Fasilitasi Hotel untuk Perawat dan Dokter dari Pemkab Purbalingga

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memfasilitasi penginapan di Resort & Cottage Owabong khusus untuk perawat dan dokter yang menangani pasien khususnya yang berkaitan dengan Covid-19, Minggu (29/3). (Foto: Pemkab Purbalingga)

Purbalingga – Pemerintah Kabupaten Purbalingga memfasilitasi penginapan di Resort & Cottage Owabong khusus untuk perawat dan dokter yang menangani pasien khususnya yang berkaitan dengan Covid-19. Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM mengatakan, fasilitasi ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka.

“Saya memahami betul bahwasannya para tenaga medis/kesehatan, ini memiliki resiko yang tinggi untuk terpapar Covid-19. Oleh karenannya, daripada mereka pulang ke rumah dalam kondisi dengan resiko yang tinggi bertemu dengan anak, suami, ister idan keluarga, maka kami sepakat untuk menyediakan tempat untuk istirahat ini,” kata Bupati Tiwi, Minggu (29/3) di kompleks Resort & Cottage Owabong, Bojongsari.

Bupati Tiwi menuturkan, Pemkab Purbalingga menyediakan 20 kamar untuk fasilitasi para tenaga medis, tenaga kesehatan yang selama ini berjuang di garda terdepan untuk melawan Covid-19. Semuanya akan ditanggung biayanya oleh Pemkab Purbalingga..

Disamping itu juga, Pemkab Purbalingga akan menyediakan transportasi bus khsusus dari pemerintah yang nanti akan mengantar mereka dari tempat istirahat ini menuju tempat kerja. Bupati berharap, fasilitasi ini bisa membantu para petugas medis/kesehatan agar kita bisa bareng-bareng berjuang melawan Corona, dan memberi kemaslahatan kepada masyarakat Purbalingga.

“Hormat kami kepada para petugas medis yang selama ini sudah bertugas luar biasa, semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahuwataala memberikan kesehatan kepada mereka,” ungkapnya.

Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Partisipasi Pemerintah dan Lapisan Masyarakat

Tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi sebagai pelaksana pelayanan merupakan instrumen pemerintah yang diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik tersebut secara yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel (Pambudi, 2017).

Untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya, organisasi birokrasi harus memiliki sistem yang efektif, aparatur yang profesional, tanggap, aspiratif, inovatif, dan perilaku birokrasi yang mencerminkan abdi masyarakat.

Optimalitas pelayanan dapat dicapai apabila pelayan prima dijalankan apabila faktor internal dan eksternal dari suatu instansi peyelenggara pelayanan mendukung. Fakor internal adalah berupa pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Disimpulkan oleh penulis standar pelayanan mengandung muatan terpenting yaitu sarana dan prasarana, SDM aparatur, dan legitimasi (dasar hukum), sedangkan faktor eksternal adalah berupa partisipasi masyarakat.

Faktor utama yang mempengaruhi partsipasi masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan tersebut terkait dengan instansi penyedia, proses pelayanan dan manfaat atau hasil yang diterima dari pelayanan tersebut.

Pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjadikannya optimal. Namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut mensukseskan suatu program yang telah dicanangkan pemerintah. Perlu adanya kesadaran moral dan hukum oleh tiap-tiap anggota masyarakat. Pemerintah melakukan sosialisasi namun hasil akhir ditentukan oleh partisipasi masyarakat (Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2014).