Forkopimda Beri Dukungan Kepada Tim Medis Percepat Penanggulangan Covid-19

Forkopimda mendatangi RSUD Cilacap yang merupakan rumah sakit rujukan lini kedua, Selasa (7/4). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Tenaga medis merupakan garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19. Fakta ini menggerakkan Forkopimda yang terdiri darui Kapolres Cilacap AKBP Derry Agung Wijaya, Komandan Kodim 0703/Cilacap Letkol Inf. Wahyo Yuniartoto dan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap untuk memberikan dukungan moral.

Forkopimda mendatangi RSUD Cilacap yang merupakan rumah sakit rujukan lini kedua, Selasa (7/4). Di sana, mereka menyerahkan bantuan extra fooding berupa 10 dus susu, muniman kacang hijau, madu, dan buah buahan.

“Mereka merupakan garda terdepan penanganan dan penanggulangan Covid-19, sehingga kita harus memberikan dukungan moral”, kata Kapolres.

Pernyataan serupa juga disampaikan Dandim 0703/Cilacap Letkol Inf. Wahyo Yuniartoto. Pengabdian para tenaga medis merupakan sebuah keteladanan yang partit diapresiasi. Sebab mereka berada di garis tedepan dalam penaganan pandemi global ini. “Oleh karena itu kami juga berharap masyarakat membangun kepedulian dalam memerangi wabah ini”, tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat mengungkapkan, Forkopimda terus bersinergi dan memberikan dukungan bagi tim medis dalam menanggulangi Covid-19. Sehingga pihaknya terus memberikan semangat agar mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Selain menyambangi RSUD Cilacap, Forkopimda juga melaksanakan himbauan antisipasi Covid-19.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Lomanis ini, Forkopimda memberikan paket sembako kepada masyarakat dan pedagang kaki lima. Sejumlah pengayuh becak dan pedagang yang berada di Pasar Sakalputung juga mendapatkan paket sembako ini.

Pentingnya Penanggulangan Bencana Secara Terstruktur dan Sistematis

Fenomena semburan lumpur di Sidoarjo yang terjadi pada akhir Mei 2006 di lokasi dimana PT. Lapindo Brantas Inc. melakukan kegiatan pengeboran adalah sebuah contoh dampak negatif dari kegiatan industri serta bentuk bencana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sehubungan dengan hal ini maka keberadaan atau tersedianya peta risiko Kegagalan Teknologi di Indonesia menjadi sangat krusial.

RENAS PB 2015-1019 bertujuan untuk memberikan acuan kepada K/L dan Non K/L, serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Permasalahan yang dihadapi penanggulangan bencana dalam lima tahun mendatang adalah masih tingginya risiko bencana di Indonesia yang disebabkan oleh belum maksimalnya pelaksanaan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh hal-halberikut:

  • Belum dipahaminya PRB oleh sektor dan daerah sehingga program belum terintegrasi.
  • Belum dijadikannya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai “masterplan” bagi penanggulangan bencana di Indonesia.
  • Luasnya wilayah Indonesia yang memerlukan waktu lebih lama untuk menerapkan PRB ke seluruh Indonesia.
  • Dana yang tersebar di K/L menjadi bagian dari sektor masing-masing.

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama melalui UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dengan demikian arah kebijakan nasional yang akan diwujudkan melalui RENAS PB 2015-2019 adalah: Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana Indonesia dengan (1) Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Bencana, (2) Peningkatan Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana.

Kunci keberhasilan dalam penanggulangan bencana adalah adanya story leadership (kepemimpinan). Aktor penanggulangan bencana perlu berperan sebagai pemimpin (leader) bukan manajer.

Pemimpin dan manajer mengandung dua pengertian yang berbeda. Seorang pemimpin mampu mengatasi dinamika di lapangan yang seringkali tidak sesuai dengan aturan normatif atau produk hukum yang dapat saja justru menghambat penanganan bencana yang dituntut agar selalu cepat, tanggap, dan akomodatif.

Seorang pemimpin bersifat dinamis. Sementara itu, seorang manajer biasanya terpaku kepada aturan yang ada, terkurung dalam status quo bersifat statis (Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019).