Bupati Banyumas Tekankan Pengurangan Penggunaan Transportasi Pribadi Bagi ASN

Bupati Banyumas Achmad Husein melakukan webinar dengan tema “Potensi Transportasi untuk Masyarakat Banyumas” melalui aplikasi Zoom, Sabtu (06/06). (Foto: Pemkab Banyumas)

Purwokerto – Bupati Banyumas Achmad Husein melakukan webinar dengan tema “Potensi Transportasi untuk Masyarakat Banyumas” melalui aplikasi Zoom, Sabtu (06/06) di Paguyuban Asmari Kertajaya.

Dalam rapat tersebut Husein menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, diwacanakan wajib menggunakan sepeda untuk berangkat dan pulang kerja pada hari tertentu.

“Saya sudah mintakan, tapi masih dianalisa terus, belum selesai. Kalau ke kantor, (misalnya) selama dua hari dalam satu minggu kita wajibkan pegawai-pegawai pakai sepeda,” kata Husein.

Penggunaan sepeda bagi ASN sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, khususnya di wilayah perkotaan Purwokerto, karena dalam beberapa tahun terakhir jumlah kendaraan pribadi terus meningkat.

Dalam forum diskusi yang sama, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, terdapat beberapa alat transportasi yang dapat dikembangkan di Banyumas, salah satunya yaitu sepeda.

Budi juga mendorong pengembangan transportasi publik di Kabupaten Banyumas yang merupakan kota sedang. Misalnya pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) yang telah ada di Purwokerto.

“Muncul ada pemikiran saya untuk membangun jalur sepeda di kota-kota besar, di Jakarta, Bandung, Surabaya sudah ada. Namun kesadaran masyarakat belum menjadi kebiasaan, mungkin hanya Sabtu dan Minggu untuk olahraga,” kata Budi.

“Saya berharap, ke depan penggunaan sepeda dapat menjadi budaya masyarakat sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan. Penggunaan sepeda dapat menekan polusi udara akibat emisi gas buang kendaraan,” ujar Budi.

Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Mengurangi Kepadatan Transportasi

Etty Soesilowati (2008) menjelaskan bahwa masalah kemacetan yang ditinjau secara ekonomis akan menciptakan biaya sosial dan biaya operasional yang lebih tinggi dari seharusnya, hilangnya waktu, menimbulkan polusi udara, meningkatnya angka kecelakaan, terjadi kebisingan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar terutama bagi para pejalan kaki yang melewati jalur tersebut.

Dalam penataan di bidang transportasi, masalah pelayanan yang dirasakan oleh aparatur pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan disekitar masyarakat dan diharapkan akan segera dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah setempat dapat melakukan pergantian angkutan kota menjadi bentuk angkutan umum massal perkotaan yang menggunakan sistem “bus transit system bts” atau yang dinamakan Bus Trans Pakuan.

Penyuluhan kepada supir angkutan kota juga sebaiknya dilakukan agar tidak adanya lagi perilaku supir angkutan kota yang melanggar peraturan dan membuat masyarakat setempat geram.

Pemerintah membuat kebijakan umum dan mencari alternatif lain unuk menekan tingkat peminat angkutan kota yang cukup tinggi, tetapi masyarakat juga harus berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama karena pemerintah tidak akan berjalan lancer tanpa adanya kontribusi dari masyarakat sekitar.

Faktor Disiplin merupakan salah satu daktor yang sangat harus diperhatikan dan sangat berarti dalam mengatasi masalah kemacetan yang sedang terjadi dalam berlalu lintas (Purnomo, 2019).

Motivasi yang diberikan pimpinan bagi setiap aparatur untuk bekerja maksimal menyukseskan kegiatan penanggulangan kemacetan selalu diberikan kepada aparatur baik disampaikan secara lisan maupun dengan cara memberikan penilaian maksimal bagi kinerja aparatur.

Setiap kegiatan penanggulangan kemacetan yang dilaksanakan oleh aparatur selalu dilaporankan kepada pimpinan, sehingga organisasi dapat membuat suatu laporan secara berkala kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan dilakukan dalam upaya penanggulangan kemacetan selalu mendapatkan pengawasan, baik pimpinan maupun pengawasan dari pihak eksternal (Sambuaga, 2017).