Penegakan Tegas Peraturan Daerah Banyumas

Sidang tipiring untuk Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto digelar dengan konferensi video di Kantor Kecamatan Karanglewas, Jum’at (05/06). (Foto: Pemkab Banyumas)

Banyumas – Sidang tipiring untuk Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto digelar dengan konferensi video di Kantor Kecamatan Karanglewas, Jum’at (05/06) dipimpin hakim tunggal Rahma Sari Nilam Panggabean, SH M.Hum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas Dani Budiarto dan Kusno Slamet Riyadi menyampaikan bahwa ke 22 terdakwa terjaring operasi masker oleh Tim Gabungan Penegakan Perda di beberapa tempat, antara lain di Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng, di Pasar Kober Kecamatan Purwokerto Barat dan Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok pada hari Selasa 2 Juni dan Rabu 3 Juni.

Total terdapat 48 orang yang menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) karena tidak menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah. Mereka disidang di dua tempat tepisah masing-masing 22 orang oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dan 26 orang disidang oleh Pengadilan Negeri Banyumas.

Mereka disidang karena melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas. Setelah tidak ada keberatan dari terdakwa, hakim tunggal Rahma Sari Nilam Panggabean, yang memimpin sidang memutuskan hukuman berupa denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp14.000.

“Jika denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan kurungan selama tiga hari,” katanya.

Selain itu, hakim menetapkan, biaya perkara sebesar Rp1.000 dibebankan kepada masing-masing terdakwa sehingga jumlah yang harus dibayarkan sebanyak Rp15.000.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Imam Pamungkas mengatakan sidang digelar dalam rangka penegakan Perda dan terus mengedukasi masyakarat agar disiplin dalam menggunakan masker. Menurutnya memakai masker adalah adalah salah satu jalan, memotong tranmisi lokal covit-19.

Membangun Kesadaran Hukum di Tengah Masyarakat

Membangun Kesadaran hukum masyarakat adalah membangun produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu ”blue print of behaviour” yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus atau boleh dilakukan dan apa yang dilarang, dan hal tersebut membutuhkan waktu yang panjang serta memerlukan partisipasi aktif seluruh jajaran struktur hukum serta seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Kesadaran hukum berarti adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum tentang: Pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu; Apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat; Apa yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat; Memahami akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain; Kesadaran akan toleransi terhadap orang lain; Kesadaran yang memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain; Kesadaran untuk tidak merugikan orang lain; Kesadaran tidak melakukan penyalah gunaan hak (abus dedroit).

Aparat penegak hukum (legal structure) adalah faktor paling utama dan menjadi independent variable yang sangat menentukan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, karena faktor ini mempengaruhi buruknya nilai faktor-faktor lain seperti budaya hukum (legal culture) maupun substansi hukum (legal substance).

Program penyuluhan hukum dalam berbagai bentuk baik lisan, maupun tertulis sangat mendesak guna direalisasikan secara simultan oleh setiap instansi atau lembaga, baik bidang eksekutif, bidang legislative maupun bidang yudikatif.

Program penyuluhan hukum dilakukan pada berbagai bidang hukum, baik bidang hukum perdata, bidang hukum pidana dan bidang hukum tata Negara, serta bidang hukum administrasi Negara.

Pelaksanaan program penyuluhan hukum secara dini melalui lembaga pendidikan formal pada semua strata perlu perlu dilakukan dan digalakkan secara optimal (Ahmad, 2018).