GOR Purwokerto Masih Menjadi Rumah Karantina

Pemerintah Kabupaten Banyumas masih tetap menggunakan Gor Satria Purwokerto sebagai tempat karantina massal, bagi orang yang datang dari luar kota terutama dari daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga daerah berstatus Zona Merah dengan alasan belum meredanya Pandemik Covid-19 di Indonesia terutama Kabupaten Banyumas. (Foto: Serayunews)

Purwokerto, Banyumas – Pemerintah Kabupaten Banyumas masih tetap menggunakan Gor Satria Purwokerto sebagai tempat karantina massal, bagi orang yang datang dari luar kota terutama dari daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga daerah berstatus Zona Merah dengan alasan belum meredanya Pandemik Covid-19 di Indonesia terutama Kabupaten Banyumas.

Kabid Olahraga Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, Taufik Widjatmoko yang juga merupakan penanggujawab Gor Satria Purwokerto menjelaskan bahwa sampai saat ini ada 64 orang yang tersisa untuk menjalani karantina massal.

“Orang yang dikarantina terutama dari daerah berstatus PSBB dan Zona Merah,” kata dia. Kita belum tahu, karena memang belum ada keputusan dari Pak Bupati, jadi sampai saat ini ya masih digunakan,” ujarnya, Senin (8/6).

Sistem karantina yang sekarang menurut Taufik sedikit berbeda dengan sebelumnya, dimana jika sebelumnya masyarakat akan menjalani karantina massal selama 14 hari. Kali ini hanya menjalani karantina massal kurang lebih tujuh hari.

“Paling cepat itu tujuh hari sambal menjalani rapid tes. Kemudian kalau tidak menunjukan gejala bisa menjalani karantina mandiri di rumah selama 14 hari,” tambahnya.

Taufik mengaku tetap melakukan perawatan Gor Satria Purwokerto dengan persiapan jika nanti kegiatan olahraga bisa digulirkan Kembali, Gor Satria Purwokerto siap menjadi tempat berbagai kegiatan meskipun sekarang ini masih digunakan sebagai tempat karantina massal.

Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah

Pemerintah Daerah adalah unit organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dinilai paling mampu menterjemahkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat yang perlu dilayani atau dipenuhi oleh pemerintah.

Standar kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagaimanapun juga akan merupakan “kontrak sosial” antara Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan masyarakat dalam arti luas, yang berhubungan langsung dengan mandat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah kepada penduduk dan masyarakat warga daerah yang bersangkutan.

Dalam proses penyusunan standar kualitas pelayanan publik, hendaknya dibuka akses yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi merumuskan dan mengawasi, mengendalikan, serta menilai pelaksanaan dan pencapaian standar kualitas pelayanan publik yang bersangkutan, secara transparan, akuntabel, dan demokratis.

Dengan mekanisme seperti tersebut di atas, maka sasaran perwujudan kepemerintahan yang baik sebagai komitmen terhadap gerakan reformasi nasional di segala bidang akan dapat dicapai secara optimal (Fernanda, 2003).

Add Comment