Analisis Data Spasial Guna Cegah Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Banyumas

Hampir setiap tahun tepatnya pada musim penghujan terjadi banjir dibeberapa daerah di wilayah Kabupaten Banyumas. (Foto: suara.com)

Banyumas – Hampir setiap tahun tepatnya pada musim penghujan terjadi banjir dibeberapa daerah di wilayah Kabupaten Banyumas. Banjir yang terjadi disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi dan masalah drainase serta penumpukan sampah juga turut menyebabkan meluapnya air sehingga menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas.

Pengolahan data menggunakan software ArGis 10.1 dengan melibatkan data DEM yang dihasilkan dari citra radar SRTM bertujuan untuk menghasilkan peta kelas tinggi dan peta kemiringan lahan/lereng.

Pembuatan kelas ketinggian dilakukan proses reclassify pada software ArGis 10.1 dengan menggunakan data DEM SRTM di Kabupaten Banyumas sehingga didapatkan kelas ketinggian dengan didominasi oleh daerah dengan ketinggian kurang dari 200 meter terutama di wilayah Kecamatan Purwokerto, Ajibarang, Purwojati, Rawalo, Kalibagor, Sokaraja, Kembaran, dan Kecamatan Wangon.

Intensitas curah hujan sangat tinggi atau sangat basah di Kabupaten Banyumas berada di Kecamatan Cilongok, Kedungbanteng, Kembaran, Sokaraja, Baturaden, Sumbang, Kemranjen dan Somagede. Sedangkan intensitas curah hujan yang sangat kering berada di Kecamatan Sumpiuh dan Kecamatan Tambak.

Sedangkan untuk penggunaan lahan di Kabupaten Banyumas untuk penutupan lahan Pemukiman dan sawah banyak terdapat di daerah perkotaan seperti Purwokerto, Kembaran, Sokaraja, Jatilawang, dan Wangon. Selain itu banyak terdapat penutupan lahan berupa hutan dan pertanian lahan kering di Kecamatan Pekuncen, Kedung Banteng, Sumbang, Sumpiuh, Kemranjen dan Kecamatan Tambak.

Kecamatan yang terdapat daerah kelas rawan adalah Kecamatan Baturaden, Cilongok, Kalibagor, Karanglewas, Kebasen, Kedungbanteng, Kembaran, Kemranjen, Purwokerto Timur, Sokaraja, Somagede, Sumbang, dan Kecamatan Sumpiuh, sedangkan untuk kelas sangat rawan terdapat di Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Jatilawang.

Metode Pencegahan Banjir Memanfaatkan Partisipasi Masyarakat dan Terstruktur

Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir (prevention), penanganan saat banjir (response/intervention), dan pemulihan setelah banjir (recovery).

Kegiatan penanggulangan banjir mengikuti suatu siklus (life cycle), yang dimulai dari banjir, kemudian mengkajinya sebagai masukan untuk pencegahan (prevention) sebelum bencana banjir terjadi kembali.

Pencegahan dilakukan secara menyeluruh, berupa kegiatan fisik seperti pembangunan pengendali banjir di wilayah sungai (in-stream) sampai wilayah dataran banjir (off-stream), dan kegiatan non-fisik seperti pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini bencana banjir.

Setelah pencegahan dilaksanakan, dirancang pula tindakan penanganan (response/intervention) pada saat bencana banjir terjadi. Tindakan penanganan bencana banjir, antara lain pemberitahuan dan penyebaran informasi tentang prakiraan banjir (flood forecasting information and dissemination), tanggap darurat, bantuan peralatan perlengkapan logistik penanganan banjir (flood emergency response and assistance), dan perlawanan terhadap banjir (flood fighting).

Pemulihan setelah banjir dilakukan sesegera mungkin, untuk mempercepat perbaikan agar kondisi umum berjalan normal. Tindakan pemulihan, dilaksanakan mulai dari bantuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, perbaikan sarana-prasarana (aftermath assistance and relief), rehabilitasi dan adaptasi kondisi fisik dan non-fisik (flood adaptation and rehabilitation), penilaian kerugian materi dan non-materi, asuransi bencana banjir (flood damage assessment and insurance), dan pengkajian cepat penyebab banjir untuk masukan dalam tindakan pencegahan (flood quick reconnaissance study).

Partisipasi masyarakat merupakan proses teknis untuk memberi kesempatan dan wewenang lebih luas kepada masyarakat, agar masyarakat mampu memecahkan berbagai persoalan bersama-sama. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (level of involvement) masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan lebih baik dalam suatu komunitas, dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memberi kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Stakeholder penanggulangan banjir secara umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) beneficiaries, masyarakat yang mendapat manfaat/dampak secara langsung maupun tidak langsung; (2) intermediaries, kelompok masyarakat atau perseorangan yang dapat memberi pertimbangan atau fasilitasi dalam penanggulangan banjir, antara lain: konsultan, pakar, LSM, dan profesional di bidang SDA.; (3) decision/ policy makers, lembaga/institusi yang berwenang mebuat keputusan dan landasan hukum, seperti lembaga pemerintahan dan dewan sumberdaya air (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat Pengairan dan Irigasi).