Penentuan Resiko dan Kerentanan Tsunami di Kebumen dengan Citra Alos

Pemodelan estimasi genangan tsunami berdasarkan variasi ketinggian run-up pada garis pantai dapat dilakukan dengan menggunkan fungsi cost distance pada software ArcGIS. (Foto: Media neliti)

Kebumen – Indonesia sebagai negara kepulauan secara geologis rentan terhadap bencana alam pesisir. Tsunami adalah salah satu bencana alam yang senantiasa mengancam penduduk pesisir. Walaupun jarang terjadi, namun daya hancurnya yang besar membuatnya harus diperhitungkan.

Akhir-akhir ini masyarakat yang tinggal atau membangan bangunan fisik mendekati ke arah pantai semakin pesat, karena lokasi ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, misalnya lokasi kawasan wisata.

Disisi lain wilayah ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, terutama untuk ancaman bencana tsunami, terutama untuk kawasan di dekat area pantai

Pemodelan estimasi genangan tsunami berdasarkan variasi ketinggian run-up pada garis pantai dapat dilakukan dengan menggunkan fungsi cost distance pada software ArcGIS.

Pemodelan daerah genangan tsunami menggunakan parameter koefisien kekasaran permukaan, kemiringan (slope) permukaan, variasi ketinggian gelombang tsunami dan vektor garis pantai.

Berdasarkan hasil analisis estimasi resiko tsunami terhadap tingkat keselamatan jiwa dalam bentuk informasi spasial, terlihat bahwa pemukiman kecamatan dengan resiko sangat tinggi adalah pemukiman Kecamatan dengan akumulasi ancaman kerentanan pemukiman yang sangat tinggi dan berada pada ancaman bahaya yang sangat tinggi. Yaitu pada Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, klirong, Petanahan, Puring. Sedangkan yang terendah Sadang, Karanganyar, dan Sempor (Islam et al., 2014).

Kesiapan Institusi Lokal dalam Hadapi Tsunami

Selama ini ancaman dan bahaya dari bencana alam seringkali hanya dianggap sebagai proses alamiah lingkungan, sehingga masyarakat kurang dipertimbangkan dalam pengelolaan risiko bencana. Oleh karena itu, solusi-solusi yang bersifat teknis sering menjadi pilihan untuk menanggulangi risiko bencana, padahal tidak dapat dipungkiri bahwa solusi-solusi teknis tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah kebencanaan tersebut.

Paradigma penanggulangan bencana telah bergeser dari penanggulangan bencana yang bersifat responsif saat terjadi bencana menuju penanggulangan bencana yang bersifat kesiapan yang proaktif. Paradigma baru menuntut kesiapan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk institusi kelurahan/desa sebagai institusi lokal pada struktur pemerintahan.

Kesiapan institusi dalam menghadapi bencana tsunami diidentifikasi dari hal-hal yang mampu mengurangi risiko terhadap bahaya tsunami, yang dikelompokkan menjadi aspek fisik dan nonfisik.

Dilihat dari aspek fisik, kesiapan tersebut berupa ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana tsunami seperti TES, TPS, jalur evakuasi dan sarana informasi kebencanaan serta sarana pengurangan risiko bencana lainnya.

Berdasarkan aspek nonfisik, seperti pengetahuan dan sikap terhadap bencana tsunami, kebijakan terhadap bencana tsunami, kedua kelurahan telah memperoleh sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana tsunami, namun frekuensi dan kontinuitasnya perlu dijaga.

Dilihat dari aspek kebijakan, kehadiran seksi yang menangani masalah penanggulangan, optimalisasi seksi tersebut perlu dilakukan guna mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif. Selain itu, kehadiran KSB sebagai representasi pelibatan masyarakat merupakan langkah yang tepat dengan catatan bahwa kehadirannya bukanlah sekedar formalitas belaka. Oleh karena itu, institusi lokal dan pihak terkait harus merumuskan rencana strategis dalam pembinaan KSB (Anam et al., 2018).