Tmmd Karangmangu Mengaspal Jalan 1,555 X 2,5 M Dan Talud 127 M3

TNI Manunggal menyerahkan pembangunan Desa (TMMD) Tahap I Tahun 2020 yang digelar di Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati kepada Bupati Banyumas Ir Achmad Husein di Halaman Pendopo Sipanji Banyumas Selasa (14/04). (Foto: Pemkab Banyumas)

Banyumas – Dandim 0701 Banyumas Letkol Inf Candra, SE. M.I.Pol menyerahkan hasil kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap I Tahun 2020 yang digelar di Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati kepada Bupati Banyumas Ir Achmad Husein di Halaman Pendopo Sipanji Banyumas Selasa (14/04). Penyerahan kegiatan ditandai dengan penandatangani berita acara dan prasasti oleh Dandim dan Bupati.

Dandim 0701 Banyumas Letkol Inf Candra, SE. M.I.Pol mengatakan TMMD yang dimulai Senin 16 Maret 2020 telah berhasil melaksanakan pembangunan fisik yaitu pembuatan, pengerasan dan pengaspalan jalan, pembangunan talud dan pembangunan Rumah Tidah Layak Huni (RTLH) serta edukasi masalah kesehatan khususnya Covid-19. Acara penutupan tidak dilaksanakan secara seremonial itu, sebagai antisipasi virus corona.

Acara tersebut sangat terbatas dengan dihadiri perwakilan dari Polresta, Kejaksaan, Kepala Dinsospermades, Camat Purwojati dan Kepala Desa Karangmangu.

“Alhamdulillah TMMD Sengkuyung di Desa Karangmangu Purwojati sudah selesai 100 %. Pembangunan sasaran pokok berupa pembangunan fisik, yaitu pengaspalan jalan sepanjang 1.555 meter lebar 2,5 meter, pembangunan talud 127,73 m3. Serta sasaran tambahan berupa pembangunan bedah rumah dan pemugaran RTLH sebanyak 6 unit,” katanya

Menurut Dandim TMMD dengan selesainya pembangunan jalan, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena terbuka akses berupa sarana dan perasarana umum untuk mobilisasi dan kelancaran perekonomian. Sementara pembangunan RTLH adalah untuk peninkatan kesejahteraan warga kurang mampu.

“Meski mengalami kendala karena covid-19, namun semua bisa berjalan sesuai jadwal, meski harus mengatur keselamatan dan kesehatan para anggota TNI dan masyarakat yang bergotong royong,” lanjut Dandim

Sedangkan Bupati Banyumas Ir Achmad Husein berpesan kepada Kepala Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati agar hasil pembangunan TMMD dapat dipelihara oleh warga dan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tolong sampaikan kepada warga, agar hasil pembangunan dapat dipelihara dengan baik, dan dapat memberi manfaat yang lebih lama bagi mereka,” kata Bupati Husein.

Pemekaran Daerah Dororng Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Diberlakukannya Undang-Undang No.32/2004 tentang otonomi daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengusulkan diri untuk menjadi daerah otonom baru dengan tujuan mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengupayakan pembangunan dan kesejahteraan bagi daerahnya.

Pembentukan daerah otonomi baru atau yang biasa disebut pemekaran daerah memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayah masing-masing. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rachim (2013:4) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat dua alasan yang melatarbelakangi maraknya fenomena pemekaran wilayah di indonesia diantaranya:

  1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, Pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah yang baru diasumsikan akan lebih efektif dan efisien dibandingkan derah induk. sesuai dengan kebutuhan lokal.
  2. Percepatan pertumbuhan Ekonomi, Pemekaran daerah diasumsikan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah memalui pemanfaatan potensi lokal.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis di maksud untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Di dalam PP tersebut di sebutkan bahwa tujuan pemekaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

  1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
  2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
  3. percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.
  4. peningkatan keamanan dan
  5. peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pada Aspek perekonomian daerah otonom baru, program-program pemerintah sebaiknya diarahkan pada upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi saja ternyata tidak cukup memberikan kesejahteraan masyarakat pada daerah otonom baru jika angka kemiskinannya juga tinggi. Oleh karena itu, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat pada DOB, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya strategis agar dapat mengurangi angka kemiskinan.