Batituud Koramil 15/Klirong Hadiri Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

Bati tuud Koramil 15/Klirong Pelda Bambang PH menghadiri acara Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di halaman Mushola Bani Mursyid RT 03 RW. 03 Desa Klegenrejo, Kecamatan Klirong, Rabu (18/03). (Foto: Lensakodim0409)

Kebumen – Bati tuud Koramil 15/Klirong Pelda Bambang PH menghadiri acara Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di halaman Mushola Bani Mursyid RT 03 RW. 03 Desa Klegenrejo, Kecamatan Klirong, Rabu (18/03).

Dalam sambutanya dari Koramil 15/Klirong Pelda Bambang PH terkait musibah penyakit Virus Corona agar masyarakat sigap melihat keadaan yang terjadi terkait kondisi saat ini untuk antisipasi pencegahan Covid-19 yakni dengan cara jangan panik, tetap melakukan kebersihan diri masing-masing, jaga kesehatan masing-masing dan lakukan tindakan pembersihan dan penutupan sementara fasilitas publik sesuai instruksi Pemerintah Daerah Kebumen.

Dalam peringatan kali ini hadir sebagai pembicara tunggal Kyai Amirudin, S.Ag dari Kecamatan Petanahan. Kyai Amirudin menyampaikan, sebagai umat Islam yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini tidak boleh terpengaruh dan meninggalkan kepribadian Rasulullah SAW yang telah dijamin oleh Allah SWT sebagai suri tauladan yang baik, dalam segala segi kehidupan, baik Agama, Sosial, Politik dan Pendidikan.

Amirudin juga mengajak seluruh umat untuk menepati sholat lima waktu dan sholat sunnah lainnya, sehingga akan tertanam ketaatan kepada Allah SWT, sehingga hikmahnya akan membawa barokah dalam kehidupan dunia dan akhirat, terangnya.

Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Dalam bidang agama, arah kebijakanpembangunan nasional yang dicita-citakan saat ini, menyangkut 4 hal seperti; peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama, kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama.

Untuk mewujudkan cita-cita dan arah kebijakan pembangunan nasional itu tentu diperlukan kerja maksimal, seperti sinergi dan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra pemerintah dalam pengelolaan keberagaman umat beragama.

Program-program yang dirancang oleh pemerintah khususnya ditingkat lokal/ daerah juga perlu dievaluasi, terutama berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, karena program yang sudah dijalankan belum memberikan hasil yang baik.

Dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya cukup disebut PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, atau PBM saja).

Pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama.Peranan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 yakni sebagai fasilitator, koordinator dan regulator. Peranan pemerintah sebagai fasilitator terlihat dari berbagai tugas yang telah dijalankan seperti memberdayakan dan memfasilitasi forum kerukunan umat beragama dan menyelenggarakan program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi pelajar, mahasiswa daerah, organisasi masyarakat dan tokoh agama (Kurniawan, 2017).

Peranan Pemerintah daerah yang kedua yakni sebagai Koordinator berarti pemerintah melakukan berbagai mengkoordinasikan semua kegiatan di Instansi vertikal dan menumbuhkembangkan keharmonisan diantara umat beragama, Pembinaan camat, lurah atau kepala desa dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, penyampaian kebijakan pemerintah kota dalam rapat koordinasi dengan camat pada musrembang tingkat kelurahan, kecamatan atau kota dan koordinasi dengan Instansi Pemerintahan seperti Kementerian Agama Daerah serta Kepolisian Resort Daerah.