DPRD Cilacap Berikan Apresiasi Raperda

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Cilacap, Sindi Syakir berdiskusi sebelum penyampaian pandangan umum fraksi untuk Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Senin (18/5). (Foto: Pekab Cilacap)

Cilacap – Pemerintah Kabupaten Cilacap mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Raperda tersebut diajukan dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan secara virtual di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Cilacap, Senin (18/5).

Dalam paparan yang disampaikan Bupati Tatto Suwarto Pamuji, Raperda ini diperlukan untuk memberikan landasan hukum terkait pencegahan dan penanganan penyakit, baik menular maupun tidak menular. Raperda ini mendapatkan sambutan hangat dalam pandangan fraksi yang diselenggarakan sehari berikutnya, Selasa (19/5).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD , Purwati ini dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat, Wakil Ketua DPRD Sindi Syakir dan Saiful Mustangin, Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekda Cilacap Farid Ma’ruf, serta beberapa kepala OPD terkait.

Hadir pula perwakilan Fraksi dari PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Gerindra, Fraksi Amanat – Demokrat, Nasdem, PKS, serta PPP. Secara umum tiap fraksi berpandangan bahwa pemerintah dituntut merubah kebiasaan dan perilaku hidup yang selama ini dijalankan masyarakat.

Protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 mengharuskan pemerintah melakukan perubahan, hampir di setiap sendi kehidupan. Baik di bidang sosial keagamaan, maupun politik dan ekonomi. Namun Satgas maupun relawan Covid-19 tidak bisa melakukan tindakan tegas kepada masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan, karena belum ada landasan hukum yang jelas.

Akibatnya penularan virus Korona semakin luas, dan penderita Covid-19 semakin bertambah. Oleh karena itu penanganan penyebaran virus Covid-19 harus lebih serius lagi. Pemkab Cilacap harus menyediakan alat pelindung diri yang sesuai standar, sarana prasarana yang dibutuhkan, serta peningkatan kesejahteraan bagi tenaga medis yang berhadapan langsung dengan penanganan Covid-19.

Di sisi lain, peran serta masyarakat perlu diatur secara maksimal, terutama perlu adanya kerjasama dengan semua pihak. Sehingga Perda ini akan lebih efektif dan efisien dalam menghentikan persebaran penyakit, mengurangi jumlah penderita dan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, dan menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit.

Peran Anggota Dprd dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, bahwa jumlah kursi untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan range tertentu.

Untuk jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 kursi dan sebanyak-banyaknya 100 kursi. Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 50 kursi . Dinamika politik lokal saat ini menuntut anggota legislatif terpilih untuk bekerja lebih keras, ini di tunjukkan dengan ekspektasi yang tinggi dari konstituen terhadap kader partai yang terpilih menjadi anggota legislatif (DPR, DPRD).

Ekspektasi itu bukan tidak beralasan, mengingat sejak tahun 2005 telah terjadi perubahan dari cara pemilihan calon legislatif (dari rekomendasi partai menjadi pemilihan langsung oleh pemilih), telah menumbuhkan sistem demokrasi yang benar-benar ditentukan oleh rakyat. Artinya, rakyat memilih secara langsung wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan preferensinya, bukan atas dasar paksaan pihak lain.

Fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legislative merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik.

Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Kota/Kabupaten) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil).

Tidak ada alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan budget sudah diatur sedemikian rupa.

Arbi Sanit (985:203) mengutarakan realisasi dari pengambilan kebijaksanaan yang berdasarkan kepentingan seluruh rakyat merupakan pencerminan dari keikutsertaan rakyat, sebagaimana yang diajarkan oleh teori demokrasi itu sendiri, dimana anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan.

Dalam hal ini para wakil rakyatlah yang melakukan tindakan atau bertindak atas nama rakyat untuk merumuskan serta memutuskan kebijaksanaan tentang berbagai aspek kehidupan seluruh rakyat.Wakil rakyat harus mengetahui benar aspirasi rakyat tentang apa yang diinginkannya (rakyat).

Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka para wakil rakyat harus mengadakan dan melaksanakan mekanisme komunikasi politik secara teratur.