Penyemprotan Desinfektan di Banyumas Dilakukan Secara Serempak

Bertempat di Pendopo Si Panji Banyumas dilaksanakan Apel Gerakan Serentak Penyemprotan Desinfektan dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas pada hari Selasa (31/03). (Foto: Pemkab Banyumas)

Banyumas – Bertempat di Pendopo Si Panji Banyumas dilaksanakan Apel Gerakan Serentak Penyemprotan Desinfektan dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas pada hari Selasa (31/03).

Acara yang dipimpin oleh Kapolres Banyumas AKBP Whisnu Caraka juga dihadiri oleh Bupati Banyumas Ir. Achmad Husein, Komandan Komando Distrik Militer 0701/Banyumas Letnan Kolonel Infanteri Candra beserta jajaran forkompimda lainnya serta perwakilan dari PMI, PDAM, Dinas Perhubungan dan BPBD.

“Penyemprotan ini dilakukan di titik-titik yang sudah ditentukan dengan tujuan memutus rantai penyebaran corona selain itu juga sejak tadi malam diberlakukan jam malam yang pelaksanaannya akan diatur dan dievaluasi kembali,” ujar Whisnu dalam sambutannya.

Sejumlah 3 (tiga) mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan guna untuk penyemprotan desinfektan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Salah satu rutenya dimulai dari Pendopo Si Panji Banyumas dilanjutkan ke area stasiun – RS Ananda – Pasar Manis – Tugu Corner – Perempatan Kebondalem.

Perlunya Sinergisitas dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/ penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki kesamaan dimana secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Peace and order maintenance) dan Penegakan Hukum (law enforcement).

Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat sedangkan Polri menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Suprayetno, 2017).