Pengembangan Wilayah Daerah Purbalingga Atasi Kemiskinan

Pengembangan Wilayah Daerah Purbalingga Atasi Kemiskinan. (Foto: mapio)

Purbalingga – Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan prosentase tertinggi untuk kategori penduduk paling miskin yaitu 24,58%.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga didominasi kategori tingkat kemiskinan sedang dengan jumlah desa 108, kemudian tingkat kemiskinan tinggi dengan jumlah desa 92, dan tingkat kemiskinan rendah terdapat 39 desa.

Tingkat Perkembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga didominasi kategori tingkat perkembangan wilayah sedang dengan jumlah desa 178, kemudian tingkat perkembangan wilayah tinggi terdapat 27 desa, dan tingkat perkembangan wilayah rendah dengan jumlah 34 desa.

Tingkat Keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga didominasi kategori tingkat cukup selaras terdapat 128 desa, kemudian tingkat selaras dengan jumlah desa 104, dan tingkat tidak selaras dengan jumlah 7 desa.

Adanya komunikasi yang baik, tindakan nyata yang jujur dan bekerjasama dari masyarakat bersama topstakeholder ke down stakeholder atau sebaliknya, diharapkan mampu menyelamatkan seluruh elemen masyarakat dari kemiskinan dan perkembangan wilayah yang tertinggal.

Pemekaran Daerah Dororng Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Diberlakukannya Undang-Undang No.32/2004 tentang otonomi daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengusulkan diri untuk menjadi daerah otonom baru dengan tujuan mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengupayakan pembangunan dan kesejahteraan bagi daerahnya.

Pembentukan daerah otonomi baru atau yang biasa disebut pemekaran daerah memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayah masing-masing. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rachim (2013:4) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat dua alasan yang melatarbelakangi maraknya fenomena pemekaran wilayah di indonesia diantaranya:

  1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, Pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah yang baru diasumsikan akan lebih efektif dan efisien dibandingkan derah induk. sesuai dengan kebutuhan lokal.
  2. Percepatan pertumbuhan Ekonomi, Pemekaran daerah diasumsikan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah memalui pemanfaatan potensi lokal.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis di maksud untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Di dalam PP tersebut di sebutkan bahwa tujuan pemekaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

  1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
  2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
  3. percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.
  4. peningkatan keamanan dan
  5. peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pada Aspek perekonomian daerah otonom baru, program-program pemerintah sebaiknya diarahkan pada upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi saja ternyata tidak cukup memberikan kesejahteraan masyarakat pada daerah otonom baru jika angka kemiskinannya juga tinggi. Oleh karena itu, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat pada DOB, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya strategis agar dapat mengurangi angka kemiskinan.