Sebaran Disparitas Antar Daerah di Kabupaten Banyumas

Untuk menelaah lebih jauh terkait masalah disparitas, dipertegas juga dalam dokumen MP3EI 2011-2025 dimana penguatan konektifitas menjadi salah satu dari pilar utama. Hal ini tidak lain adalah untuk memperbaiki ketimpangan spasial. (Foto: Suarajateng)

Banyumas – Ciri dari disparitas seperti Kawasan Kumuh dan Kemacetan menjadi sasaran yang dapat dijadikan studi dispartias antar daerah di Kabupaten Banyumas.

Untuk menelaah lebih jauh terkait masalah disparitas, dipertegas juga dalam dokumen MP3EI 2011-2025 dimana penguatan konektifitas menjadi salah satu dari pilar utama. Hal ini tidak lain adalah untuk memperbaiki ketimpangan spasial.

Disparitas antar daerah sebagaimana menurut Rustiadi dkk. (2011) mengatakan bahwa ketidakseimbangan pembangunan antar-daerah menimbulkan penyakit “urbanisasi” yang dicirikan dengan bentuk ketidakefisienan dan permasalahan seperti munculnya kawasan kumuh, tingginya polusi, tingginya kemacetan, kriminalitas pada perkotaan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas antar-daerah menurut Rustiadi dkk (2011) terkait dengan variabel-variabel fisik dan sosial ekonomi daerah. Faktor utama ini antara lain adalah: (1) geografi); (2) sejarah; (3) politik; (4) kebijakan pemerintah; (5) administrasi; (6) sosial budaya; dan (7) ekonomi.

Pada suatu daerah yang cukup luas akan terjadi variasi spasial kuantitas dan kualitas sumberdaya mineral, sumberdaya pertanian, topografi, iklim, curah hujan, dan sebagainya. Apabila faktor-faktor lain sama, maka kondisi geografi yang lebih baik akan berkembang lebih baik.

Disparitas antar daerah di Kabupaten Banyumas berdasarkan Indeks Williamson tergolong kecil, jika membandingkannya dengan nilai PDRB antar daerah tampak adanya disparitas.

Terdapat akumulasi penduduk di bagian timur Kabupaten Banyumas dengan kepadatan penduduk sangat tinggi. Permukiman kumuh (slume area) muncul di bagian timur karena disebabkan Polarisasi pembangunan di bagian timur Kabupaten Banyumas (Wiguna, 2016).

Solusi Ketimpangan Pembangunan Daerah Dorong Kejajuan Daerah

Kesenjangan antar wilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi di Indonesia masih merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan nasional. Saat ini, kesenjangan antar wilayah di Indonesia dipandang relatif masih cukup tinggi, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Oleh karena itu, upaya untuk melakukan percepatan pemerataan pembangunan, termasuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarkelompok sosial-ekonomi dan antarwilayah menjadi salah satu agenda pembangunan nasional.

Prakarsa pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan di masing-masing daerahnya menjadi sangat penting. Ada beberapa masalah penting yang berkaitan dengan program inovasi pemerintah daerah terkait pengurangan kesenjangan wilayah. Pertama, adanya ketidakjelasan penetapan tupoksi stakeholder yang terlibat dan lemahnya penyiapan kelembagaan masyarakat penerima manfaat. Kedua, panjangnya rentang kendali sehingga menyebabkan tahapan-tahapan program tidak berjalan dengan baik. Selain itu, masih lemahnya pemberdayaan masyarakat, pendampingan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah karena adanya pergantian pimpinan kepala daerah ikut berpengaruh terhadap keberlanjutan program inovasi di daerah.

Oleh karena itu program inovasi yang diinisiasi oleh pemerintah dengan hirarki lebih tinggi perlu membagi peran dan kewenangan dengan pemerintah di bawahnya. Pembagian peran dan kewenangan ini perlu diatur secara jelas melalui regulasi yang berlaku, sehingga terdapat kepastian hukum pagi masing-masing pihak untuk melaksanakan program inovasi.

Pemberian kewenangan dan peran pada pemerintah yang lebih rendah perlu diimbangi dengan kebijakan insentif untuk mendorong kinerja pemerintah di bawahnya dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.

Untuk memastikan efektifitas kelembagaan di tingkat penerima manfaat tersebut, pihak pemerintah dan pemerintah daerah sebagai inisiator program perlu menyiapkan kebijakan berupa penetapan mekanisme dan prasyarat bagi pembentukan kelembagaan penerima manfaat.

Kelembagaan yang kuat di tingkat masyarakat dapat meningkatkan efektifitas pendistribusian berbagai program tersebut agar saling komplementer dan tidak saling tumpang tindih. Selain itu, kelembagaan yang baik di tingkat masyarakat juga dapat menjadmin kemandirian dan keberlanjuta program di masa datang.

Pada akhirnya, dalam hampir semua program inovasi, kebutuhan tenaga pendamping (fasilitator) memegang peranan yang signfikan dalam menjamin efektifitas pencapaian tujuan. Adapun fungsi utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan masyarakat dengan pihak lain.

Oleh karenanya, untuk menjamin keberlanjutan proses pendampingan, sudah saatnya dipertimbangkan pengembangan pendamping yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang lebih baik terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat sebagai sasaran program inovasi di daerah (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).