Himbauan Pemkab Cilacap dalam Menghadapi Covid 19

Pamflet himbauan Pemkab Cilacap dalam mengahadapi wabah covid-19. (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Dua Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 di Kabupaten Cilacap kembali dinyatakan negatif menyusul keluarnya hasil pemeriksaan laboratorium. Hal ini dinyatakan dalam rilis resmi yang diterbitkan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Cilacap, Jumat (3/4).

Dua PDP tersebut yakni anak perempuan berusia 13 tahun dari Desa Bojong, Kawunganten yang meninggal dunia pada hari Jumat, 27 Maret lalu. Selanjutnya anak perempuan berusia 3 tahun yang beralamat di Perumahan Taman Gading, Cilacap Selatan yang kondisi makin baik dan sudah diizinkan pulang.

Hingga saat ini jumlah PDP sebanyak 45 orang dengan rincian 15 orang sudah dinyatakan negatif dan sudah pulang sedangkan 30 orang menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) secara komulatif sejak tanggal 28 Januari 2020 sebanyak 1022 orang.

Rinciannya 105 orang sudah selesai pemantauan dan dinyatakan sehat, sedangkan 917 orang masih dalam pemantauan. Sedangkan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 orang dengan rincian 1 dalam perawatan dan 1 meninggal.

Sebelumnya, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji pada Sabtu (28/3) telah menyampaikan himbauan untuk warga masyarakat Cilacap yang kini tengah berada di perantauan, agar untuk sementara waktu tidak mudik ke kampung halaman, Himbauan ini disampaikan Bupati melalui akun YouTube Diskominfo Cilacap, Sabtu (28/3).

“Ini bukan main main. Saya menyampaikan sungguh-sungguh, karena ini masalah hidup mati. Kalau kangen sama keluarga, video call saja”, kata Bupati.

Sedangkan warga yang sudah terlanjut mudik, Bupati mewajibkan agar mereka menghubungi pemangku wilayah setempat. Mereka juga diminta memeriksakan kesehatan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat. Sebab warga yang memiliki riwayat perjalanan khususnya dari daerah terjangkit, otomatis statusnya menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Masyarakat juga dihimbau untuk tidak berkerumun, senantiasa menjaga kebersihan, dan menggunakan masker apabila ada keperluan di luar rumah.

Pentingnya Sinergisitas dalam Menangani Bencana Alam dan Non Alam

Secara geografis, Indonesia berada pada posisi yang rawan bencana, khususnya gempabumi. Gempabumi telah terjadi susulmenyusul di berbagai tempat di Indonesia, mulai dari Aceh, Nias, Sumatera Barat, Bengkulu, DIY, Yogyakarta, NTT (seperti di Alor), hingga Papua (misalnya di Nabire).

Pada tanggal 2 September 2009, terjadi gempabumi besar yang berkekuatan 7,3 skala Richter yang berpusat di kedalaman 30 km di bawah dasar Samudera Indonesia, terletak sekitar 142 km sebelah barat daya Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat (BNPB,2009).

Mengingat lokasi Indonesia berada pada lokasi rawan bencana gempa, maka Indonesia memerlukan kemampuan penanganan bencana yang handal. Selain upaya-upaya pencegahan, penanganan kejadian (incident) bencana itu sendiri sangat diperlukan. Untuk itu, pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap berbagai aspek dari bencana itu sendiri jugasangat dibutuhkan.

Salah satu aspek atau dimensi yang perlu difahami dalam upaya penanggulangan bencana ini adalah aspek sosial. Oleh sebab itu, kajian ilmiah terhadap dimensidimensi sosial dalam penanggulangan bencana ini sangatlah diperlukan. Urgensi kajian dimensi sosial ini semakin besar, mengingat kajian terhadap dimensi sosial dari masalah bencana ini di Indonesia masih kurang.

Akurasi data juga menjadi perdebatan yang hangat dan berkepanjangan di kalangan para korban gempa, khususnya menyangkut ketepatan pengkategorian tingkat kerusakan rumah. Banyak warga yang merasa rumahnya seharusnya masuk kategor rusak berat, namun dalam catatan pemerintah masuk kategori rusak sedang, atau yang seharusnya rusak sedang dimasukkan sebagai rusak ringan.

Berkembang pula isu-isu bahwa penentuan kategori ini tidak netral dan objektif, tetapi tergantung kedekatan dengan pihak yang memverifikasi data. Selanjutnya, ada pula warga korban bencana yang tidak terdata.

Agar koordinasi dalam penanganan bencana berjalan baik, perlu dibangun sistem koordinasi yang tidak terlalu birokratis namun efektif dan dapat dipercaya. Selanjutnya, pemerintah daerah khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana perlu dipersiapkan. Berbagai organisasi atau kelompok masyarakat d daerah rawan bencana perlu pula diber pembekalan penanganan bencana. Perlu pula dibentuk organisasi yang berkiprah di bidang kebencanaan.

Pemberian dana bantuan hendaknya tidak ditunda-tunda, karena itu dapat memicu konflik sosial. Selanjutnya, sebaiknya dana bantuan tidak diberikan secara bertahap kepada sebagian korban saja, karena hal itu juga dapat memicu kecemburuan dan konflik sosial.

Sebaiknya kelompok miskin dan marjinal mendapat perhatian khusus, baik pada fase tanggap darurat maupun fase selanjutnya. Dalam kaitan ini, penanganan korban bencana sebaiknya sekaligus dijadikan sebagai program pengentasan kemiskinan bagi korban dari kelompok miskin dan marginal. Ini bisa mencakup pemberian tanah atau modal usaha yang disertai dengan pendampingan atau bimbingan (Pramono, 2016).