Ganjar Berikan Apresiasi Wisata Karangsalam

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah mengagumi perkembangan Desa Wisata Karangsalam, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, yang masuk 28 besar Desa Wisata Nusantara. (Foto: Gatra)

Banyumas – Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah mengagumi perkembangan Desa Wisata Karangsalam, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, yang masuk 28 besar Desa Wisata Nusantara.

Dia menyarankan Pemerintah Desa Karangsalam bermitra dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Banyumas seperti Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Wijayakusuma, dan sebagainya.

“Pemdes Karangsalam dan perguruan tinggi membuat bentang darat (landscape) dengan desain yang bagus. Kemudian membuat visinya, apakah konservasi atau modern. Saran saya konservasi, jadi modernitasnya sedikit saja.” Ujar  Ganjar.

Ganjar berharap untuk pengunjung tetap merasakan kenyamanan karena jalan menuju destinasi wisatanya terlalu terjal meskipun kondisinya bagus.

Penggunaan bambu untuk sejumlah sarana di destinasi wisata yang dikembangkan Pemdes Karangsalam merupakan sesuatu yang menarik namun kurang memberi rasa aman bagi pengunjung karena akan lapuk ketika terus-menerus diguyur hujan kemudian kena panas.

“Sentuhan-sentuhan sedikit modernitas sedikit dijaga. Nah sampah ini yang kita minta untuk paling ketat, sehingga ini betul-betul daerah yang punya nilai jual,” katanya.

Ganjar mengharapkan Desa Wisata Karangsalam juga menjalin kerja sama dengan desa wisata yang lain sehingga wisatawan bisa diajak ke paket wisata dengan kekhasan masing-masing.

“Kalau bisa antar tempat destinasi jangan sama, sehingga wisatawan itu bisa ke sini dua hari. Dua hari menginap itu sudah luar biasa,” katanya.

Ketua Kelompok Sadar Wisata “Tirta Kamulyan” Sisworo mengatakan pihaknya semula hanya mengelola satu destinasi wisata, yakni Curug Telu yang dikembangkan sejak akhir tahun 2015.

“Namun sampai sekarang sudah cukup banyak destinasi yang dikembangkan di sini,” katanya.

Ia mengatakan anggaran pengembangan destinasi wisata di Desa Karangsalam juga dialokasikan dari Dana Desa setiap tahunnya.

Bahkan, kata dia, Pemdes Karangsalam juga pernah mendapatkan bantuan pengembangan wisata dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata

Organisasi Pariwisata Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat memainkan peran penting, terutama melakukan koordinasi terhadap semua potensi dan sumber-sumber daya yang terdapat di daerah itu, sehingga harapan terhadap pariwisata sebagai katalisator bagi pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah itu.

Burkard dan Medik dalam Yoeti (2001: 188) kegiatan pokok yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi pariwisata diantaranya adalah :

  1. Melakukan koordinasi dalam menyusun strategi pengembangan dan perencanaan pemasaran pariwisata di saerahnya dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan kegiatan pariwisata di daerah itu.
  2. Mewakili kepentingan daerah dalam pertemuan-pertemuan yang menyangkut kepentingan pengembangan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional.
  3. Mendorong pembangunan fasilitas dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan selera wisatawan yang terdiri dari bermacam-macam segmen pasar.
  4. Menyusun perencanaan pemasaran dengan mempersiapkan paket- paket wisata yang menarik bersama dengan para perantara, meningkatkan kualitas pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada wisatawan secara periodik.

Organisasi pariwisata di daerah sangat ideal kalau dapat menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPA) yang diharapkan dapat dijadikan pedoman pengembangan dan perencanaan pemasaran strategis bagi daerah itu sebagai daerah tujuan wisata yang mengharapkan lebih banyak wisatawan berkunjung ke daerah tersebut.

Keberhasilan program peningkatan kunjungan wisatawan ke suatu obyek wisata ditentukan oleh berbagai faktor yang saling terkait, salah satu diantaranya adalah adanya keterlibatan dari penyelenggara negara atau pihak pemerintah.

Peran serta pemerintah dalam kepariwisataan tergantung pada kondisi dan kepentingan Negara yang bersangkutan. Tindakan pemerintah ini dapat berupa penetapan kebijakan atau perundang-undangan yang mengatur tentang kepariwisataan, penyediaan sarana dan prasarana, serta memberikan bantuan keuangan.

Secara garis besar peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata dan kebudayaan yang ada di suatu daerah.

Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah (Arifin, 2017).

 

Add Comment