Bappeda Selenggarakan FGD Bahas Rencana Pembangunan Jalan Tol

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) mengadakan Focus Grup Discussion, Rabu (03/06). (Foto: Pemkab Kebumen)

Kebumen – Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) mengadakan Focus Grup Discussion, Rabu (03/06) untuk menyamakan persepsi terkait rencana pembangunan jalan tol Cilacap-Yogyakarta yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen,. Acara yang berlangsung di ruang rapat Bappeda tersebut dihadiri oleh beberapa OPD terkait.

“Proyek pembangunan jalan tol yang akan melewati Kabupaten Kebumen merupakan proyek Pemerintah Pusat. Rencana awal pembangunan tol tersebut hanya akan diberi satu exit tol,” ujar Sekretaris Bappeda Mohammad Arifin,.

Namun Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz mengusulkan agar Kabupaten Kebumen diberikan tiga exit tol, yakni exit tol Kebumen Kota yang kemungkinan akan dibangun di sekitar Terminal Bis Kebumen, exit tol Kebumen Barat yang kemungkinan akan dibangun di Ayah atau Rowokele, serta exit tol Kebumen Timur yang kemungkinan akan dibangun di wilayah Kecamatan Prembun.

“Oleh Pemerintah Pusat diberikan jatah satu exit toll, nah Pak Bupati menghendaki ada penambahan dua lagi disebelah barat dan sebelah timur karena memang jalan tol kalau tidak ada exit toll yang banyak daerah tidak menerima manfaatnya” terang Arifin.

Arifin menambahkan, adanya penambahan exit tol merupakan upaya dari Pemkab untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena bila hanya diberi satu exit tol, dikhawatirkan kabupaten kebumen tidak mendapatkan apa-apa.

Arifiin juga menuturkan bahwa saat ini sedang dilaksanakan revisi terhadap Perda Tata Ruang. Di dalam Perda Tata Ruang sudah dicantumkan keberadaan jalan tol tersebut. Namun trase yang berada di dalam draft Perda Tata Ruang tersebut masih berbeda dengan trase yang ada sekarang ini.

Oleh sebab itu Bappeda akan meminta kepastian kepada Pemerintah Pusat agar nantinya bisa dicantumkan pada revisi tata ruang sehingga nantinya bisa linier dengan rencana Pemerintah Pusat.

Beberapa perwakilan OPD terkait hadir dalam FGD tersebut, diantaranya BPBD, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim LH, PSDA dan pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Jalan Tol Dorong Peningkatan Aktivitas Perekonomian

Pembangunan dan pengembangan sektor infrastruktur menjadi salah satu visi dan misi utama Pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya melalui pembangunan jalan tol yang dilakukan hingga beberapa tahun ke depan. Penambahan jalan tol dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas jalan seiring dengan makin tingginya volume lalu lintas, Achmad Wirabrata (2019).

Salah satu tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang selama ini cukup tertinggal dibandingkan negara berkembang lainnya. Penyelesaian dan tersambungnya jalan tol diharapkan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki alternatif jalur transportasi darat yang lebih cepat dan lmurah, di samping jalan nasional antarprovinsi yang sudah ada.

Pembangunan jalan tol tidak hanya memberikan dampak pada pergerakan barang dan orang, tetapi juga memberikan dampak tidak langsung bagi daerah di sekitar jalan tol. Selain biaya logistik yang lebih murah karena akses transportasi yang lebih cepat dan efisien, jalan tol juga membuka lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan perekonomian di daerah yan dilalui proyek jalan tol.

Dengan adanya jalan tol, lokasi dekat pintu keluar masuk jalan tol pun tentu akan berkembang cepat sebagai kawasan bisnis, baik industri perdagangan, jasa keuangan, maupun lainnya.

Pembangunan jalan tol harus dailakukan secara optimal karena dapat meningkatkan perekonomian daerah yang dilalui, sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah yang dilalui jalan tol.

Tetapi perlu peran pemerintah daerah (pemda) dalam membuat program pengembangan pariiwisata dan ekonomi kreatif, untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan produktivitas di daerah.

Bagi pengembang atau investor yang membangun jalan tol juga diharapkan agar memperhatikan nasib para pemilik warung makan atau pengusaha lainnya yang membuka usaha di sepanjang jalur yang terkena dampak keberadaan jalan itu dengan dibangun rest area di sekitar titik lelah.

Pengusaha warung makan yang terkena imbas pembangunan jalan tol agar diberi prioritas untuk menempati rest area tersebut tanpa kompensasi yang memberatkan. Hal ini semata-mata untuk membantu mereka yang usahanya kolaps akibat dampak pembangunan jalan tol, Sumaryoto (2010).