Industri Knalpot Purbalingga Dorong Kemandirian Ekonomi

Knalpot telah dijadikan sebagai mata pencaharian utama penduduk di sentra ini, karena tenaga kerja laki-laki banyak terserap sehingga memberikan efek negatif bagi sisi pendidikan, di mana rata-rata pendidikan orang tuanya / para pengusaha adalah SD (Sekolah Dasar). (Foto: otosia)

Purbalingga – Kondisi sentra industri saat ini cukup dinamis, dalam arti kegiatan produksi dan pemasaran masih berlangsung. Tiap-tiap rumah di sentra industri knalpot (Pesayangan dan Kembaran Kulon) selalu terdapat aktivitas membuat knalpot.

Knalpot telah dijadikan sebagai mata pencaharian utama penduduk di sentra ini, karena tenaga kerja laki-laki banyak terserap sehingga memberikan efek negatif bagi sisi pendidikan, di mana rata-rata pendidikan orang tuanya / para pengusaha adalah SD (Sekolah Dasar).

Hal ini menjadikan banyak anak-anak mereka yang sekolah tertinggi hanya mencapai setingkat SMA saja dan selanjutnya ikut berkecimpung di usaha orang tuanya. Akan tetapi hal ini memberikan efek positif bagi penduduk karena meskipun pendidikannya kurang tetapi cukup pintar dan kritis terutama dalam hal keuangan dan berhitung.

Sistem pemesanan dari IKM rata-rata dilakukan sendiri secara berkeliling. Hanya IKM – IKM yang sudah mempunyai nama atau yang terkenal, konsumen atau pedagang dari luar sentra datang sendiri ke IKM.

Sistem penjualan produk rata-rata menggunakan sistem cash dan tempo dan tidak mengenal sistem grosir dan eceran. Harga yang berlaku adalah harga standar, dalam arti harga yang ditetapkan oleh IKM itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai upaya melalui aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi dalam mendukung produktivitas industri knalpot.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Perkembangan UMKM

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dlam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa.

Melalui kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut melalui pelayanan, birokrasi dan pemberdayaan yang baik. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan seluruh potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah adalah sektor ekonomi. Pemerintah Daerah perlu memerhatikan sektor ekonomi daerahnya dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera

Peran pemerintah yang berfungsi sebagai pemegang kontrol atas aktivitas usaha dan bisnis yang dijalankan oleh para pelaku UMKM adalah peran pemerintah sebagai regulator. Produk pemerintah yang berisi ketentuan yang mengatur termasuk didalamnya mengenai kebijakan tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Peran pemerintah dapat dikatakan ada apabila output yang dihasilkan dalam hal ini para pelaku usaha mikro dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan aturan yang ditetapkan.

Giovanni Malemta Purba (2018) Pemerintah Daerah sendiri untuk menyiapkan masyarakatnya mampu bersaing dalam era MEA tersebut. Acuan pembangunan industri dan perdagangan dalam PROPENAS 2005 sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000, khususnya yang terkait langsung dengan sektor indsutri dan perdagangan adalah seperti:

  1. Mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif.
  2. peningkatan akses kepada sumber daya produktif, pengembangan kewirausahaan dan pengusaha kecil, menengah, koperasi berkeunggulan kompetitif.
  3. Memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.