Rencana Dinhub Banyumas Permanenkan Satu Jalur

Rencana Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mempermanenkan sistem jalan satu arah di wilayah Kota Purwokerto, namun Dinas Perhubungan (Dinhub) Banyumas masih perlu mengevaluasi hal itu. (Foto: Radarbanyumas)

Purwokerto – Rencana Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mempermanenkan sistem jalan satu arah di wilayah Kota Purwokerto, namun Dinas Perhubungan (Dinhub) Banyumas masih perlu mengevaluasi hal itu.

Kepala Dinas Perhubungan, Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie menjelaskan jika pihaknya tengah melakukan pembahasan rencana mempermanenkan sistem jalan satu arah.

“Menurut saya untuk mempermanenkan jalur yang saat ini dibuat searah, diperlukan evaluasi mendalam. Rabu (10/6), nanti akan kami rapatkan bersama tim dan para ahli dari Polresta serta akademisi. Kami akan evaluasi lagi,” katanya.

Tak dipungkiri bahwa dia menerima banyak masukkan dari masyarakat yang meminta jalur searah tersebut dipermanenkan.

“Kami tidak bisa mengambil langkah sepihak meskipun sebagian besar warga meminta dipermanenkan,” terangnya.

Sistem jalan satu arah diberlakukan di Jalan Jenderal Soedirman menggunakan sistem satu arah ke barat. Jalurnya sendiri dimulai dari pertigaan MT Haryono sebelah selatan sampai depan Kodim 0701 Banyumas menuju Pasar Manis Purwokerto.

Untuk sistem satu arah ke Timur dimulai dari pertigaan Pasar Manis sampai dengan MT Haryono sebelah utara. Demikian pula dari Jalan Wiryaatmadja (Jalan Bank) dibuat searah ke utara.

Sinergisitas Dinhub dan POLRI dalam Mengatur Transportasi Masyarakat

Diperlukan adanya peran serta antara Dinas Perhubungan yang berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasaraan jalan, dan POLRI yang berperan sebagai lembaga penegak hukum.

Peran serta ketiga lembaga tersebut dapat menciptakan suatu tujuan terbentuknya sistem transportasi yang aman, lancar, tertib.

Aplikasi peran Dinas Perhubungan dalam menjaga terjaganya sistem lalu lintas yang terpadu adalah dengan penegakan Pasal 276 Undang- Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan adanya suatu kebijakan yang dibuat untuk kepentingan publik, maka Pemerintah Daerah bersama Dinas Perhubungan harus membentuk suatu kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat (dalam hal ini di bidang transportasi).

Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya. Kebijakan yang dibuat dapat berupa perencanaan pembangunan sistem transportasi dan/atau pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan sistem transportasi.

Dinas Perhubungan dengan lembaga Kepolisian bersama-sama menyelenggarakan sistem transportasi (LLAJ) tetapi pada dasarnya antara kedua lembaga tersebut tetap mempunyai porsi yang berbeda dalam melaksanakan kewenangan melakuakan tindakan yangdapat mereka lakukan baik dalam hal melakukan tilang atau pengaturan aturan lalu lintas jalan (Widawaati, 2016).