Pantau Pos Penyekatan di Dayaeuhluhur Bersama Kapolda Jateng dan Pangdam IV Diponegoro

Bupati Tatto S. Pamuji berbincang dengan Kapolda Jateng Brigjen Pol. Ahmad Luthfi saat memantau Pos Penyekatan Pemudik di Mergo, Dayaeuhluhur, Selasa (19/5). (Pemkab Cilacap).

Cilacap – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Brigjen Pol. Ahmad Luthfi bersama Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Mochamad Effendi melakukan pemantauan di Pos Penyekatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Mergo, Dayaeuhluhur, Selasa (20/5).

Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sekaligus memastikan penyekatan sesuai protap. Pos penyekatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar, Jawa Barat ini dijaga 24 jam penuh selama Operasi Ketupat Candi 2020, menyusul adanya larangan mudik oleh pemerintah pusat.

“Upaya ini harus diikuti tindakan tegas dari aparat di perbatasan. Pemudik harus membuat pernyataan untuk menjalani protokol kesehatan dan menjalani isolasi diri selama 14 hari di tempat karantina yang telah disediakan”, kata Kapolda.

Himbauan serupa juga ditegaskan Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Achmad Effendi yang menyampaikan agar seluruh personil tetap siaga. Tujuannya agar tidak ada pemudik yang lolos masuk ke Kabupaten Cilacap tanpa melewati protokol kesehatan yang ditetapkan.

Dalam peninjauan ini, turut hadir Danrem 071 Wijayakusuma Kolonel Kav Dani Wardhana, jajaran Kapolres di eks wilayah Banyumas, Dandim 0703 Cilacap dan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji. Selain memantau Pos Penyekatan di Dayeuhluhur, rombongan juga meninjau Dapur Lapangam Forkopimda Covid-19 di Majenang yang merupakan sinergitas antara TNI-Polri dan Pemda Cilacap.

Dapur lapangan ini menyiapkan makanan kemasan berupa nasi kotak untuk dibagikan kepada warga terdampak Covid-19. Kegiatan dilanjutkan Rapat Kontigensi dan Tactical Floor Game (TFG) dalam menghadapi bencana pandemi covid-19 di wilayah kabupaten Cilacap untuk persiapan menghadapi bencana pandemi Covid-19 dalam darurat di wilayah Cilacap.

Hubungan Antara Institusi Polri Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengamanan Daerah

Dalam mengidentifikasi pola hubungan antara institusi Polri dengan pemerintah daerah, setidaknya terdapat 3 (tiga) pola yang berkembang dalam sistem tata pemerintahan kita.

Pola pertama, polisi sebagai penegak Kamtimbas seutuhnya dan tidak terbagi dengan peran pemerintah daerah, yaitu polisi bertanggung jawab penuh terhadap masalah keamanan dan ketertiban.

Pemerintah Daerah tidak memiliki peran sedikitpun dalam turut urun fungsi dalam masalah ketenteraman dan ketertiban (trantib), tetapi Polri bertanggung jawab dalam masalah trantib kepada Gubernur. Dan Gubernur merekomendasi pencalonan Kapolda. Hal ini seperti diatur secara jelas dalam UU Nangro Aceh Darussalam (Otonomi khusus).

Pola kedua, Polri berbagi secara tegas dengan pemerintah daerah tentang masalah Kamtimbas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang menjadi urusan Polri sedang Trantib (kententeraman dan ketertiban) menjadi urusan pemerintah daerah.

Hal ini terlihat jelas dalam pola hubungan Polda Metro Jaya dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (Pemda DKI) Jakarta beberapa waktu lalu ketika Polda Metro di bawah komando Sofyan Yacob pada saat terjadi sidang tahunan MPR yang pertama.

Hubungan antara Polda Metro dan Pemda DKI begitu tegas, bahkan terkadang telah membuat masyarakat sering kali bingung. Apalagi seragam petugas trantib berwarna warni ada yang hijau, biru dan cokelat. Hubungan yang tegas dan tidak jarang menjadi tegang belum tentu terjadi apabila person yang menjadi gubernur dan ketua DPRD bukan dari kalangan militer.

Pola ketiga, Polri berbagi peran secara akomodatif dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk urusan keamanan bahkan dalam kaitan criminal justice sistem. Para tetua masyarakat memiliki peran dalam menangani kasus pidana ringan (awig-awig) seperti yang telah lama terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Barat (hukum online).