Bantuan Handsprayer dan Disinfektan Kepada Anggota DPRD Kebumen oleh Bupati Yazid Mahfudz

Secara simbolis bantuan diserahkan oleh Ketua Gugus Tugas KH Yazid Mahfudz, kepada tiga pimpinan DPRD. Yaitu Ketua DPRD Sarimun, Wakil Ketua Fuad Wahyudi dan Yuniarti Widayaningsih. Penyerahan bantuan ini dilakukan di halaman DPRD Kebumen, Jumat (3/4). (Foto: Pemkab Kebumen)

Kebumen – Sebanyak 50 anggota DPRD Kebumen menerima bantuan handsprayer dan disinfektan dari Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kebumen.

Secara simbolis bantuan diserahkan oleh Ketua Gugus Tugas KH Yazid Mahfudz, kepada tiga pimpinan DPRD. Yaitu Ketua DPRD Sarimun, Wakil Ketua Fuad Wahyudi dan Yuniarti Widayaningsih. Penyerahan bantuan ini dilakukan di halaman DPRD Kebumen, Jumat (3/4).

Yazid Mahfudz mengatakan, bantuan tersebut merupakan usulan dari anggota DPRD agar digunakan dalam penyemprotan disinfektan di masing-masing daerah pemilihannya. Nantinya, para anggota DPRD bersama masyarakat akan terjun langsung melakukan penyemprotan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona.

“Karena beliau-beliau (Anggota DPRD) adalah wakil rakyat yang menjadi panutan di dapilnya. Sehingga penyebaran COVID-19 dapat dicegah,” kata Bupati Yazid Mahfudz.

Ia menambahkan, dalam penanganan wabah virus corona, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Tetapi peran legislatif dan masyarakat sangat penting. Sementara itu, masing-masing anggota DPRD menerima bantuan satu unit handsprayer dan 30 liter disinfektan.

Wakil Ketua DPRD Kebumen, Yuniarti Widayaningsih, menjelaskan setelah menerima handsprayer dan disinfektan, anggota DPRD akan langsung melakukan penyemprotan secara serentak.

“Jam 1 siang, kita lakukan penyemprotan disinfektan secara massal di semua dapil di Kabupaten Kebumen,” ujarnya.

Perlunya Pemerintah Daerah Upayakan Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan publik selalu menjadi isu strategis dan menarik untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan kondisi perubahan pelayanan yang diinginkan belum sesuai dengan harapan publik dan menjadi indikator penting tata kelola pemerintahan yang baik.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dengan membuat berbagai kebijakan sebagai landasan pelayanan seperti diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan ketepatan waktu pelayanan, ketersediaan informasi, profesionalisme aparatur, sikap aparatur, peran eksternal dan internal pimpinan dan pada saat yang sama meminimalkan konflik politik organisasi dalam Pemerintah Daerah sehingga tingkat kepuasan dan kepercayaan publik menjadi meningkat terhadap pemerintah daerah dalam pelayanan dasar (Lanin & Hermanto, 2018).

Menurut (Khalil, 2012) terdapat empat model pelayanan publik yaitu pendanaan/manajemen sumber daya, akuntabilitas manajerial dan struktur kualitas kepemimpinan untuk memastikan pemberian layanan yang memadai, efisien dan efektif oleh organisasi sektor publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dapat dilakukan melalui upaya konstruksi perumusan kebijakan publik yang memungkinkan terealisasinya standar pelayanan publik (Hariani, 2005), dengan demikian mendorong inovasi kebijakan pelayanan publik menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas (Albury, 2010).