Harus Tepat Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kebumen

Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah/ TKP2KD Kabupaten Kebumen dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sembako menggelar rapat di Ruang Rapat Gedung F Kompleks Setda Kebumen, Selasa (02/6). (Foto: Pemkab Kebumen)

Kebumen – Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah/ TKP2KD Kabupaten Kebumen dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sembako menggelar rapat di Ruang Rapat Gedung F Kompleks Setda Kebumen, Selasa (02/6).

Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Kebumen H. Arif Sugiyanto dan dihadiri oleh anggota Tim TKP2KD Kabupaten Kebumen diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Nugroho Tri Waluyo, Kepala Bappeda Kebumen Ir Pudji Rahaju, Inspektorat Wilayah Kabupaten Kebumen Dra Hj.Dyah Woro Palupi, Kepala Dispermades P3A Drs Frans Haidar MPA, Dinsos Kebumen, pimpinan perbankan dan pihak terkait.

Tujuan dari rapat ini adalah untuk melakukan koordinasi serta evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh perangkat daerah. Dalam rapat tersebut Wabup mengatakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen harus tepat sasaran jangan sampai ada warga yag tidak mendapat bantuan sehingga diperlukan data yang real dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

“Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen bisa meningkat akibat adanya pandemi Covid-19, karena banyak warga yang kehilangan pekerjaan.  Dalam mengatasi hal ini Pemkab Kebumen telah melakukan beberapa upaya diantaranya pengadaan jaring pengaman sosial Pusat, Provinsi, serta Kabupaten, program keluarga harapan, program sembako, program bantuan pangan non tunai, dan bantuan langsung tunai dana desa. Puji juga mengatakan beberapa kegiatan RPJMD yang sudah disusun tahun ini akan mengalami perubahan dan penyesuaian karena adanya pandemi Covid-19,” kata Kepala Bappeda Puji Rahayu.

Drs Nugroho Tri Waluyo selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan juga menyampaikan terkait penanggulangan kemiskinan di era Covid-19 ketersediaan beras untuk 4 bulan ke depan masih aman dan harga kebutuhan pokok masyarakat juga masih stabil.

Disisi lain UMKM yang mengalami penurunan omset bahkan terpaksa harus tutup sudah dialihkan sebagian sebagai produsen masker dan hand sanitizer agar tetap bisa memiliki pendapatan di tengah pandemi ini.

Perbankan di Kabupaten Kebumen juga melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi kemiskinan di era pandemi Covid-19 diantaranya penurunan suku pinjam bulanan, perpanjangan waktu kredit, serta penundaan bayar pokok bagi nasabah KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Meengentaskan Kemiskinan

Indonesia sekarang adalah negara yang sedang bangkit untuk mulai membagun kembali dari keterpurukan ekonomi pasca runtuhnya orde baru. Keterpurukan tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan di Indonesia dengan tingkat kesejateraan yang sangat jauh dari harapan yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kelaparan, tingginya angka pengangguran, banyaknya anak-anak yang putus sekolah yang disebabkan oleh krisis yang melanda Indonesia.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten muncul dari simbol-simbol yang mereka maknai dari kondisi daerahnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah:

Pengembangan ekonomi lokal Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi nagari/jorong dengan pendayagunaan pontesi sumber daya local (Sumber daya Manusia) yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Fokus percepatan pengembangan ekonomi lokal adalah; pertama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat miskin, salah satu program pemerintah kabupaten ialah dengan mengadakan program pelatihan keterampilan kelompok perempuan, program ini merupakan program pelatihan keterampilan khusus untuk daerah tertinggal.

Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan dapat mengembangkan dan menciptakan usaha. Hasilnya dapat menambah penghasilan keluarga karena selama ini yang berkerja hanya suami dan digunakan untuk seluruh keluarga.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bentuk program pengembangan keuangan mikro adalah pengembangan lembaga ekonomi pedesaan atau nagari, dengan memberikan bantuan modal berupa uang kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha baik dalam bidang pertanian, perikanan, perternakan, perdagangan maupun industri.

Pemberdayaan masyarakat melalui kesehatan. Program pemerintah kabupaten dalam bidang kesehatan dengan menggunakan dana APBD kabupaten adalah anggaran ketingkat Puskesmas dimana masyarakat dalam melakukan pengobatan kesehatan dasar digratiskan. Kesehatan dasar disini adalah kesehatan fisik yaitu sakit, demam, flu, atau yang masih bisa ditangani oleh Puskesmas.

Program ini dikhususkan untuk orang miskin, setiap orang miskin dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan ini tanpa dipungut biaya sedikitpun. Program ini tidak hanya diberlakukan dipuskesmas, pemerintah juga melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit dimana masyarakat miskin yang berobat kerumah sakit kalau memiliki kartu miskin akan diberi keringan biaya dalam pengobatan.

Pemerintah juga membuat program pembuatan KTP gratis yang tujuannya agar masyarakat miskin dapat menggunakan haknya sama dengan masyarakat lain. Selama ini masyarakat miskin tidak bisa mengurus bantuan yang datang baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat akibat masyarakat miskin tidak memiliki KTP padahal syarat utuk mendapatkan bantuan tersebut adalah KTP, misalnya dalam mengajukan pinjaman modal, pengambilan raskin, pengambilan pupuk bersubsidi dan bantuan lain-lainnya (Marleni, 2012).