Virus Corona Diharapkan Tidak Menjelma Jadi Virus Finansial

Virus Corona yang sedang mewabah diharapkan tidak berubah menjadi virus finansial. Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Herru Setiadhie saat memberikan arahan awal pada rapat jauh video conference antara OJK, Pemkab, Pemkot dan para pelaku perbankan dan jasa pembiayaan se-Jawa Tengah, Kamis (16/4). (Foto: Pemkab Purbalingga)

Purbalingga- Virus Corona yang sedang mewabah diharapkan tidak berubah menjadi virus finansial. Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Herru Setiadhie saat memberikan arahan awal pada rapat jauh video conference antara OJK, Pemkab, Pemkot dan para pelaku perbankan dan jasa pembiayaan se-Jawa Tengah, Kamis (16/4).

Herru mengatakan, virus Corona juga bisa mengancam sendi perekonomian sehingga semua harus merespon dengan cepat agar dampak Corona tidak menjelma jadi bencana finansial khususnya di Jawa Tengah. Menurutnya, perlu dilakukan langkah agar Jawa Tengah terhindar dari permasalahan ekonomi yang parah.

Dirinya mengajukan empat saran kepada peserta vidcon agar kegiatan ekonomi Jawa Tengah tetap kondusif. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat tentang relaksasasi angsuran agar persepsi di masyarakat dan dunia perbankan sama. Kabar yang berhembus di masyarakat, angsuran akan direlaksasi dengan serta merta selama setahun ke depan padahal ada syarat yang harus dipenuhi.

“Harus disamakan persepsi di tengah masyarakat karena itu ada syaratnya dan dunia perbankan juga harus sehat,” ujarnya.

Kedua, untuk saat ini penanganan sektor kesehatan harus menjadi perhatian bersama. Semua pelaku ekonomi harus mendorong pengadaan bahan baku APD petugas medis sehingga percepatan pemutusan mata rantai Corona cepat dilakukan yang berimbas pada cepatnya geliat ekonomi.

Ketiga, memberikan pengertian pengertian kepada masyarakat bahwa masih ada kegiatan roda ekonomi yang bisa bergerak yaitu koperasi. Keempat, memprioritaskan nasabah yang benar-benar terdampak Corona untuk dibantu. Pemprov juga menyediakan Rp 60 miliar dari APBD untuk membantu pembebasan bunga dan Pemprov menunjuk BPR sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

“Melakukan assesment kepada nasabah yang benar-benar bisa mendapat kebijakan restrukturisasi atau relaksasi,” ujarnya.

Langkah Assesment juga diamini ketua OJK Regional Jawa Tengah-DIY, Aman Sentosa. Nasabah yang tercatat lancar melakukan angsuran direkomendasikan untuk mendapatkan kebijakan relaksasi.

“Iya akan ada assesment dan kami harapkan para APP (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan) juga merespon cepat,” kata Aman.

Upaya dalam Pemulihan Ekonomi melalui Kebijakan Moneter

Upaya pemulihan ekonomi nasional telah ditempuh oleh Pemerintah melalui langkah-langkah kebijakan yang bersifat menyeluruh yang tidak hanya menyangkut program stabilisasi makro ekonomi (kebijakan moneter dan fiskal) tetapi juga program reformasi di bidang keuangan dan sektor riil.

Dengan melihat strategisnya peran perbankan dalam perekonomian maka upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan, khususnya perbankan, menjadi sangat penting. Sektor perbankan memiliki peranan yang penting dalam proses kebangkitan (recovery) perekonomian secara keseluruhan.

Di samping peranannya dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran nasional dan menjalankan fungsi intermediasi (penyaluran dana dari penabung/pemilik dana ke investor), sektor perbankan juga berfungsi sebagai alat transmisi kebijakan moneter.

Dengan industri perbankan yang umumnya sedang mengalami kesulitan, transmisi kebijakan moneter melalui sektor perbankan tidak berfungsi sebagaimana diharapkan. Hal ini mengakibatkan kebijakan moneter sering kurang efektif dalam mencapai sasaran.

Dengan kerangka yang demikian, sangatlah sulit dibayangkan format pemulihan perekonomian nasional melalui program stabilisasi ekonomi makro apabila sektor perbankan tetap berada dalam kesulitan yang parah.

Untuk mengatasi dampak krisis, apa yang dapat dilakukan segera adalah melakukan restrukturisasi perbankan. Rangkaian kebijakan tersebut diharapkan dapat kembali membangun kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap sistem keuangan dan perekonomian kita, mengupayakan agar perbankan kita menjadi lebih solvabel sehingga dapat kembali berfungsi sebagai lembaga perantara yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter (Sabirin, 2000).

Menurut Dr. Kalam ada prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar yaitu, kemajuan teknologi yang dapat menggerakkan 3 dimensi dinamika internalnya yaitu: rakyat (the people), ekonomi nasional (national economy), kepentingan-kepentingan strategis (strategic interest).

Penguasaan teknologi juga sangat ter-gantung pada dimensi ke-empat yaitu waktu. Dinamika modern dunia bisnis dan per-dagangan akibat globalisasi secara kontinyu selalu mampu menggeser sasaran-sasaran pembangunan nasional dengan cara memper-cepat atau memperlambatnya (Mubyarto, 2001).