Kemenag Banyumas Perpanjang Pelunasan BPIH

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sosialisasikan perpanjangan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2020 tahap kedua yang berlangsung di kanntor Kemenag Banyumas, Jawa Tengah. (Foto: Antara News)

Purwokerto – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sosialisasikan perpanjangan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2020 tahap kedua yang berlangsung di kanntor Kemenag Banyumas, Jawa Tengah.

“Kami tengah mensosialisasikan kepada calon haji bahwa waktu pelunasan BPIH tahap kedua diperpanjang,” kata Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas Imam Hidayat melalui Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Banyumas Purwanto Hendro Puspito, di Purwokerto, Kamis.

Dia menjelaskan berdasarkan kebijakan dari Kementerian Agama, pelunasan BPIH tahap kedua yang sebelumnya berakhir pada 20 Mei 2020 diperpanjang menjadi 29 Mei 2020.

Pelunasan BPIH tahap kedua bisa dilakukan dengan mekanisme pembayaran non-teller melalui e-banking atau ATM terkait dengan adanya pandemi COVID-19.

“Hingga 20 Mei 2020 sudah ada 108 calon haji asal wilayah setempat telah melunasi BPIH tahap kedua, sebelumnya, 1.073 calon haji asal Kabupaten Banyumas telah melunasi BPIH tahap pertama,” ujarnya.

Dia mengemukakan pelunasan BPIH tahap kedua diperuntukkan bagi calon haji yang masuk tahap pertama, namun saat pelunasan mengalami kegagalan sistem.

Calon haji yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua atau calon haji yang belum berstatus istithaah dan pada tahap kedua ditetapkan telah memenuhi istithaah kesehatan.

“Selain itu, calon haji sebagai pendamping bagi lansia dan penggabungan suami atau istri dan anak kandung terpisah, yang telah melunasi tahap pertama atau bukan cadangan dan masih memiliki hubungan keluarga dan terdaftar dalam satu provinsi,” tambahnya.

Besaran BPIH Kabupaten Banyumas sesuai besaran per embarkasi pada tahun 2020 ini adalah Rp35.972.602.

Potensi Dana Haji Sebagai Sumber Pengembangan Aspek Lembaga Keuangan Syariah

Setiap tahun tantangan penyelenggaraan haji semakin besar, oleh karena itu tahun depan pemerintah menggelar limar pilar perbaikan yakni reformasi, optimalisasi pengelolaan dana haji, modernisasi sistem informasi haji, peningkatan manasik haji dan revitalisasi asrama haji dan aset-aset haji.

Saat ini penempatan setoran dana haji jamaah haji lebih banyak terserap pada instrumen-instrumen keuangan syariah seperti sukuk. Padahal jika dana sebesar itu dapat dioptimalkan melalui sebuah lembga keuangan Islam yang secara khusus mengelola dana haji tersebut, tentu akan dapat membantu mengembangkan ekonomi syariah terutama meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia (Nazri, 2013).

Tabung Haji Malaysia adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang berhubungan dengan kerajaan Malaysia dibawah naungan Menteri Agama Islam Malaysia. Tabung Haji Malaysia beroperasi seperti korporasi dengan organisasi manajemen perusahaan sendiri.

Sistem pengelolaan dana haji di Malaysia berorientasi pada pendekatan bisnis didalam pengembangannya, meskipun lembaga ini dikelola oleh aparat pemerintahan.

Apabila lembaga Bank Haji Indonesia (BHI) tersebut dapat di implementasikan di Indonesia, maka kedepannya manajemen pengelolaan keuangan haji di Indonesia akan lebih baik. Bank Haji Indonesia sebagai Penanggung Jawab seluruh tata kelola keuangan haji akan mengoptimalkan seluruh setoran awal (BPIH) tersebut untuk kesejahteraan pelayanan jama’ah haji.

BHI juga akan menjadi bank Syariah dengan asset, hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perbankan Syariah nasional dan berkontribusi dalam membantu pembangunan nasional. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya pun menjadi jelas karena dikelola dengan profesionalitas oleh ahli-ahli yang kompeten dalam hal tersebut(Nazri, 2013).

Add Comment