Rp 23,8 Miliar BLT Dana Desa Disalurakan oleh Pemkab Purbalingga

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menyalurkan Bantuan Langsung  Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) senilai Rp 23.803.400.000,- per 28 Mei 2020, Jumat (29/05). (Foto: Pemkab Purbalingga).

Purbalingga – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menyalurkan Bantuan Langsung  Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) senilai Rp 23.803.400.000,- per 28 Mei 2020. Total BLT yang telah tersalurkan sebanyak 220 desa dari 224 desa yang ada di Kabupaten Purbalingga.

“Untuk empat desa yang belum hari ini sedang proses pencairan yakni Desa Bukateja, Desa Kebutuh, Desa Langgar, Desa Bojongsari dan Desa Pekalongan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga, Wahyu Kontardi di Ruang Kerjanya, Jumat (29/5).

Wahyu menjelaskan BLT DD sudah tersalurkan kepada 40.197 Kepala Keluarga (KK) di 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. BLT DD yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD sebesar Rp 600.000,- per KK.

“Kecuali untuk Desa Purbasari, Kecamatan Karangjambu yang menyalurkan BLT DD sejumlah Rp 200 ribu untuk 787 KK, selebihnya menyalurkan BLT DD sebesar RP 600 ribu per KK,” ujarnya.

Ia menerangkan dengan telah tersalurkannya BLT DD ini semoga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh KPM. Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah mengembalikan BLT karena merasa cukup.

“Terima kasih kepada warga yang dengan suka rela mengembalikan BLT DD tersebut untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan, tentunya ini sangat bermanfaat sekali terutama bagi mereka yang membutuhkan,” ungkap Wahyu.

Program BLT Bantu Ekonomi Masyarakat Kecil

Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, Karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dengan adanya permasalahan terhadap Negara berkembang terutama kemiskinan, maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut.

Bantuan langsung tunai (BLT) mulai terlaksana melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin” dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008, tentang “ pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran”.

Program BLT-RTS ini dalam pelaksanaanya harus langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS), mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pastimerasakan beban berat sebagai akibat dari kenaikan harga BBM.

Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika terjadi kenaikan harga BBM oleh karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM (Selviana, 2016).

Add Comment