Inovasi Pemerintah Daerah Purbalingga Upayakan Perbaikan Daerah

Inovasi Pemerintah Daerah Purbalingga Upayakan Perbaikan Daerah. (Foto: Pemkab Purbalingga)

Purbalingga – Saat ini dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat bisa mandiri dan bisa mengatasi beberapa persolan yang dihadapi daerah tersebut, termasuk persoalan dalam meningkatkan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki inovasiinovasi dalam pengelolaan pemerintahnya.

Inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut;

Inovasi di bidang pelayanan Publik yaitu penghargaan, program ini membawa Kabupaten Purbalingga menjadi ranking dua Nominasi TOP 99 pada program beasiswa SMK 3 purbalingga dengan program matahari untuk kaum papa.PemerinKompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) 2016.

Inovasi di bidang transportasi yaitu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan PT Angkasa Pura (AP) II akan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pembangunan bandara Jenderal Besar Soedirman, Kamis (14/9/2017).

MoU tersebut yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan pembangunan Lanud Jenderal Besar Soedirman menjadi bandara komersial, dari sebelumnya sebagai pangkalan TNI AU.

Inovasi dalam bidang peningkatan Perekonomian yaitu dengan mengatasi permasalahan kemiskinan dan penganggurandengan jalan mengadakan pelatihan –pelatihan (pelatihan membuat rambut palsu, pelatihan menjahit, pelatihan membuat knalpot dan membuat bulu mata palsu).

Inovasi di bidang Agrowisata Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam hal pengembangan agrowisata dilakukan di Desa Serang Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga melalui pengembangan BUMDes. BUMDes tersebut bernama “SERANG MAKMUR SEJAHTERA”.

Tujuan dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh BUMDes ini adalah dalam rangka menumbuhkembangkan usaha untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan Sumber Daya yang ada di Desa Serang, dan meningkatkan fungi kelembagaan ekonomi di sektor Pariwisata.

Pentingnya Inovasi Guna Wujudkan Good Governance

Dengan kata lain inovasi bagi pemerinah daerah menjadi sebuah keharusan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Hal ini dibuktikan dari posisi Indonesia dalam Global Innovation Index. Berdasarkan Global Innovation Index 2017, Indonesia berada di posisi 87 dari 127 negara dengan skor 30,10 dalam skala 0 – 100. Skor Indonesia masih jauh dibandingkan Swiss yang menduduki peringkat pertama dengan skor 64,69.

Porter mengingatkan pentingnya kebijakan pengembangan produktivitas nasional suatu negara melalui kekuatan inovasi yang diarahkan untuk mencapai dan menghasilkan nilai tambah. Ini merupakan bagian dari tugas pokok negara.

Peringkat daya saing (The Global Competitiveness Index 2017–2018 Rankings) yang dirilis World Economic Forum (WEF) belum lama ini menempatkan daya saing Indonesia di peringkat ke-36 dari 137 negara. Posisi Indonesia pada laporan kinerja ini berada pada posisi yang cukup baik, berada di atas Rusia yang menempati posisi ke-38. Mengingat tingkat daya saing Indonesia yang masih berada di kisaran peringkat 36 tentu perlu upaya yang besar agar angka daya saing itu tidak terus menurun, salah satunya adalah penguatan di sektor inovasi.

Inovasi akan berhasil apabila masyarakat memiliki kemampuan untuk menjangkaunya. Inovasi menjadi tidak berarti apa-apa, dan tidak membuat perbedaan apabila tidak dimanfaatkan publik secara luas. Diharapkan dengan banyaknya inovasi yang telah diciptakan dapat membantu para ASN dalam melaksanakan setiap pekerjaannya.

Melakukan inovasi bukan hanya sekadar menghilangkan pemborosan, kecurangan ataupun penyelewengan. Inovasi menitikberatkan pada penciptaan sistem organisasi pemerintah yang secara terus-menerus mencari cara untuk menjadi lebih efisien. Tapi, inovasi daerah bukan hanya sekedar membentuk pemerintahan yang efisien.

Sebagian dari tujuan inovasi adalah efisiensi, tetapi yang lebih penting adalah efektivitas. Apa gunanya membentuk organisasi pemerintahan yang sepenuhnya tidak efektif?

Jadi dalam hal ini efektivitas saling berhubungan dengan efisiensi, karena masyarakat tidak hanya menuntut pemerintahan yang lebih efisien, namun juga efektif dalam melakukan berbagai pelayanan publik. Tidak hanya memperbaiki efektivitas saat ini, inovasi juga diharapkan dapat menciptakan organisasi-organisasi yang kelak mampu memperbaiki efektivitasnya di masa mendatang, pada saat lingkungan kerjanya berubah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP, yaitu efektivitas dan efisiensi.

Setiap inovasi sektor publik yang tercipta pada dasarnya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk selalu berinovasi agar bisa mempercepat terselenggaranya pemerintahan yang “good governance”. Sehingga apa yang didambakan oleh masyarakat selama ini dapat terealisasi dengan maksimal.

Membiasakan inovasi tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan, tetapi hal tersebut merupakan jawaban atas segala persoalan yang ada pada pemerintahan di negara kita. Untuk mewujudkan good governance diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang handal melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berkinerja tinggi, dan mempunyai pemikiran inovatif sebagai pelaku good governance (Permadi, 2018).