Bupati Banyumas Menjadi Contoh dalam Penanganan Corona di Jawa Tengah

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah menjelaskan bahwa kunci dari pengaturan di tengah pandemi ini adalah kontrol dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat. Ia mencontohkan bupati Banyumas melakukan kontrol dengan hadir langsung di antara warga masyarakat, Selasa (19/5). (FFoto: Akuratnews)

Banyumas – Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah menjelaskan bahwa kunci dari pengaturan di tengah pandemi ini adalah kontrol dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat. Ia mencontohkan bupati Banyumas melakukan kontrol dengan hadir langsung di antara warga masyarakat.

“Bupati keliling setiap siang dan malam. Kehadiran pemimpin untuk melakukan kontrol,” ujar Ganjar melalui ruang digital, Selasa (19/5).

Ganjar juga menambahkan upaya lain untuk menekan penyebaran dengan dukungan penuh banyak pihak. Apapun bentuk kebijakannya, seperti PSBB atau PKM, membutuhkan dukungan dari warganya yakni berupa kesadaran bersama.

“Upaya mengedukasi kepada masyarakat sangat perlu dilakukan sehingga mereka memiliki literasi cukup tentang Covid-19. Sebenarnya yang dibutuhkan hari ini adalah literasi yang cukup tentang Covid, bagaimana sikap masyarakat bisa berubah,” ujar Ganjar.

Dua pendekatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan upaya bagi masyarakatnya. Pendekatan tersebut adalah pendekatan persuasi atau edukasi dan pendekatan regulasi. Menurutnya, regulasi yang diterapkan sebagai perangkat untuk social engineering.

Ganjar menyampaikan kepada bupati dan walikota untuk berkreasi. Prinsip yang harus dilakukan yaitu warga selalu memakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan memakai sabun, dan upaya-up, dan upaya-upaya untuk menjaga dan meningkatan imun.

Ganjar meminta untuk Kepala Daerah mempertimbangkan dengan matang segala aspek, seperti anggaran, keamanan, dan transportasi. Di sisi lain, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota menyangkut aspek sosial dalam rangka menyikapi apakah daerahnya akan melakukan PSBB atau tidak.

Upaya-Upaya dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi.

Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis).

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan konsep negara demokrasi yang dipolakan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia.

Konsep demokrasi ini sebagai salah satu landasan utama mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, mengingat pemerintahan dikatakan demokratis manakala dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa melibatkan rakyat, serta jaringan pembuatan suatu keputusan melibatkan banyak unit politik, dan prosesnya transparan sehingga rakyat bisa mengontrol ataupun memasukkan inisiatif lewat saluran yang disediakan oleh sistem politik (Astomo, 2014).

Konsep Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) terdapat prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi: prinsip partisipasi (participation), penegakan hukum (rule of law), transparansi (transparancy), daya tanggap (responsiveness), consesus orientation, keadilan (equity), effectiveness and efficiency, serta akuntabilitas (accountability).

Prinsip-Prinsip Penerapan Good Goverment

Accountability, Political accountability, yakni adanya mekanisme penggantian pejabat penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan di bawah rule of law.

Public accountability, yakni adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien. Berkaitan dengan akuntabilitas ini Jabbra dan Dwidevi mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas, yakni: akuntabilitas organisasi/administrasi; akuntabilitas legal; akuntabilitas politik; akuntabilitas profesional; dan akuntabilitas moral.

Adanya suatu kerangka hukum dalam pembangunan. Dari sudut aparat birokrasi, elemen ini berarti adanya kejelasan dan pendidikan dari abdi negara terhadap sektor swasta. Dari sudut masyarakat sipil, elemen ini berarti adanya kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak-hak warga negara dalam menegakkan accountability pemerintah.

Informasi, yakni bahwa informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah dapat dijangkau oleh politik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Transparansi, yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.