Pengembangan Tanaman Pangan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah

Menurut lokalisasi, komoditas tanaman pangan cenderung menyebar tidak merata, dan tidak satu pun kecamatan yang melakukan spesialisasi pada komoditas tanaman pangan tertentu. (Foto: BBADI)

Cilacap – Terdapat 6 komoditas basis tanaman pangan di Kabupaten Cilacap yaitu padi sawah, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu.

Menurut lokalisasi, komoditas tanaman pangan cenderung menyebar tidak merata, dan tidak satu pun kecamatan yang melakukan spesialisasi pada komoditas tanaman pangan tertentu.

Surplus produksi di setiap wilayah kecamatan ada yang bernilai positif dan negatif, tetapi hampir semua komoditas basis memberikan kontribusi yang besar terhadap surplus kecamatan. Nilai efek pengganda produksi terbesar adalah Kecamatan Karangpucung, Cipari, dan Kecamatan Kawunganten.

Hampir semua komoditas tanaman pangan mengalami pertumbuhan pesat di Kabupaten Cilacap, dan secara umum 6 komoditas basis yang ada menjadi komoditas andalan di masingmasing Kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap.

Pengembangan komoditas andalan tanaman pangan di Kabupaten Cilacap harus memperhatikan segala aspek lingkungan strategis yang disusun dalam peta pewilayahan didasarkan potensi dan keunggulan komoditas tanaman pangan yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan.

Pengembangan komoditas andalan tanaman pangan tersebut harus dilakukan dengan intensif dan berkelanjutan (suistainable), hal tersebut dikarenakan luas lahan pertanian yang terbatas di pulau jawa (Herry dan Tobari, 2008).

Peran Bibit Unggul dalam Pengembangan Desa Ketahanan Pangan

Stabilitas ketahanan pangan dapat terwujud salah satunya ketika ketersediaan pangan terjamin dengan berlandaskan kemampuan sumber daya lokal (wilayah). Kemampuan sumber daya lokal dapat terlihat ketika suatu wilayah mampu menghasilkan komoditas pangan untuk memenuhi konsumsi wilayah sendiri dan menjualnya ke wilayah lain disekitarnya.

Dalam mendukung usaha peningkatan produktivitas usaha pertanian, salah satunya melalui peningkatan penggunaan bibit unggul, pemeliharaan dan optimasi pemanfaatan infrastruktur irigasi dan jalan desa.

Upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan yaitu dengan menjamin ketersediaan pangan yang dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem produksi komoditas pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal dengan peningkatan produksi komoditas pangan.

Sejalan dengan Pasal 2 PP No. 68 tahun 2002, sistem ketahanan pangan harus berlandaskan kemampuan sumber daya lokal (wilayah) dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan wilayah dan nasional. Untuk memantapkan ketahanan pangan nasional, diharapkan setiap wilayah dapat mengembangkan potensi produksi komoditas pangannya sehingga dapat menopang kebutuhan regional maupun nasional. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu mengimbangi jumlah penduduk yang terus bertambah.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah melalui pencegahan dan penanggulangan dengan berbagai trigger mechanisms yang dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Penanganan daerah rawan pangan (PDRP) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan peran serta Ditjen. Tanaman Pangan, Ditjen. Hortikultura, Ditjen. Peternakan, Ditjen. Perkebunan serta Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air serta lintas sektor terkait. Pemerintah daerah sebagai pengelola utama sangat berperan dalam implementasinya.

Pembangunan ketahanan pangan yang berbasis dari sumber daya dan kearifan lokal harus terus digali dan ditingkatkan mengingat penduduk terus bertambah dan aktivitas ekonomi pangan terus berkembang dengan dinamis. Untuk membangun ketahanan pangan tersebut memerlukan kerjasama yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang meliputi pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat bahkan masyarakat sebagai individu.

Dipahami pula bahwa berbagai kebijakan, strategi dan program telah dirumuskan dengan baik pada masa lalu, namun belum dapat terlaksana secara efektif. Masalahnya lebih terletak pada komitmen dan kedisiplinan masing-masing pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melaksanakan tugasnya dengan benar dan mengarah pada pencapaian tujuan bersama, (Nainggolan, 2008).