Pemerintah Banyumas Raih WTP Kembali

Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk kesembilan kalinya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas. (19/5). (Foto: Pemkab Banyumas)

Banyumas – Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk kesembilan kalinya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

LHP LKPD tersebut diserahkan secara virtual oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Banyumas Achmad Husein dan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Budhi Setiawan, melalui Vicon di Sasana Wilis, Rumah Dinas Bupati Banyumas, Selasa (19/5) siang. Penyerahan tersebut berbarengan dengan kepada tiga pemerintah daerah lain yaitu Kabupaten Rembang, Kota Magelang dan Kota Tegal.

Laporan disampaikan dengan menunjukkan dokumen LHP melalui share screen zoom setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima LHP oleh masing-masing pihak.

Bupati Banyumas, Achmad Husein, mengatakan raihan prestasi ini berkat sinergisitas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Banyumas bersama DPRD Kabupaten Banyumas. Bisa mempertahankan selama 9 kali berturut-turut, menurutnya sesuatu yang membutuhkan kerja keras semua pihak, dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik, efektif, transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, Kabupaten Banyumas memperoleh opini WTP berturut-turut untuk yang ke 9 kalinya, semoga opini WTP ini bisa memberi spirit jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan publik,” kata Husein

Husein juga menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah mempercayai Kabupaten Banyumas untuk kesembilan kalinya mendapatkan predikat WTP. Hal ini bukanlah hal yang mudah karena dibutuhkan perjuangan dan kerja keras dari jajaran Pemkab Banyumas. Pencapaian itu menurutnya, merupakan buah kebersamaan dan bentuk ketaatan terhadap perundang-undangan, pelaksanaan SPI, serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sementara Ketua DPRD dr Budhi Setiawan, mengapresiasi prestasi yang dicapai Pemkab Banyumas secara berturut-turut untuk ke 9 kalinya meraih WTP. Menurutnya Banyumas dinyatakan WTP yang ke 9 kalinya, merupakan prestasi luar biasa, tentu itu semua kerja keras eksekutif bersama legislatif. Namun eksekutif harus lebih cermat dalam pengelolaan aset daerah seperti yang dipesankan Kepala BPK.

“Semoga kedepan bisa lebih teliti, lebih cermat dalam memperbaiki laporan aset agar lebih baik lagi,” katanya.

Mendorong dan Menjunjung Transparasi Akuntabilitas di Pemerintahan

Desentralisasi terjadi karena pertumbuhan yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat (Raharjo, 2011:63). Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap pemberian kewenangan langsung kepada setiap daerahdaerah untuk mengelola, mengendalikan, merencanakan, pembangunan, daerahnya, hal ini biasa disebut sebagai otonomi daerah.

Kewenangan tersebut meliputi kewenangan tentang desa, pengelolaan aset desa dan lain sebagainya yang diatur juga kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan untuk pengelolaan aset desa juga dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan mulai bagian perencanaan atau rencana, pengadaan, penggunaan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian aset yang terdata.

Pengelolaan aset tersebutyang benar tentunya selalu diimbangi dengan sistem pelaporan yang transparan kepada publik, serta diimbangi dengan penggunaan pedoman pengelolaan aset desayang berlaku.

Ketiadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam hal pencatatan-pencatatan tentang administrasi desa, sering kali disalahgunakan oleh perangkat desa ataupun kepanitiaan-kepanitiaan yang dibentuk oleh kabupaten ataupun provinsi untuk penyalahgunaan jabatan.

Pada proses perencanan RT/RW khususnya peruntukan tanah kas desa, mengikutsertakan masyarakat sehingga mendapat persetujuan dari masyarakat. Pembentukan panitia dalam pengelolaan aset tanah kas desa hendaknya diketahui oleh masyarakat, Pelaksanaan dalam pengelolaan aset desa melibatkan masyarakat atau kerjasama dengan masyarakat lebih diutamakan.

Pengawasan bisa dilakukan oleh masyarakat, lembaga idenpenden desa dan kelompok masyarakat, hal tersebut berfungsi untuk menunjang akuntabilitas aparatur pemerintahan desa. Hasil dari pengelolaan aset desa masuk kedalam kas desa, lebih efektif jika ada suatu anggaran yang disediakan untuk pengelolaan aset desa.

Website desa sebagai pertanggungjawaban elektonik yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun harusnya lebih segera dibuat dan di sampaikan ke khalayak masyarakat desa. Akuntabilitas akan lebih terlihat akuntabel atau tidaknya dari segi beragamnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi masih mempunyai kaidah kebenaran informasi sehingga dapat dipercaya. salah satunya dengan secepatnya membuat website desa yang didalam website tersebut memuat jenis kekayaan desa, pengelolaannya, program yang dilaksanakan dan sebagainya.

Add Comment