Biaya Transaksi Usaha Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Cilacap

Perikanan skala kecil merupakan subsektor yang sangat penting untuk Indonesia karena merupakan perikanan rakyat yang meliputi lebih dari 90 persen nelayan nasional. (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Perikanan skala kecil merupakan subsektor yang sangat penting untuk Indonesia karena merupakan perikanan rakyat yang meliputi lebih dari 90 persen nelayan nasional.

Karakteristik dan permasalahan pokok dalam perikanan rakyat ini adalah bahwa nelayan pantai umumnya tergolong pada lapisan masyarakat dengan pendapatan yang relatif rendah dibandingkan dengan kelompok petani atau kelompok pekerja lainnya.

Efisiensi ekonomi sering kali hanya diukur dari aspek produksi, dan kurang memperhatikan segi non-produksi seperti biaya transaksi.

Dalam usaha penangkapan ikan skala kecil, banyak sekali pengeluaran di luar biaya produksi yang ditanggung oleh nelayan. Pengeluaran ini disadari atau tidak telah mengurangi tingkat penerimaan dari usaha penangkapan ikan skala kecil.

Biaya investasi bagi nelayan skala kecil di Kabupaten Cilacap mencapai Rp18.620.000,00 dengan rata-rata biaya produksi dalam setahun mencapai Rp30.400.000,00

Biaya transaksi yang muncul dari aktivitas perikanan skala kecil di Kabupaten Cilacap pada dasarnya tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir agar efisiensi usaha dapat meningkat. Retribusi lelang di TPI saat ini merupakan komponen biaya transaksi terbesar, yaitu mencapai Rp 1.935.012 pada tahun 2011.

Rasio biaya transaksi terhadap penerimaan nelayan skala kecil mencapai 0,26 atau rata-rata sebesar 26% dari Rp 100 yang diterima nelayan. Hal ini cukup signifikan menyebabkan berkurangnya penerimaan bersih oleh nelayan.

Dapat disarankan dalam tata kelola pembangunan perikanan khususnya bagi nelayan skala kecil di Kabupaten Cilacap, perlu memperhatikan manajemen kelembagaan seperti koperasi, yang mengelola retribusi lelang sebagai komponen terbesar biaya transaksi, agar keuntungan koperasi dapat memberikan manfaat balik sebesar mungkin kepada nelayan skala kecil seperti subsidi modal dan subsidi musim paceklik, agar efisiensi usahanya meningkat (Patria et al., 2014).

Pengoptimalan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Strateginya

Formulasi strategi yang perlu dilakukan untuk terwujudnyan pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan untuk aspek ekonomi adalah: (1) Meningkatkan daya saing produk industri hasil perikanan tangkap, (2) Menciptakan sistem pemasaran dan distribusi produk perikanan tangkap di dalam negeri yang efisien, aman, dan berkualitas, dan (3) Meningkatkan efisiensi usaha perikanan tangkap skala kecil dan memenuhi skala ekonomi (economy of scale).

Sedangkan untuk aspek sosial strategi yang dilakukan adalah: (4) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan nelayan dan tenaga kerja perikanan tangkap.

Sementara untuk aspek ekologi strategi yang dapat dilakukan adalah: (5) Pemberantasan kegiatan IUU fishing dan (6) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap berbasis daya dukung ekosistem perairan. Dan untuk aspek sosial strategi yang dilakukan meliputi: (7) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas sumber daya ikan dan efektifitas penegakan hukumnya dan (8) Sistem pendataan dan informasiperikanan tangkap yang andal dan terintegrasi.

Formulasi strategi yang perlu dilakukan untuk terwujudnyan pengelolaan perikanan budidaya berkelanjutan untuk aspek ekonomi adalah: (1) Menyediakan benih dan pakan dengan jumlah yang cukup dan harga yang pantas, (2) Meningkatkan sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan pada produk perikanan budidaya, (3) Menciptakan sistem pemasaran dan distribusi produk perikanan yang efisien, (4) Meningkatkan efisiensi usaha perikanan budidaya dan memenuhi skala ekonomi, (5) Meningkatnya daya saing produk industri hasil perikanan budidaya.

Sedangkan untuk aspek sosial strategi yang dilakukan adalah: (10) Meningkatkan sistem penjaminan sosial untuk pembudidaya dan (11) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pembudidaya. Sementara untuk aspek ekologi strategi yang dapat dilakukan adalah: (6) Mengurangi resiko kerusakan lingkungan dengan menerapkan sistem budidaya sesuai dengan daya dukung perairan yang ada, (7) Membangun sistem pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan yang efektif, efisien, dan transparan, (8) Mengurangi resiko masuknya Invasive Alien Species (IAS), dan (9) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan budidaya perikanan skala kecil berbasis daya dukung ekosistem. Dan untuk aspek sosial strategi yang dilakukan meliputi: (12) Meningkatkan kapasitas kelembagaan produsen untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining power) pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil, (12) Penjaminan tata ruang untuk usaha budidaya perikanan, dan (13) Sistem pendataan dan informasi perikanan tangkap yang andal dan terintegrasi (Kementerian PPN / Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan, 2014).