Mengenal Hutan Kebumen dalam Pengembangan Hutan Rakyat

Luas hutan rakyat di wilayah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 adalah 18 250 ha. (Foto: Tripadvisor)

Kebumen – Luas hutan rakyat di wilayah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 adalah 18 250 ha (Dishutbun Kabupaten Kebumen 2014). Secara umum sebaran hutan rakyat lebih dominan di wilayah Kabupaten Kebumen bagian Utara.

Wilayah ini berupa daerah pegunungan yang memiliki tanah marjinal sehingga kurang produktif untuk komoditi pangan. Kecamatan Karanggayam merupakan wilayah yang memiliki hutan rakyat paling luas (2 090 ha).

Wilayah di bagian Selatan Kabupaten Kebumen berbeda dengan wilayah di bagian Utara. Bagian Utara memiliki karakteristik lahan yang lebih subur dan memiliki topografi relatif datar sehingga petani memilih untuk menanami komoditi pangan.

Oleh karena itu, hanya beberapa wilayah di bagian Selatan yang memiliki hutan rakyat yang luas. Kecamatan Ayah merupakan kecamatan yang memiliki hutan rakyat paling luas (1 345 ha).

Cara pemasaran kayu rakyat, baik di Desa Glontor maupun Desa Tlogosari sebagian besar responden memilih memasarkan kayu rakyat melalui tengkulak. Menurut petani cara penjualan ini dilakukan oleh sebagian besar petani hutan rakyat hal ini dilakukan karena lebih mudah dan praktis.

Petani tidak perlu mengeluarkan biaya penebangan dan pengangkutan. Petani akan langsung menerima uang tunai dari pembeli sesuai dengan jumlah pohon dan kondisi tegakan yang dimiliki oleh petani.

Subsistem produksi, sebagian besar lahan hutan rakyat milik sendiri, pengembangan hutan rakyat lebih banyak di wilayah Utara Kabupaten Kebumen yang merupakan daerah pegunungan, pola tanam yang diterapkan oleh petani sebagian besar pola agroforestri dan campuran serta kegiatan pemeliharaan tanaman belum dilakukan secara intensif.

Subsistem pemasaran, tengkulak berperan sangat besar dalam pemasaran kayu, hampir semua petani menjual kayunya melalui tengkulak, cara pembelian kayu secara borongan atau per individu pohon dengan kondisi pohon berdiri dan petani cenderung sebagai pengambil harga (price taker). Khusus kayu jati, wilayah pemasarannya sampai ke luar kabupaten dan dikirim dalam bentuk gelondongan.

Pengembangan Hutan Rakyat dalam Mendongkrak Perekonomian

Upaya pengembangan sektor perkebunan tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai penentu kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan dengan cakupan lintas komoditas, sub sistem dan sektor diperlukan untuk mem-bantu pemerintah dalam perumusan kebijakan. Kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan sistem dan usaha perkebunan atau sektor perkebunan.

Penentuan komoditas unggulan pertanian khususnya sub sektor perkebunan selama ini hanya berdasarkan keinginan petani dan belum secara spesifik dilakukan pemetaan wilayah-wilayah sentra produksi komoditas sub sektor perkebunan.

Perwilayahan komoditas unggulan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk arahan penataan ruang wilayah berbasis komoditas dengan tetap me-ngacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah-daerah.

Peningkatan produksi perkebunan setiap tahunnya disebabkan adanya penambahan luas areal dan peningkatan produktivitas yang dilakukan petani karena komoditas yang ada didalamnya seperti kopi dan kakao telah lama diusahakan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya dan diproyeksikan kedepannya komoditas ini masih memiliki potensi yang cukup baik

Kekuatan yang dimiliki oleh sektor perkebunan adalah adanya minat/motivasi masyarakat yang tinggi terhadap usaha sektor perkebunan tinggi, ketersediaan SDA lahan perkebunan yang luas, perkembangan trend luas lahan dan produksi komoditas perkebunan yang meningkat, dan kondisi geografis dan biofisik lahan yang cocok untuk komoditas perkebunan, (Hendris et., all, 2017).

Rencana strategi pengembangan subsekor perkebunan dalam jangka pendek adalah:

  • Peningkatan produksi, daya saing dan nilai tambah produk perkebunan melalui upaya-upaya pengembangan sistem agribisnis perkebunan mulai dari hulu, on farm hingga hilir termasuk lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan pendapatan.
  • Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor lokal maupun asing dengan menyususn grand design pengembangan sektor perkebunan kedepan dan peran pemerintah dalam memfasilitasi pendanaan investasi dari lembaga keuangan nasional maupun internasional, hal ini dapat dilakukan melalui kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta dan pihak lain.
  • Penyediaan sarana informasi dan promosi baik melalui media elektronik, media cetak, maupun melalui kegiatan-kegiatan pameran agribisnis perkebunan sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor perkebunan.

Rencana strategi pengembangan sub sektor perkebunan dalam jangka panjang adalah:

  • Pengembangan sektor perkebunan melalui pembangunan kawasan agropolitan.
  • Pengembangan agroindustri berbasis per-kebunan serta produk turunannya melalui kerjasama dengan pihak swasta dan pihak lain.

Strategi pengembangan subsektor perkebunan dapat dilakukan dengan menentukan tingkat investasi yang lebih tinggi daripada tingkat investasi minimum rata-rata. Selanjutnya, angka investasi tersebut disimulasikan untuk penentuan pendapatan daerah sektor basis perkebunan dan pertumbuhan.

Strategi berbasis investasi ini lebih realistis dibandingkan dengan strategi berbasis pertumbuhan. Artinya, pengambil kebijakan berpijak pada kenyataan kemampuan dalam mendanai investasi subsektor perkebunan (Hendris, 2017).