakan hari ini ASN di kantornya tidak ada yang WFH. Pihaknya pun telah menerapkan standart covid-19 seperti cuci tangan, sek suhu badan dan jaga jarak.

Hal yang sama disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Dwi Mulyanto yang menyatakan kesiapannya dalam menghadapi new normal ASN dalam melaksanakan tugasnya.

Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Bagi Masyarakat

Good Governance atau struktur pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi, baik swasta, maupun negeri untuk menentukan keputusan(Dede, 2003: 178).

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlansung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari kolosi, korupsi, dan nepotisme.

Salah satu alternative untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan responsive adalah melalui otonomi daerah, dengan adanya perubahan lingkungan strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.

Hal ini memberi kesempatan kepada daerah baik propinsi maupun kabupaten /kota mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyatakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan ke daerah secara utuh dengan tujuan supaya pelayanan lebih dekat kepada masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat proses demokratisasi.

Inti dari otonomi daerah adalah kebebasan masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri yang bersifat lokalitas untuk terselenggaranya kesejahteraan. Sistem desentralisasi ini diharapkan dapat menuju pemerintahan yang baik (good governance).

Good governance menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholder yang luas dalam bidang, ekonomi, social, dan politik, serta pendayagunaan sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan semua pihak, yakni pemerintah, pihak swasta, dan rakyat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Dewirahmadanirwati, 2018).

Add Comment