Pasien Sembuh Covid-19 Sembuh Diantar Pulang oleh Wagub Banyumas

Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengantarkan pulang Sagimin Pasien positif Covid-19 yang tinggal sementara di RT 03 RW 04 Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas Jumat (03/04). (Foto: Pemkab Banyumas)

Banyumas – Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengantarkan pulang Sagimin Pasien positif Covid-19 yang tinggal sementara di RT 03 RW 04 Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas Jumat (03/04).

Ia dinyatakan sembuh bersama pasien dari Desa Kracak Kecamatan Ajibarang sehari sebelumnya dan sempat dijenguk oleh Bupati Banyumas Achmad Husein. Hal itu menjadi kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Banyumas, setelah hampir tiga pekan dalam suasana tegang, panik dan ada yang ketakutan.

Wakil Bupati Banyumas bahwa setelah hasil swab yang kedua dari pasien tersebut negatifm, orang tersebut sudah tidak membawa virus Corona lagi dalam tubuhnya, dan yang bersangkutan sudah tidak berpotensi menularkan apapun terkait Corona. Namun demikian, wakil Bupati meminta karena baru sembuh, agar tetap menjaga kesehatan dan mematuhi anjuran dokter, karena orang yang baru sembuh membutuhkan fase pemulihan atau istirahat agar kesehatannya bisa pulih seperti sedia kala.

“Pokoknya kalau menurut anjuran dokter, Insya Allah sembuh. Jangan ngeyel, turuti aturan pemerintah, agar semua berjalan lancar dan corona segera hilang,” kata Sadewo.

Saat ditanya ditempat karantina, Sudiah istri Sagimin mengaku sempat kaget ketika disuruh pindah dari rumah sakit. Ketakutan itu karena takut dipindah kerumah sakit yang lebih jauh.

“Alhamdulillah kami mendapat pelayanan yang baik dari perawat dan dokter. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan, terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang telah merawat suami saya,” katanya.

Meski hanya perwakilan kepulangan pasien korona, disambut oleh beberapa warga, antara lain Camat Sumpiuh Ahmad Suryanto dan Forkompicam, Kepala Desa Kemiri, Ketua RT 02 rw 04 Adman, serta beberapa tetangga dan kerabat. Menurut Camat Sumpiuh penyambutan sengaja dibatasi agar tidak terjadi kerumunan.

“Kami sudah sosialisasikan ke warga agar kepulangan pasien, diterima dengan baik. Namun tetap menjaga jarak,” kata Suryanto

Peran Pemerintah Daerah dalam Mengayomi Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Kepolisian fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utamanya, sedangkan bagi Pemerintah Daerah adalah kewajiban yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam penyelenggaran keamanan dan ketertiban, Polri tidak dapat bekerja sendirian, melainkan membutuhkan kerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah yang sangat peduli serta mendukung terhadap tugas-tugas pencegahan kejahatan. Bentuk kepedulian Pemerintah Daerah salah satunya dalah menganggarkan biaya untuk penyelenggaraan keamanan dan diberikan pada kepolisian di daerahnya.

Dalam hal ini pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah harus bekoordinasi secara sinergis dalam kerjasamanya untuk melaksanan fungsi ketertiban. Tugas kepolisian dalam bidang ketertiban masyarakat tidak diserahkan kepada lembaga lain seperti Pemerintah Daerah.

Akan tetapi, Pemerintah Daerah dapat mendukung Kepolisian dalam menjalankan tugasnya guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pendelegasian wewenang oleh Mabes Polri ke Polda.

Bentuk kerjasama antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban tertuang pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 43 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait kewajiban kewajiban Kepala Daerah untuk memelihara kententeraman dan ketertiban masyarakat dimana tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyakat juga menjadi sebuah kewajiban bagi Kepala Daerah untuk menjalankannya.

Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan (Nugraha, 2018).